Hukum Kepegawaian dalam Upaya Mencegah Maladministrasi untuk Menuju Pemerintahan yang Baik

Abstract

Maladministrasi merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dapat melemahkan kepastian hukum, akuntabilitas administrasi, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum kepegawaian dalam mencegah maladministrasi melalui keterkaitan antara asas hukum administrasi, profesionalitas aparatur sipil negara, pengawasan kelembagaan, dan peradilan administrasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis peraturan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi tidak hanya berkaitan dengan penyimpangan perilaku individu aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan kelembagaan, ketidakjelasan prosedur, dan pengawasan yang tidak efektif. Analisis mengidentifikasi tiga mekanisme pencegahan yang saling berkaitan, yaitu penguatan profesionalitas dan kepatuhan aparatur terhadap hukum administrasi, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pengambilan keputusan, serta penguatan pengawasan dan perlindungan hukum melalui mekanisme internal, Ombudsman, dan peradilan administrasi. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual terpadu yang menghubungkan regulasi preventif, akuntabilitas administratif, dan perlindungan hukum korektif. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan kedudukan hukum kepegawaian sebagai instrumen pencegahan maladministrasi. Dengan demikian, pencegahan maladministrasi membutuhkan integrasi pengaturan kewenangan, tanggung jawab profesional aparatur, dan perlindungan hak masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik; Hukum Administrasi Negara; Hukum Kepegawaian; Maladministrasi; Pemerintahan yang Baik.