Evaluation of the Implementation of Policies on Organizational Structure and Work Procedures in the Technical Implementation Unit for Population Control, Women's Empowerment and Child Protection, Kapetakan District, Cirebon Regency

Usmin Usmin; Suhendra Suhendra; Nurudin Siradj

doi:10.37950/ijd.v4i1.205

Authors

Usmin Usmin Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon
Suhendra Suhendra Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon
Nurudin Siradj Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon

DOI:

https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.205

Keywords:

SOTK, UPT P5A, Policy Evaluation

Abstract

Abstract

Organization is a receptacle for a collection of people who work together rationally as well as systematically led or controlled to achieve certain goals utilizing the resources contained in it. In this study researchers using the Qualitative typing type with the type of research method are descriptive methods. The locus was conducted in UPT P5A of Kapetakan District, Cirebon Regency, Informer (narasumber) of research is someone who, because he has information, the informer's selection is based on consideration that the informer is considered the most knowledgeable about the problems that will be examined at this time. On this study, the technique of determining informants performed by researchers was the purposive sampling technique. Data collection techniques by performing study libraries and field studies. Data immortality testing includes: improved persistence, triangulation, discussion with with peers, and membercheck. Data analysis techniques used: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal. Evaluation of Implementation of SOTK Policy in UPT P5A, Kapetakan District, Cirebon Regency. Institution is a process that does not end. Evaluation Factors for Implementation of SOTK Policy in UPT P5A Cirebon Regency Kapetakan District, External Factor Internal factors. The policy evaluation process was carried out in UPT P5A, Kapetakan District, Cirebon Regency, is not yet Optimal, Efficient, Effective, Adequacy, Alignment, Responsiveness, Accuracy. Efforts have been made to optimize the Evaluation of Implementation of SOTK Policy in UPT P5A Cirebon Regency Kapetakan District: Work / Specialization Division, Command / Command, Control Range.

Keywords: SOTK, UPT P5A, Policy Evaluation.

Â

Abstrak

Organisasi adalah wadah bagi kumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis dipimpin atau dikendalikan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe tipe Kualitatif dengan tipe metode penelitian adalah metode deskriptif. Lokus dilakukan di UPT P5A Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang karena memiliki informasi, pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan dianggap paling mengetahui masalah yang akan dihadapi. diperiksa saat ini. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Pengujian keabadian data meliputi: peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sebaya, dan membercheck. Teknik analisis data yang digunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi Implementasi Kebijakan SOTK di UPT P5A Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Kelembagaan adalah proses yang tidak berakhir. Faktor Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan SOTK di UPT P5A Kabupaten Kapetakan Kabupaten Cirebon, Faktor Eksternal Faktor Internal. Proses evaluasi kebijakan yang dilakukan di UPT P5A Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon belum Optimal, Efisien, Efektif, Kecukupan, Keselarasan, Responsiveness, Ketepatan. Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan SOTK di UPT P5A Kabupaten Kapetakan Kabupaten Cirebon : Bagian Kerja/Spesialisasi, Komando/Komando, Rentang Kendali.

Kata kunci: SOTK, UPT P5A, Evaluasi Kebijakan.

References

Amalia, S. (2018). Reformasi Birokrasi 4.0: Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 21(2).

Daraba, D., Ismiyarto, I., & Nurhascaryani, P. (2019). Implementasi Rekrutmen CPNS Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 9(1), 109-122.

Dongoran, H. S., Harahap, R. H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 8(1), 47-64.

Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 16(3), 313-336.

Fatimah, A. S. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 4(1), 1-11.

Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Publika, 8(5).

Habibi, F. (2020). Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 16(2), 199-230.

Hanafi, A. S. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Perindustrian. JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran), 4(1), 31-37.

Henry, S. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN, Yogyakarta.

Juliani, H. (2019). Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 113-125.

Lestari, R. A. (2019). Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1).

Nurdinah, S., & Kurniawan, I. S. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Reformasi Birokrasi, Remunerasi, dan Employee Engagement terhadap Kinerja Pegawai. Upajiwa Dewantara, 3(1), 10-20.

Oktarina, A., & Mustam, M. (2018). Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Pekalongan. Journal of Public Policy and Management Review, 7(2), 40-54.

Peraturan Bupati Cirebon No. 20 tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi

Permenpan RB No. 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi

Permenpan RB No. 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Rohman, A., & Trihardianto, W. T. (2019). Reformasi Birokrasi dan Good Governance (pp. 1-147). Intrans Publishing.

Setiawan, W. D. (2020). Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 10(4), 71-78.

Umam, U., & Adianto, A. (2020). Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, 4(1), 160-165.

Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(1), 27-42.

Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 8(2), 178-185.