Good Governance for Efficient Public Services Responsive and Transparent

Ni Putu Tirka Widanti

Abstract


Abstract

The provision of goods, services, and administrative services by public service providers is one example of how the implementation of public services by the state is an attempt to meet the fundamental requirements and uphold the civil rights of all citizens. A conceptual framework for improving the ideology, paradigm, culture, and management of a government in order to achieve high performance is called "good governance." The existence of cultural constraints within the bureaucracy is the factor that has the greatest impact on the quality of public services. In addition, there is a component in the behavior of the apparatus that does not reflect the behavior of serving but, on the other hand, tends to show the behavior of wanting to be served. This component is known as the "wanting to be served factor." The purpose of this research is to investigate how effective governance can contribute to the delivery of public services that are also responsive, open, and efficient. In this investigation, a qualitative strategy is combined with a descriptive research approach. The findings of the study indicate that the implementation of good governance in the improvement of public services can be carried out in accordance with the principles of efficiency, responsiveness, and transparency.

Keywords: Public Service, Good Governance, Efficient, Responsive, Transparent.

 

Abstrak

Penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu contoh bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjunjung tinggi hak-hak sipil seluruh warga negara. Kerangka konseptual untuk meningkatkan ideologi, paradigma, budaya, dan manajemen suatu pemerintahan untuk mencapai kinerja yang tinggi disebut “pemerintahan yang baik”. Adanya kendala budaya dalam birokrasi merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik. Selain itu, terdapat komponen perilaku aparatur yang tidak mencerminkan perilaku melayani tetapi sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Komponen ini dikenal sebagai "faktor ingin dilayani". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pemerintahan yang efektif dapat berkontribusi pada pemberian layanan publik yang juga responsif, terbuka, dan efisien. Dalam penelitian ini, strategi kualitatif dipadukan dengan pendekatan penelitian deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi, daya tanggap, dan transparansi.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Good Governance, Efisien, Responsif, Transparan.


Keywords


Public Service, Good Governance, Efficient, Responsive, Transparent.

Full Text:

PDF

References


Abbas, F., & Sadat, A. (2020). Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 1(1), 16-25.

Andini, R., Amin, M. J., & Dyastari, L. (2017). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jurnal Lentera Bisnis, 7(2), 81-108.

Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(2), 201-209.

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. UGM PRESS.

Fakrulloh, Z. A. (2020). Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Hukum Progresif, 3(1), 63.

Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 135-156.

Fitriani, D. R. (2017). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 3(1), 324-330.

Heffy, M. (2009). Reformasi Manajemen Pelayanan Publik Menuju Good Governance. Jurnal Borneo Administrator, 5(2).

Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 24-34.

Heryanto, Y. (2014). Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Logika, 12(3), 23-40.

Kardos, M. (2012). The reflection of good governance in sustainable development strategies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1166-1173.

Kurniawan, T. (2007). Pergeseran paradigma administrasi publik: Dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 16-17.

Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(3), 19-29.

Oja, H. (2017). Dinamika Good Local Governance Dalam Kerangka Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 6(1), 1-16.

Sedarmayanti. (2004). Good Governance Kepemerintahan Yang Baik. Bandung: Mandar Maju.

Sellang, K., Sos, S., Jamaluddin, D. H., Sos, S., & Ahmad Mustanir, S. I. P. (2022). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya. Penerbit Qiara Media.

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.

Smith, B. (2007). Good governance and development. Bloomsbury Publishing.

Subarno, A. G. (2006). Pelayanan Publik yang Efesien Responsif dan Non Partisan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alpabeta.

Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal), 8(1), 1-15.




DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.286

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

View my State

 

International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.