Implementation of the Papua Province Special Autonomy Policy in a Public Policy Perspective

Muhammad Mussad

Abstract


Abstract

 

The prolonged battle in Papua has resulted in various multifaceted setbacks, most of which are ignored by the international community. The people of Papua faced a loss that hit them very hard. The purpose of this piece is to examine how certain autonomy policies have been put into practice in Papua Province. The methodology that is used is qualitative. The study that was conducted, which was found in a variety of books and journals, was utilized to compile the data that was employed. The image that can be discovered in this article illustrates the fact that the implementation of the special autonomy has not been carried out in an effective and efficient manner. There is still a long way to go before indicators of the performance of public services and the settlement of conflicts can be considered perfect. In order for the government to arrive at the conclusion that the policy of granting special autonomy cannot necessarily be implemented in a pragmatic manner, it must take humanist approaches that promote a sense of humanity.

 

Keywords: Implementation, Policy, Special Autonomy, Public Policy.

 

Abstrak

Pertempuran berkepanjangan di Papua telah menghasilkan berbagai kemunduran multifaset, yang sebagian besar diabaikan oleh dunia internasional. Orang Papua menghadapi kerugian yang sangat memukul mereka. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan otonomi tertentu telah dipraktekkan di Provinsi Papua. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Kajian yang dilakukan, yang ditemukan dalam berbagai buku dan jurnal, digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan. Gambaran yang dapat ditemukan dalam artikel ini menggambarkan fakta bahwa pelaksanaan otonomi khusus belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jalan masih panjang sebelum indikator kinerja pelayanan publik dan penyelesaian konflik dapat dikatakan sempurna. Agar pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tidak serta merta dapat dilaksanakan secara pragmatis, harus dilakukan pendekatan humanis yang mengedepankan rasa kemanusiaan.

 

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Otonomi Khusus, Kebijakan Publik.


Keywords


Implementation, Policy, Special Autonomy, Public Policy.

Full Text:

PDF

References


Ariyanto, A. (2017). Politik Hukum Ekonomi Kerakyatan Berbasis Orang Asli Papua dalam Konsep Otonomi Khusus Papua. Jurnal Hukum Sehasen, 1(2).

Dewi, R., & Nuriyatman, E. (2017). Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 333-349.

Huda, N. M. (2021). Problematika Otonomi Khusus di Papua. Nusamedia.

Imam, R., & Hafis, A. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Di Tengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180– 1192.

Iryanti, W. S., Pangkey, M., & Londa, V. (2014). Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal Administrasi Publik, 2(3).

Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10(1), 82-98.

Katharina, R. (2019). Menakar capaian otonomi khusus Papua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kum, K. (2012). Pemerintahan daerah: memahami konsep implementasi dan tantangan otonomi khusus Papua. Kerjasama Litera Buku dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua.

Labolo, M. (2014). Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia (Peluang, Tantangan & Recovery). WADI-PRESS.

Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 9(2), 168-178.

Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province.

Malak, S. (2012). Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Ar-Raafi. Tersedia secara online juga di: https://www. researchgate. net/publication/301348375_Otonomi_Khusus_Papua [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2021].

Musa'ad, M. A. (2016). Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan. Kajian, 16(2), 357-385.

Mustikawati, R., & Maulana, A. (2020). Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus. Jurnal Public Policy, 6(2), 81-89.

Mutaqin, A. (2013). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 4(1), 5-18.

Rakia, A. S. R. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. Justisi, 7(1), 14-25.

Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. POLITIK, 13(1).

Subadi, T. (2006). Metode penelitian kualitatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sugandi, Y. (2008). Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Sukmalalana, S., Ramadhan, F., Pidhegso, A. Y., Huda, F. N., & Fadli, S. D. (2020). Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.

Susih, E. (2021). Tinjauan Deskriptif Kasus Papua Merdeka dengan Pendekatan Damai Berdasarkan Sudut Pandang Feyerabend. Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, 1(2), 48-53.

Tabuni, D., Rumapea, P., & Areros, W. A. (2018). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Studi Kasus Tentang Pelayanan Publik Bidang Pendidikan) di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. Jurnal Administrasi Publik, 1(043).




DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.275

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

View my State

 

International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.