Strategy for the Implementation of the Policy for Installing Transaction Recording Equipment as Monitoring Regional Taxes on Restaurant Taxes in Indramayu Regency

Dian Hartika; Ida Rosnidah; Moh. Taufik Hidayat

doi:10.37950/ijd.v4i1.203

Authors

Dian Hartika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Ida Rosnidah Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Moh. Taufik Hidayat Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

DOI:

https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.203

Keywords:

Policy Implementation, Local Tax, Transaction Record Tool

Abstract

Abstract

This study aims to analyze the implementation of monitoring local taxes based on information systems on restaurant taxes in Indramayu Regency as one of the potentials to increase local tax revenues through restaurant taxes conducted by the Regional Finance Agency of Indramayu Regency. This study uses a qualitative approach, with the type of descriptive research. The strategy for implementing the policy of installing transaction recording devices as monitoring local taxes on restaurant taxes in Indramayu Regency can be said to be appropriate and optimal in its implementation. The inhibiting factor for the strategy of implementing the policy of installing transaction recording devices as monitoring local taxes on restaurant taxes in Indramayu Regency is the limitations of transaction recording tools so that at first taxpayers objected to installing transaction recording devices. In addition, other obstacles exist on the part of taxpayers such as power failures so that reporting when transactions do not enter the BKD server, server errors resulting in double entry causing nominal differences, as well as LAN connections at the Regional Finance Agency. The supporting factor for the strategy of implementing the policy of installing transaction recording devices as monitoring local taxes on restaurant taxes in Indramayu Regency lies in the mutual support between the leadership and all staff related to the implementation of monitoring transaction recording devices. While externally, it can be seen from the good cash flow turnover and the large number of visitors, thus supporting good tax revenue and the holding of tax monitoring with transaction recording tools, so that the tax monitoring system in Indramayu Regency is increasing every year.

Keywords: Policy Implementation, Local Tax, Transaction Record Tool.

Â

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan monitoring pajak daerah berbasis sistem informasi pajak restoran di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Strategi penerapan kebijakan pemasangan alat pencatatan transaksi sebagai monitoring pajak daerah atas pajak restoran di Kabupaten Indramayu dapat dikatakan tepat dan optimal dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat strategi pelaksanaan kebijakan pemasangan alat pencatatan transaksi sebagai monitoring pajak daerah atas pajak restoran di Kabupaten Indramayu adalah keterbatasan alat pencatatan transaksi sehingga pada awalnya wajib pajak keberatan dengan pemasangan alat pencatatan transaksi. Selain itu, kendala lain yang ada di pihak Wajib Pajak seperti listrik padam sehingga pelaporan saat transaksi tidak masuk ke server BKD, server error sehingga terjadi double entry yang menyebabkan perbedaan nominal, serta koneksi LAN di Badan Keuangan Daerah. Faktor pendukung strategi pelaksanaan kebijakan pemasangan alat pencatatan transaksi sebagai pemantau pajak daerah atas pajak restoran di Kabupaten Indramayu terletak pada saling mendukung antara pimpinan dengan seluruh jajaran terkait pelaksanaan pemantauan alat pencatatan transaksi. Sedangkan secara eksternal dapat dilihat dari perputaran arus kas yang baik dan jumlah pengunjung yang banyak, sehingga mendukung penerimaan pajak yang baik dan diadakannya pengawasan pajak dengan alat pencatatan transaksi, sehingga sistem pengawasan pajak di Kabupaten Indramayu semakin meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Alat Pencatatan Transaksi

References

Agustian, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas (Studi pada PERPENCA Kabupaten Jember) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).

Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Alfiyah, F. (2016). Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Anggadini, S. W. (2013). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer dalam Proses Pengambilan Keputusan. Majalah Ilmiah UNIKOM, 11(2), 176-187.

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). The Journalish: Social and Government, 1(1), 33-37.

Aprilia, A., Jumardi, R., & Susanto, H. (2016). Sistem Informasi Monitoring Jurnal Perkuliahan Sekolah Tinggi Teknologi Bontang.

Azwar, S. (2012). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cresswell, J. W. (2012). Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daly, J. L., & Buehner, M. A. (2017). P-Card Utilization in Municipal Government: Advantages and Concerns. Journal of Public Procurement, 3(1), 75-94.

Diana, S. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.

Elim, I., Ilat, V., & Maznawaty, E. S. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(3), 906â€“916.

Fauziah, I. (2014). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Brawijaya University).

Hartono, J. (2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.

Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. Reformasi, 9(2), 112-122.

Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor. Jurnal Sosial Humaniora, 6(2), 94â€“103.

Jannah, S. Z. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi di KPP Pratama Surakarta). (Universitas Diponegoro).

Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa). Accountability, 5(2).

Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011, 252â€“258.

Maimanah, N. S. (2018). Upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel di Kota samarinda. EJournal Administrasi Bisnis, 6(3), 970â€“984.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, L. J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho. (2012). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2020). Model-Model Analisis Manajemen Risiko Untuk Kebijakan Publik. Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.

Resmi, S. (2012). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suandy, E. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1â€“11.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. (2003). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Graha Aksara.

Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 139-144.

Sutono, D. (2007). Sistem Informasi Manajemen. BPKP.

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 7(1).

Wibawa, S. (2012). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif, 1, 232.

Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik (12th ed.). Media Nusa Creative.

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Center for Academic Publishing Service.

Wokas, H. R., & Pasulu, S. R. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(2), 1008â€“1015.

Zuraida, I. (2014). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.