New Concepts in Public Service in Tasikmalaya City: Challenges and Opportunities

Sundawa Bahtiar

Abstract


Abstract

Public policy as an instrument that synergizes the roles of the government and the public has not run optimally. The phenomenon of several policies being canceled or revised by the Government is an indication that there are still overlapping policies and the low ability to innovate and the willingness to innovate by public officials. For this reason, policy innovations are needed that can substantively provide reinforcement in solving problems in the community. Public policy implementation is the implementation or application of a public policy through programs, activities, actions, or actions in a mechanism that is bound to a certain system. The purpose of writing this article is to find out the general concept of implementing public policies, especially in the Tasikmalaya Regency government office. and the results of this study explain that the implementation of public services is an effort by the state to fulfill the basic needs and civil rights of every citizen for goods, services, and administrative services provided by public service providers. In Indonesia, the 1945 Constitution mandates the state to fulfill the basic needs of every citizen for the sake of their welfare, so that the effectiveness of a government system is largely determined by the good or bad implementation of public services. Public service providers in Indonesia are all state organs such as the Central Government, Regional Government (Province, Regency, City). In this regard, the Preamble to the 1945 Constitution even in the 4th aliena expressly states that one of the objectives of the establishment of the Republic of Indonesia is to promote public welfare and educate the nation's life in a just and prosperous manner.

Keywords: Policy, Administration, Government Office

 

Abstrak

Kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan peran pemerintah dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah merupakan indikasi masih adanya kebijakan yang tumpang tindih dan rendahnya kemampuan berinovasi serta kemauan untuk berinovasi oleh pejabat publik. Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, kegiatan, tindakan, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui konsep umum pelaksanaan kebijakan publik khususnya di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, UUD 1945 mengamanatkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah seluruh organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Berkenaan dengan itu, Pembukaan UUD 1945 bahkan dalam aliena ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil dan makmur.

Kata kunci: Kebijakan, Administrasi, Kantor Pemerintah


Keywords


Policy, Administration, Government Office

Full Text:

PDF

References


Achmad, W., & Yulianah, Y. (2022). Metode Penelitian Sosial. Cv. Rey Media Grafika.

Freddy, H. T. R., Achmad, W., & Nasution, M. S. (2022). The Effectivity Of Public Services Based On Smart Goverment In Bukit Raya Distric Pekanbaru City. Journal of Governance, 7(1), 239-259.

Gobel, E. Z., & Koton, Y. P. (2017). Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik. Deepublish.

Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143.

Ilhami, R., Rahmat, A., & Achmad, W. (2022). Pattern of Policy Network Structure in building synergy in Bandung City Society. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 5(2).

Kuswara, A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN TASIKMALAYA. Journal Of Regional Public Administration (JRPA), 3(1), 1-6.

Mahsyar, A. (2011). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).

Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Tasikmalaya). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57.

Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.

Nugrahenti, M. C., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan secang Kabupaten Magelang. Jurnal Education and Development, 9(4), 375-379.

Prawira, W., & Yogie, R. (2018). Marketing Communication on the Environment Protection on Annual Haze Smoke in Riau Province (No. 7208579). International Institute of Social and Economic Sciences.

Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).

Ramadhan, A. R. (2018). Implementasi Kebijakan E-Ktp Di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. (Doctoral dissertation, Perpustakaan Unsap).

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 1-14.

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.

Sjuchro, D. W., Surachman, A. Y., & Achmad, W. (2022). Digital Governance on Broadcasting Industry. Journal of Governance, 7(2).

Subiyakto, R. (2012). Membangun kota layak anak: Studi kebijakan publik di era otonomi daerah. Sosio Religia, 10(1), 49-71.

Suharto, E. (2008). Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD)“Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik”. Lembaga Administrasi Negara. Sahira Butik Hotel (Bogor.

Suryana, A., & Arifin, H. S. (2022). Personal branding Ridwan Kamil dalam program Gerakan Pungut Sampah. Jurnal Manajemen Komunikasi, 6(2), 163-182.

Suryani, A. I., & Suharyanto, A. (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4(1), 86-99.

Susanti, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan sidikalang kabupaten dairi. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 6(1), 47-57.

Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta.

Ulumudin, A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat dii Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 5(1), 1-4.

Wibowo, M. T. H., & Afriyani, A. (2021). Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintah Pemerintahan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 12(1), 1-14.

Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).




DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.277

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

View my State

 

International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.