Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang

Authors

  • Iwan Henri Kusnadi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang

DOI:

https://doi.org/10.37950/ijd.v1i2.21

Keywords:

kolaborasi tata kelola, jejaring, HIV/AIDS

Abstract

Jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam pencegahan HIV / AIDS adalah pemanfaatan jaringan antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih banyak di setiap tingkat sumber daya. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang dalam kaitannya dengan teori menurut Anshell dan Gash, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen untuk Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Antara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara serta dokumen yang diperoleh dalam bentuk regulasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang belum sesuai dengan teori Anshell dan Gash. Terbukti dari aspek Dialog Tatap Muka, belum sepenuhnya tercapai atau dibangun yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses atau elemen-elemen penting dalam langkah awal Kolaboratif Pemerintahan. Kemudian aspek Membangun Kepercayaan belum sepenuhnya ditetapkan yang merupakan titik awal untuk Tata Kelola Kolaboratif. Selain itu, aspek Hasil Antara belum sepenuhnya tercapai dari Tata Kelola Kolaboratif. Hal ini perlu dipertimbangkan agar jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV/ AIDS di Kabupaten Subang menjadi optimal.

 

The collaborative Governance Network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in the prevention of HIV/AIDS is the utilization of networks between government agencies and non-governmental organizations aimed at generating more public value at every level of resources. This study discusses matters relating to Collaborative Governance in the Communication, Information, and Education (IEC) Program in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency in relation to theories according to Anshell and Gash, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing. The results showed that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency was not yet in accordance with Anshell and Gash's theory. Evident from the aspect of Face-to-Face Dialogue, has not been fully achieved or established which is the heart of the process of building trust, mutual respect, mutual understanding, and commitment to the process or important elements in the initial steps of Collaborative Governance. Then the Trust Building aspect has not been fully established which is the starting point for Collaborative Governance. In addition, aspects of Intermediate Outcomes have not yet been fully achieved from Collaborative Governance. This needs to be considered so that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV / AIDS Prevention in Subang District is optimal.

References

Ansell, Chris & Alison Gash. 2007. â€Collaborative Governance in Theory and Practicâ€.Journal of Public Administration Research and Theory. P. 543-571.

Hikmawan, M. D. (2017). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), 1(1), 88–98.

Huxham, Chris. 2003. Theorizing collaborative practice. Public Management Review 5:401-23.Imperial, Mark. 2005. Using collaboration as governance strategi: Lesson from six watershed management program. Administration & Society 37:281-320.

http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-sedunia-momen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html

http://www.mediajabar.com/daerah/penularan-hiv-aids-di-subang-92-melalui-hubungan-seksual.html#

http://rri.co.id/bandung/post/berita/603087/seputar_jabar/penderita_hivaids_di_subang_mencapai_1766_orang.html

Irwan. 2017. Kearifan Lokal dalam Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja. Gorontalo: Ideas Publishing.

Kajian Dokumen Kebijakan HIV/AIDS dan Sistem Kesehatan di Indonesia. 2015. Yogyakarta: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang Nomor 003/KEP/KPA-SBG/VI/2018 tentang Pembentukan Pengurus Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Purnomo, Eko dkk. 2018. Collaborative Governance dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.

SK Bupati Subang Nomor 443/556/Kesra/2018 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang

Subarsono, Agustinus. 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media.

Sufianti, Ely. 2014. “Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratifâ€. Jurnal Perecanaan Wialayah dan Kota. Hal:84-85.

Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

Thomson, Ann Marie & Perry James L. 2006. â€Collaboration Processes: inside the Black Boxâ€. Journal Public Administration Review. P. 20-32.

Wanna, John. 2008. Collaborative Governance : A new era of public in Australia?. The Australian National University.

Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda, riswanda. (2019). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Journal of Social Politics and Governance, 1(2), 95–115

Downloads

Published

2020-02-26

Issue

Section

Articles