Peran Sosial Politik Bintara Pembina Desa (BABINSA) di Kabupaten Pandeglang.

Esty Erviyanti, Wahyu Kartiko Utami

Abstract


penelitian ini membahas peran sosial politik Tentara Nasional Indonesia (TNI, tentara Indonesia) di tingkat desa dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa, lembaga bimbingan desa) sebagai pelaksana pedoman wilayah. Lebih khusus, penelitian ini membahas lebih dalam tentang keterlibatan dan peran sosial politik Babinsa Komando Rayon Militer (Koramil, komando wilayah militer) 0113 / Cibaliung di Kabupaten Cibaliung selama 2017-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran dan pola keterlibatan Babinsa Cibaliung dalam kehidupan sosial politik desa, serta dampaknya terhadap pembangunan desa. Teori besar yang digunakan adalah teori hubungan militer-sipil Samuel P. Huntington dengan fokusnya pada kontrol sipil atas militer, di mana ada dua kategori kontrol sipil, yaitu: kontrol sipil subyektif dan kontrol sipil objektif. Selain itu, teori profesionalisme militer dan teori hegemoni Gramsci juga digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sipil atas hubungan militer-sipil di Kabupaten Pandeglang adalah kontrol sipil yang obyektif yang menekankan keseimbangan antara kekuatan militer dan wewenang pemerintah sipil. Babinsa Cibaliung secara harfiah termasuk dalam jenis militer revolusioner, yang berarti bahwa pengetahuan profesional Babinsa ditujukan pada nilai-nilai sosial dan politik. Babinsa juga berperan dalam penyampaian wacana hegemoni negara di desa-desa.

 

This paper examines the social political role of the Tentara Nasional Indonesia (TNI, Indonesian army) at the village level with the Bintara Pembina Desa (Babinsa, village guidance agency) as the executor of territorial guidance. More specifically, this paper discusses more deeply about the involvement and social political role of Babinsa of Komando Rayon Militer (Koramil, military command of territory) 0113/Cibaliung in Cibaliung District during 2017-2018. The purpose of this research is to know and understand the roles and pattern of involvement of the Cibaliung’s Babinsa in the social political life of village, as well as its impact on village development. The grand theory used is Samuel P. Huntington’s military-civil relations theory with its focus on civilian control over military, where there are two categories of civilian control, namely: subjective civilian control and objective civilian control. In addition, the theory of military professionalism and the theory of Gramsci’s hegemony were also used as analysis blades in this research. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological approach. The results of the research indicate that civilian control of military- civil relations in Cibaliung District is an objective civilian control that emphasizes the balance between military power and the authority of the civilian government. Babinsa of Cibaliung is literally included in the revolutionary military type, which means that Babinsa’s professional knowledge is aimed at social and political values. Babinsa also plays a role in the delivery of state’s hegemony discourses in villages.

 


Keywords


babinsa cibaliung, militer, hubungan militer-sipil, profesionalisme.

Full Text:

PDF (121-133)

References


Budiardjo, Miriam. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Cetakan ke-9. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, John W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Second Edition. Thousand Oaks: Sage Publication, Inc.

Effendy, Muhadjir. (2008). Profesionalisme Militer: Profesionalisasi TNI. Malang: UMM Press.

Hikmawan, M. D. (2014). Politik Perbedaan : Demokrasi dalam Paradoks. Universitas Gdjah Mada.

Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. Journal of Governance, 2(2), 223–247. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678

Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), 1(1), 88–98.

Hikmawan, M. D., & Hidayat, R. (2016). Depoliticisation of Public Issue : Low Degree of Government ’ S Democratic Legitimacy. Journal of Governance, 1(1), 23–37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v1i1.1311

Hikmawan, M. D., Indriyany, I. A., & Mayrudin, Y. M. (2019). Environmental Movement Against Mining Exploration in Bojonegara Serang Banten. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.57

Huntington, Samuel P. (1985). The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil- Military Relations. London: The Belknap Press of Harvard University Press.

Iswandi. (2000). Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruh-nya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Letkol Inf. Solih. 20 April 2017. Peran Babinsa dalam Swa-sembada Pangan. Diakses dari: www.tni.mil.id/view-112024-peran-babinsa-dalam-swasembada-pangan.html pada tanggal 4 Mei 2019 pukul 15:31 WIB.

Neuman, W. L. (2003). Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth Edition. Boston: Pearson Education.

Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa ( BUM DESA ) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. International Journal of Demos, 1(1), 89–100.

Said, Salim. (2001). Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Simon, Roger. (2004). Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

TNI Angkatan Darat. (2013). Rangkuman Materi Pem-belajaran Pendidikan Pem-bentukan Bintara Khusus Babinsa. Bandung: Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda, riswanda. (2019). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Journal of Social Politics and Governance, 1(2), 95–115.




DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v1i2.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

View my State

 

International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.