Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul
Abstract
The Regional Government of Yogyakrata City has provided food security in the city of Yogyakarta especially, in Bantul Region which has its own food security service. With the existence of the Department of Food Security and the availability of food security, it can help the local community to understand the needs and availability of food in the Bantul area. Then the Bantul area established a resilience policy in the Bantul area. if food security meets the applicable requirements, the community will not be malnourished. The impact if there is a lack of food, namely, malnutrition, poverty, a weak economy and so on. This study uses qualitative methods which can describe and explain about this research. The results of research on food security or food availability in the Bantul area by using existing policies.
Pemerintah Daerah kota Yogyakrata telah menyediakan ketahanan pangan yang ada di Kota Yogyakarta khusunya, di Daerah bantul yang memiliki Dinas ketahanan pangan tersendiri. Dengan adanya Dinas Ketahanan pangan dan tersedianya ketahanan pangan tersebut maka dapat membantu masyarakat local untuk memenehui kebutuhan dan ketersedian pangan yang ada di daerah Bantul. Kemudian daerah bantul menetapkan kebijakan ketahanan di daerah bantul. jika ketahanan pangan memenuhi syarat yang berlaku maka masyarakat tidak akan kekurangan gizi. Dampak jika terjadi kekurangan pangan yaitu, kekurangan gizi, kemiskinan, perekonomian lemah dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dapat menggambarkan dan mejeleaskan tentang penelitian ini. Hasil penelitian ketahanan pangan atau ketersedian pangan di daerah Bantul dengan menggunakan kebikan yang ada.
Keywords
Full Text:
PDF (151-162)References
Ariani, M. (2019). Arah, Kendala dan Pentingnya Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia.
Bappenas. 2011. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 20112015. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Basuki, A. T., & Krismawan, H. E. N. R. Y. (2016). Kajian Pangan Lokal Di Kabupaten Bantul Tahun 2016. Repository. um. ac. id. Diakses online pada tanggal, 20.
Boediono. 2009. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi ketujuh.BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
Darwanto, D. H. (2005). Ketahanan pangan berbasis produksi dan kesejahteraan petani. Ilmu Pertanian, 12(2), 152-164.
Florence, A. G. (2017). Hubungan Pengetahuan Gizi dan Pola Konsumsi dengan Status Gizi Pada Mahasiswa TPB Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Unpas).
Hapsari, N. I., & Rudiarto, I. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 5(2), 125-140.
Herawati, H. (2008). Penentuan umur simpan pada produk pangan. Jurnal Litbang Pertanian, 27(4), 124-130.
Irawan, Bambang, dan Sutrisna, Nana. 2011. Prospek Pengembangan Sorgum di Jawa Barat mendukung Diversifikasi Pangan. Forum Penelitian Agroekonomi. Vol. 29 (II): 100.
Jayarni, D. E., & Sumarmi, S. (2018). Hubungan Ketahanan Pangan dan Karakteristik Keluarga dengan Status Gizi Balita Usia 2–5 Tahun (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Wonokusumo Kota Surabaya). Amerta Nutrition, 2(1), 44-51.
Khomsan, A., Riyadi, H., & Marliyati, S. A. (2013). Ketahanan pangan dan gizi serta mekanisme bertahan pada masyarakat tradisional Suku Ciptagelar di Jawa Barat. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 18(3), 186-193.
Kusumawati, T. D., Marwanti, S., & Ani, S. W. (2013). Analisis Ketersediaan Pangan Pokok dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Nisa, A. S. (2019). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 14(3), 210-224.
Presiden, R. I. (2012). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
Purwantini, T. B. (2016). Pendekatan rawan pangan dan gizi: besaran, karakteristik, dan penyebabnya.
Rachman, B., Agustian, A., & Pangan, B. K. (2019). Efektivitas dan perspektif pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).
Rahardjo, M.D. 1993. Politik Pangan dan Industri Pangan di Indonesia. Prisma No. 5, Th XXII. hlm. 13-24. LP3ES. Jakarta.
Setiawan, A. W. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta periode tahun 2007-2013 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Sinaga, R. J. R., Lubis, S. N., & Darus, M. B. (2013). Kajian faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Medan. Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness, 2(5).
Suryana, A. (2008). Menelisik ketahanan pangan, kebijakan pangan, dan swasembada beras. Pengembangan Inovasi Pertanian, 1(1), 1-16.
Suryana A. 2013. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana, Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor; 2013 Des 14; Bogor, Indonesia.
Susilowati, H., & Purnastuti, L. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga miskin di kecamatan srandakan bantul. Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. http://www.deptan.go.id/bdd/admin/uu/UU.20No.20.4120Tahun20.2009.20tentang.20PLPPB.pdf. diakses 16 Maret 2011.
Wastutiningsih, S. P., Untari, D., & Agus, S. (2011). R., dan Tri Dyah. 2012. Kebijakan Pengembangan PanganLokal melalui Penyuluhan Pertanian Menuju Kedaulatan pangan di Kabupaten Bantul. Jurnal Ilmu Pertanian 16 (2), 69-75.
Wulandari, W., & Purnomo, E. P. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4(1), 13-28.
DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v2i2.40
Refbacks
- There are currently no refbacks.
International Journal of Demos (IJD) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.