Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017

M Dzaki Aziz, Moh. Rizky Godjali

Abstract


Panitia Pengawas Pemilu atau biasa disebut Panwaslu merupakan salah satu penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pemilu, pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Banten 2017. Panwaslu Kota Tangerang sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya pemilihan diwilayah Kota Tangerang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Panwaslu Kota Tangerang dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan juga studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kota Tangerang dalam pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya mengalami memiliki hambatan. Panwaslu mengawasi KPU, peserta pemilu dan pemilih dengan cara mengikuti setiap tahapan pemilihan yang ada dan juga Panwaslu memiliki lembar laporan yang akan menjadi acuan dalam melakukan segala tindakan atau memberikan rekomendasi kepada KPU. selain itu juga panwaslu mengawasi pemilih, dalam mengawasi pemilih itu sendiri seperti mengawasi daripada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Panwaslu juga mengingatkan serta memberikan peringatan terhadap ASN terlebih dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN dalam pemilu, namun yang terjadi masih saja ditemukan pelanggaran yang dilakukan dan Panwaslu hanya dapat memberikan surat peringatan atau melakukan pemanggilan namun tidak dilakukan sanksi apapun terhadap pelanggar tersebut.

 

The Election Oversight Committee or commonly called Panwaslu is one of the organizers of the Election who has the duty and authority to oversee the election, in organizing the election of Governor and Deputy Governor in Banten 2017. The Tangerang City Election Supervisory Committee as one of the election organizers has the duty and authority to oversee the election in the City Tangerang. The purpose of this research was to describe the role of Tangerang City Panwaslu in Supervising the Election of Banten Governor and Deputy Governor of 2017. The approach used in this study was descriptive qualitative research using data collection techniques in the form of interviews and document studies. Based on the results of the study, it can be concluded that the Panwaslu of the City of Tangerang in the supervision of the election of the Governor of Banten and Deputy Governor of 2017 has carried out their duties in accordance with the laws and regulations, but in carrying out their duties they have obstacles. The Election Supervisory Committee oversees the KPU, election participants and voters by following each election stage and Panwaslu has a report sheet that will become a reference in taking all actions or providing recommendations to the KPU. besides that the Election Supervisory Committee oversees the voters, in overseeing the voters themselves such as overseeing the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) Panwaslu also reminded and warned against ASN especially by providing socialization on the importance of ASN neutrality in elections, but violations were committed. Panwaslu can only give warning letters or make summons but no sanctions are imposed on the violator.

Keywords : Elections, Supervision, Panwaslu, Role


Keywords


pemilu, pengawasan, panwaslu, peran

Full Text:

PDF (101-120)

References


Abdullah, Rozali, (2007). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Abu, Ahmadi, (1982). Psikologi Sosial, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Bungin, Burhan, (2004). Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Bumi Aksara.

Creswell John.W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dani, Karim. (2006). Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta

Danial, endah dan Nanan wasriah. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.

Good-Gill, (1995). Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional. Jakarta: PIRAC&The Asia Fpundation.

Handoko, T. Hani. (1996). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : BPFE. Wasistiono Sadu, Yonatan Wiyoso, 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, Bandung, Fokus Media

Haryadi, Achmad Dodi. (2012). Demokrasi lokal : Evaluasi Pemilukada Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.

Hikmawan, M. D. (2014). Politik Perbedaan : Demokrasi dalam Paradoks. Universitas Gdjah Mada.

Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. Journal of Governance, 2(2), 223–247. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678

Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), 1(1), 88–98.

Hikmawan, M. D., & Hidayat, R. (2016). Depoliticisation of Public Issue : Low Degree of Government ’ S Democratic Legitimacy. Journal of Governance, 1(1), 23–37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v1i1.1311

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, (2003). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.

Huntington, Samuel P, (2001). Benturan antar Peradaban, Yogyakarta: Qalam.

Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Nasution,S. (1996) . Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung. Tarsito

Nasution,S. (2003) . Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung. Tarsito Prihatmoko, (2003), Pemilihan Kepala daerah Langsung, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rizkiyansyah, F.K. (2007). Mengenal Pemilu Menatap Demokrasi. Bandung: IDEA Publishing.

Sarwono, S.W. (2002). Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka

Siagian, Sondang P. (1990). Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.Jakarta:Gunung Agung.

Soeharyo Salamoen dan Effendy Nasri. (2006). Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Rebublik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta

Soekanto, Soerjono, (2002). Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Terry, G.R dan L.W Rue. (1999). Principles of Management, Diterjemahkan oleh G. A

Surbakti, Ramlan (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta

Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipas Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta

Ticoalu, (2007) Dasar-Dasar Manajemen. Cet VI. Jakarta: Bumi Aksara

Thoha, Miftah. (1997). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada

Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda, riswanda. (2019). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Journal of Social Politics and Governance, 1(2), 95–115.




DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v1i1.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

View my State

 

International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.