ijd-demos

Rekonstruksi Kebijakan Adaptif dalam Strategi Manajemen SDM untuk Penguatan Ekosistem Green Job di Nusa Tenggara Barat

2026-05-25T08:14:03+00:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi kebijakan adaptif dalam strategi manajemen sumber daya manusia untuk memperkuat ekosistem Green job di Nusa Tenggara Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion yang dianalisis menggunakan NVivo 12 Plus melalui teknik coding, kategorisasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengembangan Green job ditentukan oleh penguatan green skills, adaptivitas tenaga kerja, fleksibilitas regulasi, serta kolaborasi multi-aktor antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Selain itu, sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ekowisata menjadi basis utama transformasi ekonomi hijau regional. Penelitian menyimpulkan bahwa Green job telah berkembang menjadi instrumen pembangunan transformatif yang mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi, ekologis, dan keadilan sosial melalui tata kelola kolaboratif yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Green job; Kebijakan adaptif; Manajemen sumber daya manusia; Ekonomi hijau; Kolaborasi stakeholder.

Abstract
This study aims to analyze the reconstruction of adaptive policy within human resource management strategies to strengthen the green job ecosystem in West Nusa Tenggara. The research employed a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews, observations, documentation, and Focus Group Discussions, which were analyzed using NVivo 12 Plus through coding, categorization, and data triangulation techniques. The findings reveal that the effectiveness of green job development is determined by the enhancement of green skills, workforce adaptability, regulatory flexibility, and multi-actor collaboration among government institutions, the private sector, higher education institutions, and local communities. Furthermore, renewable energy, waste management, and ecotourism sectors emerged as the primary foundations of regional green economic transformation. The study concludes that green jobs have evolved into a transformative development instrument integrating economic sustainability, ecological resilience, and social justice through adaptive and sustainable collaborative governance.

Keywords: Green jobs; Adaptive policy; Human resource management; Green economy; Stakeholder collaboration.

Integrasi Konsep Resiliensi Dalam Mitigasi Banjir: Studi Kasus di Kabupaten Mahakam Ulu

2026-06-06T00:38:18+00:00

Abstract

Flood disasters represent one of the most persistent environmental challenges in Indonesia, particularly in regions characterized by river basin systems and high rainfall intensity. Mahakam Ulu Regency, located in the upstream area of the Mahakam River, is highly vulnerable to recurring floods that disrupt socio-economic activities and challenge local governance capacity. This study aims to examine the integration of resilience concepts into flood mitigation policies within the framework of local government. This research employs a qualitative descriptive approach, utilizing in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study focuses on key dimensions of resilience, including adaptive capacity, institutional coordination, and community preparedness. The findings indicate that while the local government has initiated several mitigation policies, the integration of resilience principles remains partial and fragmented. Structural limitations such as inadequate infrastructure, limited financial resources, and weak inter-agency coordination hinder the effectiveness of mitigation efforts. However, the study also reveals that local wisdom and strong social cohesion among communities contribute significantly to enhancing social resilience. These elements serve as informal yet powerful mechanisms in responding to flood risks. Therefore, the integration of resilience into flood mitigation policies requires a comprehensive and collaborative approach that combines formal governance structures with community-based initiatives. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving policy integration, and enhancing community participation are essential steps toward achieving sustainable flood mitigation in Mahakam Ulu Regency.

Keywords: Flood Mitigation, Resilience, Local Governance, Disaster Policy.

Abstrak

Bencana banjir merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang paling sering terjadi di Indonesia, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik daerah aliran sungai serta curah hujan yang tinggi. Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wilayah yang berada di bagian hulu Sungai Mahakam memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana banjir yang terjadi secara berulang dan berdampak pada aktivitas sosial, ekonomi, serta kapasitas pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi konsep resiliensi dalam kebijakan mitigasi banjir yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Fokus analisis diarahkan pada dimensi utama resiliensi, yaitu kapasitas adaptif, koordinasi kelembagaan, serta kesiapsiagaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi banjir di Kabupaten Mahakam Ulu belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip resiliensi secara komprehensif. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kapasitas infrastruktur, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Di sisi lain, masyarakat lokal memiliki modal sosial yang kuat berupa kearifan lokal dan solidaritas sosial yang mampu memperkuat ketahanan dalam menghadapi bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi konsep resiliensi dalam kebijakan mitigasi banjir memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif, dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan mitigasi banjir yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Mitigasi Banjir, Ketahanan, Tata Kelola Lokal, Kebijakan Bencana.

Orkestrasi Kolaboratif Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keberlanjutan Sosial-Ekologis di Kabupaten Pringsewu

2025-10-14T02:05:40+00:00

Abstract

This research aims to address the coordination and synergy gap between the government, academics, and the community in managing socio-ecological issues in Pringsewu Regency. The development approach has been sectoral and top-down, making policies less effective in addressing the complexity of local problems. The long-term goal is to create a sustainable collaboration model to realize socio-ecological sustainability based on the orchestration of local actors. This study uses a qualitative approach with case study methods, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD). The results indicate that the existing governance is hierarchical, with the government as the dominant actor, while the roles of academics and the community are not yet systematically institutionalized. This creates coordination gaps and resistance to the principles of Collaborative Governance. The expected result is the formulation of a collaborative orchestration model—based on Quadruple Helix and Governance Network theories—that can serve as a reference for sustainable development policies. The research targets a Technology Readiness Level (TRL) of 1-3, focusing on concept and model validation in a relevant environment.

Keywords: Collaboration, Socio-Ecological Sustainability, Orchestration, Governance, Pringsewu.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan isu-isu sosial-ekologis di Kabupaten Pringsewu. Selama ini, pendekatan pembangunan cenderung sektoral dan top-down, sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang efektif dalam menjawab kompleksitas permasalahan di tingkat lokal. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menciptakan model kolaborasi berkelanjutan yang mampu mewujudkan keberlanjutan sosial-ekologis berbasis orkestrasi aktor-aktor lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang ada bersifat hierarkis dengan pemerintah sebagai aktor dominan, sementara peran akademisi dan masyarakat belum terlembaga secara sistematis. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan koordinasi dan resistensi terhadap prinsip Collaborative Governance. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya model orkestrasi kolaboratif—berbasis teori Quadruple Helix dan Governance Network—yang mampu menjadi referensi bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menargetkan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada level 1–3, yaitu validasi konsep dan model dalam lingkungan yang relevan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Keberlanjutan Sosial-Ekologis, Orkestrasi, Tata Kelola, Pringsewu.

Jaminan Konstitusional terhadap Kepastian Kerja bagi Pekerja Kontrak di Indonesia

2026-05-28T12:39:13+00:00

Abstrak

Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan kelompok pekerja yang rentan mengalami ketidakpastian kerja akibat fleksibilitas hubungan kerja dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak pekerja kontrak, khususnya terkait kepastian kerja sebagai hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum PKWT di Indonesia serta jaminan konstitusional terhadap kepastian kerja bagi pekerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep perlindungan hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKWT pasca Undang-Undang Cipta Kerja lebih menekankan fleksibilitas hubungan kerja dibandingkan perlindungan kepastian kerja pekerja. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional pekerja.

Kata Kunci: hak konstitusional, PKWT, kepastian kerja, perlindungan pekerja.

Abstract

Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) workers are a vulnerable group of employees who often experience job insecurity due to the flexibility of employment relations in Indonesia’s labor system. Regulatory changes through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation have raised issues regarding the protection of contract workers’ rights, particularly job security as a constitutional right of citizens. This study aims to analyze the legal regulation of PKWT workers in Indonesia and the constitutional guarantee of job security for contract workers based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through legislation and concepts of labor rights protection. The results indicate that the regulation of PKWT after the Job Creation Law emphasizes labor flexibility more than the protection of workers’ job security. This condition potentially weakens the right to work and to earn a decent living as guaranteed under Article 27 paragraph (2) and Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the state is obligated to establish labor regulations oriented toward protecting the constitutional rights of workers.

Keywords: constitutional rights, fixed-term employment agreement, job security, worker protection.

Konvergensi Hukum Nasional dan Aturan Internal Pesantren dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual untuk Perlindungan Hukum bagi Santriwati secara Optimal

2026-05-24T08:34:14+00:00

Abstrak

Penelitian ini membahas konvergensi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi santriwati. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki aturan internal yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun dalam praktiknya penanganan kasus pelecehan seksual masih sering dilakukan secara tertutup sehingga belum sepenuhnya selaras dengan hukum nasional. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi, serta merumuskan model konvergensi hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Modern Darussalam Guntur Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren telah memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) tertulis yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang belum konsisten, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, budaya diam akibat rasa takut dan malu, serta keterbatasan pendampingan psikologis bagi korban. Penelitian ini menawarkan model Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang-Undang melalui integrasi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS ke dalam tata tertib pesantren, yang didukung oleh sistem pelaporan yang aman, keterlibatan seluruh pihak, penerapan aturan yang konsisten, dan pendampingan yang menyeluruh bagi korban.

Kata Kunci: Konvergensi Hukum, Pelecehan Seksual, Pesantren, Perlindungan Hukum.

Abstract
This study examines the convergence between national law and internal pesantren regulations in handling cases of sexual harassment to provide optimal legal protection for female students (santriwati). As Islamic boarding school institutions, pesantren implement internal regulations grounded in Islamic values. However, in practice, cases of sexual harassment are often handled internally and confidentially, resulting in a lack of full alignment with national legal provisions. This condition potentially hinders the fulfillment of victims’ rights to protection, justice, and recovery. The study aims to analyze the implementation of national law and internal pesantren regulations in handling sexual harassment cases involving santriwati, identify the existing gaps, and formulate an ideal model of legal convergence. This research employed an empirical normative method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation at Al-Mukhlisin Islamic Boarding School and Darussalam Guntur Modern Islamic Boarding School in Batu Bara Regency. The findings indicate that both pesantren have established written policies and Standard Operating Procedures (SOPs) referring to the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law). Nevertheless, their implementation still faces several challenges, including inconsistent supervision, limited understanding of reporting mechanisms, a culture of silence driven by fear and shame, and inadequate psychological assistance for victims. This study proposes a model of Pesantren Internal Regulations Harmonized with National Law through the integration of Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning the TPKS Law into pesantren disciplinary regulations, supported by secure reporting mechanisms, active involvement of all stakeholders, consistent law enforcement, and comprehensive assistance for victims.

Keywords: Legal Convergence, Sexual Harassment, Pesantren, Legal Protection.

Peran Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Lintong Nihuta)

2026-05-19T03:09:05+00:00

Abstract

This research originated from an inheritance dispute between the Panjaitan Family and the Siahaan Family in Lintong Nihuta Village, which was resolved through mediation conducted by the Dalihan Na Tolu Customary Institution based on Batak Toba customary law. The problem arises because the mediation results of the Dalihan Na Tolu Customary Institution possess strong social legitimacy but have not yet fully obtained legal certainty within the national legal system. This study aims to analyze the role of the Dalihan Na Tolu Customary Institution in resolving inheritance disputes and the legal strength of its mediation outcomes according to customary law and national law. The research method employed is empirical normative legal research with a qualitative approach through literature study, observation, interviews, and documentation. The findings indicate that mediation conducted by the Dalihan Na Tolu Customary Institution encourages deliberation to achieve fair agreements while maintaining harmony among the disputing parties. However, the mediation results are still categorized as privately executed documents, thereby requiring legal reinforcement through a deed of settlement or administrative legalization. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to strengthen the legal certainty of mediation outcomes produced by the Dalihan Na Tolu Customary Institution.

Keywords: Dalihan Na Tolu Customary Institution, Mediation, Inheritance Dispute.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan sengketa waris antara Keluarga Panjaitan dan Keluarga Siahaan di Desa Lintong Nihuta yang diselesaikan melalui mediasi oleh Lembaga Adat Dalihan Na Tolu berdasarkan hukum adat Batak Toba. Permasalahan muncul karena hasil mediasi lembaga adat Dalihan Na Tolu memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis peran Lembaga Adat Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa waris serta kekuatan hasil mediasinya menurut hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi lembaga adat Dalihan Na Tolu mendorong penguatan musyawarah untuk mencapai hasil kesepakatan yang adil dan tetap menjaga kedamaian antar pihak yang bersengketa. Namun, hasil mediasi masih berkedudukan sebagai alat bukti di bawah tangan sehingga memerlukan penguatan hukum melalui akta perdamaian atau legalisasi administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk memperkuat kepastian hukum hasil mediasi dari lembaga adat Dalihan Na Tolu.

Kata kunci: Lembaga adat Dalihan Na Tolu, Mediasi, Sengketa Waris.

Asset-Based Community Development dalam Penguatan Sustainable Agriculture melalui Intensifikasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya pada Program Tawangargo Smart Eco-Farming Village (TAMENG)

2026-06-25T02:32:33+00:00

Abstract

This study analyzes the effectiveness of sustainable intensification strategies and human resource capacity building through the Tawangargo Smart-Eco Farming Village (TAMENG) Program within the framework of Sustainable Agriculture. Facing the challenges of the Triple Planetary Crisis, the transformation of horticulture in Tawangargo Village is carried out by optimizing the community's internal strengths. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observation, and documentation studies, employing purposive and snowball sampling techniques. The results show that the integration of sustainable agriculture with the Asset-Based Community Development (ABCD) approach successfully shifts the development paradigm from a needs-based to an asset-based approach. This program transforms farmers into primary subjects and innovators within a living lab ecosystem. Ecologically, the program restores ecosystem health through soil restoration and systemic waste management. Economically, land productivity and the welfare of farm laborers have significantly increased. The success of this social investment proves the creation of an autonomous, resilient, and adaptive agricultural system against the global climate crisis.

Keywords: asset-based community development (ABCD), sustainable agriculture, TAMENG program, regenerative agriculture.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas strategi intensifikasi berkelanjutan dan penguatan kapasitas SDM melalui Program Tawangargo Smart-Eco Farming Village (TAMENG) dalam kerangka Sustainable Agriculture. Menghadapi tantangan Triple Planetary Crisis, transformasi hortikultura di Desa Tawangargo dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan internal masyarakat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan teknik purposive serta snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pertanian berkelanjutan dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) berhasil mengubah paradigma pembangunan dari berbasis kebutuhan menjadi berbasis aset. Program ini mentransformasi petani menjadi subjek utama dan inovator dalam ekosistem living lab. Secara ekologis, program ini memulihkan kesehatan ekosistem lewat restorasi tanah dan pengelolaan limbah sistemik. Secara ekonomi, produktivitas lahan dan kesejahteraan buruh tani meningkat signifikan. Keberhasilan investasi sosial ini membuktikan terciptanya sistem pertanian otonom, tangguh, dan adaptif terhadap krisis iklim global.

Kata kunci: asset-based community development (ABCD), sustainable agriculture, program TAMENG, pertanian regeneratif.

Reorientasi Demokrasi Elektoral Pasca Penghapusan Presidential Threshold: Telaah Konstitusionalisme dan Siyasah Dusturiyah terhadap Desain Pencalonan Presiden

2026-06-21T08:10:57+00:00

Abstrak

The abolition of the presidential threshold through Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 marks a significant development in Indonesia’s electoral democracy. Previously, the presidential nomination threshold restricted the ability of electoral political parties to nominate presidential and vice-presidential candidates and potentially narrowed citizens’ political choices. This study aims to examine the direction of electoral democracy following the abolition of the presidential threshold from the perspectives of constitutionalism and siyasah dusturiyah. The research employs a normative legal method with a conceptual approach, focusing on the principles of democracy, limitations on governmental power, and Islamic political justice. The findings indicate that the removal of the presidential threshold strengthens the principle of equal political rights, broadens access to presidential candidacy, and reduces the dominance of party elites in the political recruitment process. From the perspectives of constitutionalism and siyasah dusturiyah, the regulation of presidential nominations should be grounded in the principles of justice, equality, deliberation, public welfare (maslahah), and limitations on power. The study implies the need for a reformulation of presidential nomination regulations that are more inclusive, non-discriminatory, and oriented toward strengthening popular sovereignty within Indonesia’s presidential system.

Keywords: Presidential Threshold; Electoral Democracy; Constitutionalism; Siyasah Dusturiyah

Abstrak

Penghapusan presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan penting dalam demokrasi elektoral Indonesia. Sebelumnya, ketentuan ambang batas pencalonan presiden membatasi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon serta berpotensi mempersempit pilihan politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah demokrasi elektoral pasca penghapusan presidential threshold melalui perspektif konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual terhadap prinsip demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan keadilan politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold memperkuat prinsip persamaan hak politik, memperluas akses pencalonan presiden, dan membatasi dominasi elite partai dalam proses rekrutmen politik. Dalam perspektif konstitusionalisme dan siyasah dusturiyah, pengaturan pencalonan presiden harus berlandaskan keadilan, kesetaraan, musyawarah, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya reformulasi regulasi pencalonan presiden yang lebih inklusif, nondiskriminatif, dan berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia.

Kata kunci: Presidential Threshold; Demokrasi Elektoral; Konstitusionalisme; Siyasah Dusturiyah

Strategi Integrasi Transportasi Publik Lintas Wilayah Berbasis Aglomerasi untuk Mewujudkan Mobilitas Berkelanjutan di Kabupaten Tangerang

2026-06-18T23:34:38+00:00

Abstrak

Integrasi transportasi publik lintas wilayah menjadi kebutuhan strategis bagi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jabodetabek yang mengalami tekanan mobilitas akibat pertumbuhan penduduk, aktivitas komuter, perkembangan kawasan industri, serta ekspansi permukiman skala besar. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2024 mencapai 3.400,49 ribu jiwa, sementara Survei Komuter Jabodetabek 2023 mencatat sekitar 14,9 persen penduduk Jabodetabek berumur lima tahun ke atas merupakan komuter, dengan Kabupaten Tangerang memiliki proporsi komuter 9,0 persen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi integrasi transportasi publik lintas wilayah, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan model strategi integrasi berbasis aglomerasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui FGD, dokumentasi kebijakan, dan kajian literatur yang dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña, analisis SWOT, serta kerangka Collaborative Governance. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: fragmentasi kelembagaan lintas wilayah, lemahnya integrasi antarmoda dan feeder, belum terpadunya tarif serta informasi perjalanan, dan belum optimalnya pengembangan simpul transportasi berbasis TOD. Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan Agglomeration-Based Sustainable Transport Integration Model (ASTIM) yang terdiri atas institutional collaboration, transport connectivity, agglomeration integration, dan sustainable mobility outcomes. Keunggulan ASTIM terletak pada kemampuannya menggabungkan tata kelola kolaboratif, konektivitas multimoda, integrasi ruang aglomerasi, dan orientasi keberlanjutan dalam satu model strategis sehingga dapat digunakan sebagai kerangka kebijakan transportasi publik lintas wilayah di kawasan metropolitan.

Kata Kunci: integrasi transportasi publik, kawasan aglomerasi, collaborative governance, ASTIM, mobilitas berkelanjutan, Kabupaten Tangerang.

Abstract

Cross-regional public transport integration is a strategic need for Tangerang Regency as part of the Greater Jakarta agglomeration, which is increasingly exposed to mobility pressure caused by population growth, commuting activities, industrial expansion, and large-scale residential development. Statistics Indonesia reported that the population of Tangerang Regency reached 3,400.49 thousand people in 2024, while the 2023 Jabodetabek Commuter Survey recorded that approximately 14.9 percent of the Jabodetabek population aged five years and over were commuters, with Tangerang Regency accounting for 9.0 percent. This study aims to analyze the existing condition of cross-regional public transport integration, identify its inhibiting and supporting factors, and formulate an agglomeration-based integration strategy. This research uses a descriptive qualitative approach through focus group discussions, policy documentation, and literature review, analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, SWOT analysis, and the Collaborative Governance framework. The findings reveal four main issues: cross-regional institutional fragmentation, weak intermodal and feeder integration, unintegrated fare and travel information systems, and suboptimal development of TOD-based transport nodes. The main contribution of this study is the formulation of the Agglomeration-Based Sustainable Transport Integration Model (ASTIM), consisting of institutional collaboration, transport connectivity, agglomeration integration, and sustainable mobility outcomes. The advantage of ASTIM lies in its ability to combine collaborative governance, multimodal connectivity, agglomeration spatial integration, and sustainability orientation into a single strategic model for public transport policy in metropolitan areas.

Keywords: public transport integration, agglomeration area, collaborative governance, ASTIM, sustainable mobility, Tangerang Regency.

Tata Kelola Ekonomi Biru Daerah: Analisis Gap antara Desain Kebijakan, Kinerja Ekonomi, dan Realisasi Kesejahteraan di Bima dan Dompu

2026-05-18T02:34:54+00:00

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari paradoks pembangunan pesisir di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, ketika potensi sumber daya kelautan yang melimpah belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian bertujuan menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan ekonomi biru, kinerja ekonomi sektoral, dan realisasi kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, analisis dokumen kebijakan, serta data ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkontribusi dominan terhadap PDRB, mencapai 39,7% di Kabupaten Bima dan 40,4% di Kabupaten Dompu pada tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 2,82% dan 3,44%. Namun, peningkatan kinerja ekonomi tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang masih ditandai tingkat kemiskinan pesisir sebesar 14,2%, rendahnya hilirisasi ekonomi, serta terbatasnya integrasi rantai nilai lokal. Meskipun rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan meningkat dari Rp2,15 juta menjadi Rp2,98 juta per bulan selama periode 2021–2025, manfaat ekonomi masih terkonsentrasi pada rantai distribusi tertentu. Temuan ini menegaskan perlunya restrukturisasi tata kelola ekonomi biru melalui integrasi kelembagaan, penguatan nilai tambah lokal, dan pembangunan pesisir yang lebih inklusif guna memastikan pertumbuhan ekonomi maritim dapat terkonversi menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Tata Kelola Daerah, Kesejahteraan Pesisir, Kinerja Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

This study is grounded in the paradox of coastal development in Bima and Dompu Regencies, where abundant marine and fisheries resources have not been fully translated into improved coastal community welfare. The research aims to examine the gap between blue economy policy design, sectoral economic performance, and welfare outcomes. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed through in-depth interviews, field observations, policy document analysis, and regional economic data assessment. The findings reveal that the marine and fisheries sector remains the dominant contributor to regional economic output, accounting for 39.7% of Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Bima Regency and 40.4% in Dompu Regency in 2025, while regional economic growth reached 2.82% and 3.44%, respectively. Despite this economic significance, the gains have not been proportionally reflected in coastal welfare, as evidenced by a coastal poverty rate of 14.2%, limited downstream industrialization, and weak integration of local value chains. Although the average monthly income of fishing households increased from IDR 2.15 million to IDR 2.98 million between 2021 and 2025, economic benefits remain concentrated within specific segments of the distribution chain. These findings underscore the need for restructuring blue economy governance through institutional integration, strengthening local value-added production, and promoting more inclusive coastal development to ensure that maritime economic growth can be effectively transformed into sustainable and equitable welfare outcomes.

Keywords: Blue Economy, Regional Governance, Coastal Welfare, Economic Performance, Sustainable Development.

Mekanisme Pembayaran Jasa Ekosistem untuk Kabupaten Mahakam Ulu: Analisis Kebijakan Daerah Aliran Sungai Mahakam

2026-07-01T11:17:32+00:00

Abstract

Mahakam Ulu District, as the upstream region of the Mahakam River Watershed, plays a strategic role in maintaining the ecological functions of the 920-kilometer river traversing East Kalimantan Province. This study aims to analyze the design of a payment for ecosystem services (PES) mechanism funded by provincial and district/city governments along the Mahakam River. Using a qualitative approach through instrumental case study, data were collected via in-depth interviews with 25 key informants from government agencies, academics, NGOs, and indigenous community leaders; policy document analysis; and comparative study of PES schemes across Indonesian and international watersheds. Findings indicate that: first, there is a significant asymmetry between the conservation burden borne by Mahakam Ulu and the economic benefits enjoyed by downstream regions; second, PES implementation faces institutional challenges including the absence of specific provincial regulations, fragmentation of authority among agencies, monitoring system limitations, and weak tenure security for indigenous communities; and third, an effective PES mechanism requires a Provincial Regulation, the establishment of a Mahakam Watershed Management Agency as a BLUD, and a performance-based incentive system. Contributions of 0.3–0.5% of APBD from beneficiary regions are estimated to mobilize IDR 60–80 billion annually to support sustainable Mahakam watershed conservation.

Keywords: Payment for Ecosystem Services; Mahakam River Basin; Incentive-Based Conservation

Abstrak

Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi ekologis sungai sepanjang 920 kilometer yang melintasi Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis desain mekanisme dana kompensasi jasa lingkungan (Payment for Ecosystem Services/PES) yang bersumber dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di DAS Mahakam. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus instrumental, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 25 informan kunci dari instansi pemerintah, akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat adat; studi dokumen kebijakan; serta analisis komparatif terhadap skema PES di beberapa DAS di Indonesia dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terdapat asimetri signifikan antara beban konservasi Mahakam Ulu dan manfaat ekonomi yang dinikmati daerah hilir; kedua, implementasi PES menghadapi tantangan kelembagaan berupa ketiadaan regulasi spesifik di tingkat provinsi, fragmentasi kewenangan antar instansi, keterbatasan sistem monitoring, dan lemahnya tenure security masyarakat adat; dan ketiga, mekanisme PES yang efektif memerlukan Perda Provinsi, pembentukan Badan Pengelola DAS Mahakam sebagai BLUD, serta sistem insentif berbasis kinerja konservasi. Kontribusi daerah penerima manfaat sebesar 0,3–0,5% APBD diperkirakan memobilisasi Rp 60–80 miliar per tahun untuk mendukung konservasi DAS Mahakam secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembayaran Jasa Lingkungan; DAS Mahakam; Konservasi Berbasis Insentif

Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Persetubuhan Anak di Wilayah Manggarai Timur

2026-06-26T23:58:59+00:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan karakteristik tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur, mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung analisis praktik penegakan hukum di masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan teori penegakan hukum, teori perlindungan anak, dan teori hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan anak umumnya terjadi dalam hubungan sosial yang dekat antara pelaku dan korban serta dipengaruhi oleh relasi kuasa, faktor sosial ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum telah dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, namun belum berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan aparat dan fasilitas pendukung, kuatnya pengaruh hukum adat, stigma terhadap korban, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Analisis menunjukkan bahwa faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum berjalan secara sinergis, sementara perlindungan terhadap korban anak masih terbatas. Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak di Manggarai Timur belum efektif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat, sarana pendukung, sinergi antara hukum negara dan hukum adat, serta sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: penegakan hukum pidana, persetubuhan anak, perlindungan anak, living law, Manggarai Timur.

Abstract

This study aims to analyze the forms and characteristics of the crime of child sexual intercourse in East Manggarai, the law enforcement mechanisms implemented, and the various challenges encountered in the criminal law enforcement process. The study employed an empirical normative legal research method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through a literature review supported by an analysis of law enforcement practices within the community. The analysis was conducted using law enforcement theory, child protection theory, and the theory of living law. The findings indicate that child sexual intercourse offenses generally occur within close social relationships between perpetrators and victims and are influenced by power relations, socio-economic factors, and the low level of legal awareness among community members. Law enforcement has been carried out through the criminal justice system involving the police, prosecutors, and courts; however, its implementation has not yet been optimal. The challenges encountered include the limited capacity of law enforcement officers and supporting facilities, the strong influence of customary law, stigma against victims, and the gap between legal norms and social practices. The analysis reveals that the legal structure, legal substance, and legal culture have not functioned synergistically, while protection for child victims remains inadequate. This study concludes that criminal law enforcement against child sexual intercourse offenses in East Manggarai has not been effective. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement agencies, improving supporting facilities, enhancing synergy between state law and customary law, and developing a more comprehensive victim protection system are necessary.

Keywords: criminal law enforcement, child sexual intercourse, child protection, living law, East Manggarai.

Dampak Kebijakan Pemerintah Mengenai Pelarangan Thrifting Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Kota Medan

2026-06-14T06:05:27+00:00

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas thrifting dan perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar Melati Kota Medan di tengah penerapan kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas yang diperketat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan thrifting, mengkaji dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas di Kota Medan, serta mengetahui strategi pemerintah dalam menyediakan kebijakan transisi bagi pelaku usaha yang terdampak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan thrifting dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan utama, yaitu perlindungan industri tekstil dalam negeri, perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko pakaian bekas impor, serta penertiban arus perdagangan ilegal. Dampak kebijakan mencakup penurunan pasokan stok barang, berkurangnya jumlah pembeli sebesar 30 hingga 50 persen, dan penurunan omzet pedagang antara 10 hingga 75 persen, serta terbatasnya akses konsumen berpenghasilan rendah terhadap pakaian terjangkau. Sementara itu, strategi transisi pemerintah masih bersifat umum berupa imbauan beralih ke pakaian preloved lokal dan pemanfaatan platform digital, tanpa disertai program pembinaan khusus bagi pedagang terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pelarangan thrifting memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya perlu disertai program transisi terstruktur, pendampingan usaha yang tepat sasaran, dan sosialisasi langsung kepada pedagang agar kebijakan dapat berjalan secara adil dan mencerminkan prinsip negara kesejahteraan.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, larangan thrifting, penjualan pakaian bekas.

Abstract

This study was motivated by the widespread practice of thrifting and the trade of second-hand clothing in Sambu Market and Melati Market, Medan City, amidst the implementation of government policies prohibiting the importation of used clothing, as reinforced through Minister of Trade Regulation Number 47 of 2025. The study aims to analyze the rationale behind the government's policy on banning thrifting, examine its impacts on second-hand clothing traders and consumers in Medan City, and identify the government's transition strategies for businesses affected by the policy. This research employed a descriptive qualitative approach with a normative-empirical research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis technique, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the policy prohibiting thrifting is based on three primary considerations: protecting the domestic textile industry, safeguarding public health from the risks associated with imported used clothing, and regulating illegal trade activities. The impacts of the policy include a decline in merchandise supply, a reduction in the number of customers by approximately 30 to 50 percent, and a decrease in traders’ revenues ranging from 10 to 75 percent. Additionally, the policy has limited access to affordable clothing for low-income consumers. Meanwhile, the government’s transition strategy remains relatively general, consisting primarily of recommendations to shift toward locally sourced preloved clothing and the utilization of digital platforms, without the provision of specific assistance or capacity-building programs for affected traders. The study concludes that although the thrifting prohibition policy has a strong legal foundation, its implementation should be accompanied by structured transition programs, targeted business assistance, and direct outreach to traders to ensure that the policy is implemented fairly and reflects the principles of a welfare state.

Keywords: government policy, thrifting prohibition, second-hand clothing trade.