Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Ujang Charda

Abstract


Abstract

Article 158 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower states that Employers can terminate employment relations with workers/ laborers on the grounds that they have committed serious mistakes such as theft, fraud, embezzlement, and immoral acts in the work environment. However, the provisions of this article are considered unconstitutional and violate the pressumption of innocence because there is no due process of law before the termination of employment. Therefore, the Constitutional Court issued a decision No.012/PUU-I/2003 which stated that the entrepreneur/employer and/or industrial relations dispute settlement institution could not use the provisions of the article to terminate the employment relationship due to a serious mistake before a criminal decision was made. which declares the worker/labourer guilty. This study aims to determine the extent to which the decision of the Constitutional Court is applied by both employers/employers and related industrial relations dispute settlement institutions in the settlement of termination of employment due to serious errors. The research method used is normative juridical by examining library materials or secondary data used to examine law as a positive norm in discussing doctrines or principles in positive law as outlined in the Manpower Act. The Ministry of Manpower and Transmigration issues a circular which states that employers/employers can terminate employment due to urgent reasons which in fact are the same as the provisions of Article 158. . Therefore, after the decision of the Constitutional Court, it was still found that the termination of employment was due to a serious error. The decision of the Constitutional Court is final and binding, therefore it must be immediately stated and/or strengthened by the revision of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, especially in terms of responding to termination of employment due to serious errors.

Keywords: Layoffs, Serious Errors, Unconstitutional, The Constitutional Court's Decision, Disharmony

 

Abstrak

Pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap para pekerja/buruh dengan alasan telah melakukan kesalahan berat sepertihalnya pencurian, penipuan, penggelapan, dan tindakan asusila di lingkungan kerja. Namun ketentuan pasal tersebut dianggap inkonstitusional dan melanggar asas praduga tak bersalah (pressumption of innocence) karena tidak adanya due process of law sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan No.012/PUU-I/2003 yang isinya menyatakan bahwa pengusaha/pemberi kerja dan/atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dapat menggunakan ketentuan pasal tersebut untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat sebelum ada putusan pidana yang menyatakan pekerja/buruh tersebut bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterapkan baik itu oleh pengusaha/pemberi kerja maupun lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan untuk meneliti hukum sebagai norma positif dalam membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum positif yang dituangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemenakertrans menerbitkan surat edaran yang isinya menyatakan bahwa pengusaha/pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja karena alasan mendesak yang notabene isinya sama dengan ketentuan Pasal 158, Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran yang isinya menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih ditemukan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding oleh karena itu harus segera dituangkan dan/atau diperkuat dengan adanya revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam hal menyikapi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

Kata Kunci: PHK, Kesalahan Berat, Inskontitusional, Putusan MK, Disharmoni


Keywords


Layoffs, Serious Errors, Unconstitutional, The Constitutional Court's Decision, Disharmony

Full Text:

PDF

References


Aidina, A. (2018). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Nomor 1112 K/Pdt. Sus-PHI/2017) (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

Al Majid, M. B. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Alifya, D. (2021). Analisis Hukum Penerapan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja Paska Putusan Mk No. 012/Puu-1/2003 Tanggal 28 Oktober 2004 (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PN Medan). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(01).

Andreanto, D. (2014). Analisis Yuridis Keabsahan Phk Berkaitan Dengan Kesalahan Berat Yang Dilakukan Buruh Yang Di Atur Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No: 115 K/Pdt. Sus-PHI/2014) (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Herdiana, D. (2018). Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 5(1).

Manurung, P. U. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Dengan Alasan Kesalahan Berat Yang Tidak Diatur Di Dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

NUGRAHA, G. S. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor 84/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Bdg.) (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).

Raisa, M. H. (2021). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Antara Kartono Dengan PT. JFE Shoji Steel Indonesia (Studi Putusan No 21/Pdt. Sus-PHI/2015/PN. Bdg Jo No 119K/Pdt. Sus-PHI/2016). SKRIPSI-2019.

Shanty, S. T., & Masidin, M. (2020). Tinjauan Yuridis PHK Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Kasus Nomor. 476 K/PDT. SUS-PHI/2016). National Journal Of Law, 3(2).

Siahaan, H. K. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Masapandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Siddiqiyah, A., & Masidin, M. (2020). Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Lisan Terhadap Nakhoda Kapal Pt. Internusa Bahari Persada (Studi Kasus MA Nomor 52 K/PDT. SUS. PHI/2018). National Journal Of Law, 2(1).

Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pres), 2006.

Tanbun, E. P. (2019). Dissinkronisasi Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Karena Kesalahan Berat (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Widjaja, I. A. (2018). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 5(2), 89-111.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004. Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Terbit Hari Rabu Tanggal 17 November 2004.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945




DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

View my State

 

International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.