Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Authors

  • Muhammad Einan Nabil Universitas Pancasakti Tegal
  • Bhaiq Roza Rakhmatullah Universitas Pancasakti Tegal
  • Moh. Taufik Universitas Pancasakti Tegal

Abstract

Abstract

Health services constitute one of the constitutional rights of citizens, the implementation of which relies significantly on the role of physicians as professional medical practitioners. In carrying out their profession, doctors possess rights and obligations regulated by legal provisions that aim to provide legal protection for medical professionals while safeguarding patients' rights. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health has introduced significant changes to the regulation of medical professionals, thereby necessitating an examination of the implementation and effectiveness of legal protection for doctors within Indonesia's health law system. This study aims to analyze the legal regulation of doctors' rights and obligations, examine their implementation in health care services, and evaluate the legal protection afforded to doctors under the prevailing legal framework. This research employs normative legal research using the statute approach and conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that Law Number 17 of 2023 on Health provides a more comprehensive legal framework governing doctors' rights and obligations than previous regulations. Nevertheless, its implementation continues to face several challenges, including differing interpretations of medical risk and medical malpractice, the increasing number of medical disputes, disparities in health care facilities, and the limited level of public legal awareness. Therefore, strengthening implementing regulations, enhancing professional supervision, improving health care governance, and increasing public legal literacy are essential to establish balanced legal protection for both doctors and patients..

Keywords: doctors' rights; doctors' obligations; legal protection; health care services; health law.

 

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang pemenuhannya bergantung pada peran dokter sebagai tenaga medis profesional. Dokter memiliki hak serta kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai aturan hukum untuk melindungi tenaga medis sekaligus menjamin hak pasien. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan tata aturan tenaga medis, sehingga efektivitas dan implementasi perlindungan hukum dokter dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia perlu dikaji. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aturan hak dan kewajiban dokter pada sistem hukum di Indonesia, menilai pelaksanaannya dalam pelayanan kesehatan, serta mengkaji perlindungan hukum dokter berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif lewat pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa aturan hak dan kewajiban dokter dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang lebih menyeluruh dibanding aturan terdahulu. Namun, pelaksanaannya masih menemui hambatan, seperti perbedaan pemahaman terkait risiko medis dan malapraktik, potensi sengketa medis yang meningkat, ketimpangan mutu fasilitas layanan kesehatan, serta budaya hukum masyarakat yang belum optimal. Oleh sebab itu, penguatan regulasi pelaksana, peningkatan pembinaan profesi, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, dan peningkatan literasi hukum masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi dokter maupun pasien.

Kata Kunci: hak dokter; kewajiban dokter; perlindungan hukum; pelayanan kesehatan; hukum kesehatan.

References

Adiyta, Z. F., Triningsih, A., Fuadi, A. B., & Yulistyaputri, R. (n.d.). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2003-2020).

Afifah, W., & Paruntu, D. N. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Mimbar Keadilan, 150–169. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2117

Armaninata, E. N., & Hizbullah, M. (2026). Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Menjalankan Praktik Kedokteran terhadap Risiko Medis dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Al-Zayn?: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4), 11422–18394. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11422

Desyandra, T., Kacaribu, A. A., & Harris, S. (2024a). Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Sengketa Medis di Indonesia. Jurnal Hukum Positum, 9(2), 219–235. https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.13007

Desyandra, T., Kacaribu, A. A., & Harris, S. (2024b). Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Sengketa Medis di Indonesia. Jurnal Hukum Positum, 9(2), 219–235. https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.13007

Dr. Veronica, K. (1999). Peranan Informed consent dalam transaksi terapeutik. PT.CITRA ADITYA BAKTI. https://repository.pjnhk.go.id/id/eprint/151/

Giri, N. N. B. W., & Priyanto, I. M. D. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA DI BIDANG KESEHATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK | Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Retrieved September 12, 2026, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58893?utm_source=chatgpt.com

Haafizhah, A. R. N., Nugroho, Y., & Nurman, M. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN MALPRAKTIK MEDIS AKIBAT KESALAHAN OPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. Jurnal Ilmiah AKSES, 3(2). https://doi.org/10.36841/akses.v3i2.7122

Hendrayasa, I. M., & Atmadja, I. B. P. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH BALI ROYAL HOSPITAL DENPASAR | Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Retrieved September 12, 2026, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54286?utm_source=chatgpt.com

Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN, KONSEPTUAL, DAN KASUS DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF. Pendas?: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(03), 1–14. https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Kencana.

Mayasari, D. E. (2017). INFORMED CONSENT ON THERAPEUTIC TRANSACTION AS A PROTECTION OF LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN A DOCTOR AND PATIENT. OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM, 29(1), 176–188. https://doi.org/10.22146/jmh.18884

Nugroho, T., Chaidir, E., Musa, M., & Febrianto, S. (2022). TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER TERKAIT DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK. KONSTITUSI, 16(1), 1–13. https://doi.org/10.25299/konstitusi.2022.v16i1.9977

Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM PERSPEKTIF KONSEP DAN TEKNIK ANALISIS DALAM KAJIAN YURIDIS. Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, 10(4). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkim/article/view/21070

Razak, K. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Sengketa Medis. Citizen?: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 5(3), 896–905. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.854

Rifaldo, I. J. (2025). KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT SEBAGAI PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER PASIEN MENURUT KUHPERDATA. JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA, 5(2), 82–94.

Rohadi, R., Miarsa, F. R. D., & Romadhon, A. H. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER TERKAIT DUGAAN MALPRAKTIK | Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Retrieved September 12, 2026, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/119110?utm_source=chatgpt.com

Sapsudin, A., Marta, J., Bahyudin, M., & Malik, J. (2026). Positifisme Hukum Vs Hukum Alam Dalam Praktik Defensive Medicine: Dilema Yuridis Tenaga Medis Antara Kepatuhan Prosedur Dan Keselamatan Pasien. Jurnal Justitia?: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(2). https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.%25p

Sinaga, N. A. (2022). KEKUATAN HUKUM INFORMED CONSENT DAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 12(2). https://doi.org/10.35968/jihd.v12i2.955

Tarro, P. (2025a). ANALISIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. LEX CRIMEN, 14(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66123

Trisnadi, S. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 150–156. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.150-156

Downloads

Published

2026-09-27

Issue

Volume 8, Issue 3 (2026)

Section

Articles

License

Authors who publish with International Journal of Demos (IJD) agree to the following Open Access terms:

  • Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution- 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.