Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat

Damianus Krismantoro

Abstract


ABSTRACT

 

Agrarian law has a fairly high position in Indonesia. This is because there are so many problems in Indonesia that have a relationship with the existence of the territory of the Indonesian state. This is also increasingly influenced by the layout of the Indonesian state which is an agrarian country. This then led to the importance of strengthening the law relating to agrarian issues in Indonesia. This research then aims to be able to see how the development of agrarian law, especially agrarian law in Indonesia. This research will be carried out using a normative juridical approach that focuses on the study of literature and laws that are still related to the realization of justice in the agrarian sector in Indonesia. The results of this study found that there were many long-standing problems regarding agrarian law since the colonial era until after independence. Policies made by the government must have a firm nature when dealing with various land mafias. In the process, the government needs to provide good services regarding various programs that have been made, such as land certification, and provide legal supervision based on social justice for the community so as not to cause agrarian conflicts.

 

Keywords: History, Development of Agrarian Law, Justice.

 

ABSTRAK

 

Hukum agraria memiliki posisi yang cukup tinggi di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak sekali permasalahan di negara Indonesia yang memiliki hubungan keberadaan wilayah negara Indonesia. Hal ini juga kemudian semakin dipengaruhi oleh tata letak negara Indonesia yang merupakan negara agrarian. Hal ini kemudian menyebabkan pentingnya memperkuat hukum yang berkaitan dengan permasalahan agraria di negara Indonesia. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk dapat melihat mengenai bagaimana perkembangan dari hukum agraria, khususnya hukum agraria di negara Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang berfokus kepada pengkajian literatur dan juga undang-udang yang masih berhubungan dengan perwujudan keadilan dalam sektor agraria di negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat banyak sekali permasalahan panjang mengenai hukum agraria sejak zaman penajajahn hingga setelah kemerdekaan. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah haruslah memiliki sifat yang tegas ketika menghadapi berbagai mafia tanah. Dalam prosesnya, pemerintah perlu memberikan pelayanan yang baik mengenai berbagai program yang pernah dibuat, seperti sertifikasi tanah, da memberikan pengawasan hukum yang berdasarkan keadilan sosial bagi masyarakat agar tidak menimbulkan konflik agraria.

 

Kata Kunci: Sejarah, Perkembangan Hukum Agraria, Keadilan.


Keywords


History, Development of Agrarian Law, Justice.

Full Text:

PDF

References


Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 15(1), 26-43.

Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. Jurnal Selat, 5(2), 177-190.

Asgar, S., & Kartianti, S. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara. Wajah Hukum, 5(1), 228-240.

Azis, M. N. I. (2020). Diaspora Dan Pembentukan Identitas Etnis Arab Di Kota Manado. Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya, 4(1).

Coral, C., Bokelmann, W., Bonatti, M., Carcamo, R., & Sieber, S. (2021). Understanding institutional change mechanisms for land use: Lessons from Ecuador’s history. Land Use Policy, 108, 105530.

Famelasari, R., & Prastiwi, J. H. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 126-147.

Fauziah, A. N., & Hermono, B. (2021). Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia. Novum: Jurnal Hukum, 11-20.

Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(3), 421-438.

Hartati, H. (2018, June). Peran Serta Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Desa Sungai Duren. In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (Vol. 18, No. 1, pp. 13-28).

Hartono, W. (2022). Kepastian Hukum Jual Beli Tanah dengan Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee. Amanna Gappa, 35-46.

Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Studi Sosial dan Politik, 2(2), 149-161.

Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. Arena Hukum, 15(1).

Nugroho, H. (2018). Dimensi teologi dalam ritual sedekah bumi masyarakat Made. Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora, 4(1), 24-49.

Nurdin, R. (2018). Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia. Jurnal Miqat, 42(2).

Prasetyo, A. D., Budiono, A. R., & Hadiyantina, S. (2022). Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law. Media Iuris, 5(2), 159-188.

Putra, A. H. P. K. (2022). Editorial Notes: Transformation Customers’ Needs in The Aspect of Client Value in Industry 4.0. Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business, 2(1).

Putra, T. M. (2021). Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur. Arena Hukum, 14(1), 42-66.

Roestamy, M., Martin, A. Y., Rusli, R. K., & Fulazzaky, M. A. (2022). A review of the reliability of land bank institution in Indonesia for effective land management of public interest. Land Use Policy, 120, 106275.

Said, M. (2018). RETHINKING ISLAMIC THEOLOGY Mengagas Teologi Sosial dalam Konteks Pluralisme dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen). Potret Pemikiran, 20(1).

Salain, M. S. P. D., Palguna, I., & Widiatedja, I. (2022). The Regulation of the Ownership of Flats by Foreigners after the Enactment of the Job Creation Law. Indonesia Law Review, 12(1), 1-16.

Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2), 283-300.

Simatupang, T. H. Tanggung Jawab dan Kewajiban Hak Atas Tanah Bagi Pemiliknya (Kajian Land Reform: Hukum sebagai Sarana Melakukan Perubahan Sosial Masyarakat). Lex Jurnalica, 12(3), 146639.

Tilley, L. (2021). Extractive investibility in historical colonial perspective: the emerging market and its antecedents in Indonesia. Review of International Political Economy, 28(5), 1099-1118.

Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. Veritas et Justitia, 7(1), 115-138.

Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. Bina Hukum Lingkungan, 6(1), 95-120.




DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

View my State

 

International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.