Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang

Hanny Purnamasari, Rachmat Ramdani

Abstract


Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah membuat peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam pasal 1 menyatakan bahwa Badan usaha milik desa selanjutnya disebut Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan Desa yang dipisahkan guna menggelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teori  Dunn (2003)  yang meliputi efektivitas, efisisensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa.


The Karawang regency government has made a regent regulation number 51 of 2015 concerning the establishment, management, management and dissolution of village-owned businesses. Based on the Karawang Regent's regulation in article 1 states that the village-owned enterprise, hereinafter referred to as Village Bum, is a business entity that is wholly or most of its capital owned by the Village through direct equity participation from village assets that are separated to manage assets, services, and other efforts for the maximum welfare of the village community. This study uses Dunn's theory (2003) which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy with the aim of knowing how to evaluate the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the evaluation of the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District was not yet effective. This can be seen from the achievement of the purpose of establishing BUM Desa.


Keywords


Evaluasi Program, DPMD, BUM Desa, Karawang

Full Text:

PDF (89-100)

References


Abdul Wahab, Solichin. (2004). Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplemen tasi Aksara, Jakarta.

Budi, W. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses & Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press.

Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. Journal of Governance, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035

Hikmawan, M. D. (2014). Politik Perbedaan : Demokrasi dalam Paradoks. Universitas Gdjah Mada.

Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. Journal of Governance, 2(2), 223–247. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678

Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), 1(1), 88–98.

Hikmawan, M. D., & Hidayat, R. (2016). Depoliticisation of Public Issue : Low Degree of Government ’ S Democratic Legitimacy. Journal of Governance, 1(1), 23–37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v1i1.1311

Ife, Jim. (1995). Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice. Australisa, Longman.

Moloeng, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Payne (1997) Modern Social Work Theory , London: Macmillan Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evalu asi, Jakarta. Elek Media Komputindo

Slamet. (2003). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda, riswanda. (2019). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Journal of Social Politics and Governance, 1(2), 95–115.




DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v1i1.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

View my State

 

International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.