Journal of Citizenship

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government Pada Sektor Pelayanan Publik di Kota Tomohon

2026-02-06T10:56:08+00:00

Teknologi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jika kemajuan teknologi ini dimanfaatkan dengan baik di bidang pelayanan publik, dampaknya bisa sangat signifikan. Salah satu manfaatnya adalah pengguna pelayanan publik tidak perlu lagi berinteraksi tatap muka dengan petugas pelayanan, yang juga mengurangi biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Pemerintah Kota Tomohon memiliki dua situs web resmi; namun, hanya satu yang diperbarui secara teratur. Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi implementasi e-government, yaitu peran hukum, agen perubahan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan informasi publik merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat. Informasi yang lebih transparan dan mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk lebih siap dan bersedia berpartisipasi dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan pelayanan publik.

Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

2026-02-19T05:57:50+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika serta menganalisis penerapan asesmen dalam mengidentifikasi status dan kebutuhan rehabilitasi peminjam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap Putusan 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, konsistensi penerapan kebijakan rehabilitasi, dan peran mekanisme asesmen terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan: faktor yuridis normatif berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, faktor medis dan psikologis melalui evaluasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), faktor sosial dan latar belakang termasuk pendidikan dan lingkungan keluarga, faktoritas dan pola perilaku yang membedakan penyalahguna dan pengedar, serta faktor prosedural dan pembuktian terkait berkas perkara. Implementasi asesmen terpadu oleh TAT yang terdiri dari tim medis (dokter dan psikolog) dan tim hukum (Polri, BNN, Kejaksaan, Kemenkumham) masih menghadapi kendala prosedur yang signifikan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan variasi standar operasional prosedur antar wilayah. Penelitian ini juga menemukan inkonsistensi yang meremehkan antara pertimbangan hakim yang mengakui kejahatan sebagai penyalahguna dengan hukuman yang tetap menjatuhkan hukuman penjara tanpa rekomendasi rehabilitasi. Model asesmen yang ada memerlukan rekonstruksi komprehensif melalui instrumen pengembangan yang lebih terstandar dan tervalidasi, integrasi teknologi informasi untuk pertukaran data secara real time , sistem pemantauan berkelanjutan untuk memastikan rekomendasi rehabilitasi ditindaklanjuti dengan baik, dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk mengoptimalkan hasil rehabilitasi dan menurunkan angka kekambuhan penyalahguna narkotika.

The The Role of Pikukuh Karuhun in the Decision-Making of Indigenous Communities in Daily Life: A Case Study of the Baduy Traditional Village

2026-02-25T04:59:15+00:00

This study aims to: 1) Analyze the implementation of Pikukuh Karuhun in the Baduy Indigenous Community's decision-making in everyday life. 2) Explain the indicators underlying Baduy Indigenous Community decision-making. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques include: 1) Direct observation conducted with informants, namely the Baduy Indigenous Community, who observed their daily character and behavior. 2) Interviews with two informants representing the Baduy community. 3) Documentation by conducting document searches referring to data collection from various written sources or relevant documents. Validity testing in this study used triangulation of methods and data sources. Data analysis used interactive data analysis techniques, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that: 1) The Baduy community's decision-making in daily life reflects the strength of the Pikukuh Karuhun (root) system. 2) The structure of society influences how individuals make decisions. 3) Authority is an important determinant of Baduy community decision-making in daily life.

Keywords: Pikukuh Karuhun, Baduy Tribe, Decision Making .

Antara Keadilan Ekonomi dan Tata Kelola Sumberdaya Alam: Dilema Tatakelola Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bogor

2025-12-20T12:05:47+00:00

Penelitian ini berangkat dari persoalan empirik maraknya praktik pertambangan emas ilegal yang berlangsung di tengah lemahnya tata kelola sumber daya alam, khususnya pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat. Praktik tersebut menghadirkan dilema serius antara upaya penyelamatan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal untuk mempertahankan sumber penghidupan. Kerusakan ekologi, risiko bencana, serta ancaman kesehatan berjalan beriringan dengan terbukanya peluang ekonomi yang dianggap paling rasional bagi kelompok masyarakat termarjinalkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kegagalan dan tantangan tata kelola pertambangan rakyat, serta merumuskan alternatif tata kelola yang berkeadilan secara ekonomi dan berkelanjutan secara ekologis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui observasi langsung di lokasi penelitian serta observasi berbasis media dan dokumen kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik pertambangan ilegal tidak semata disebabkan oleh lemahnya kontrol negara, melainkan oleh kegagalan negara dalam menghadirkan tata kelola pertambangan yang adil, partisipatif, dan adaptif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Pembahasan juga menegaskan adanya dilema struktural antara perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi, yang diperparah oleh rezim perizinan yang sentralistik dan eksklusif. Penelitian ini menawarkan model tata kelola pertambangan berbasis kearifan lokal melalui penguatan peran institusi adat, dengan negara berfungsi sebagai pemberi legitimasi hukum, sebagai alternatif solusi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Paradoks Opini Audit dan Akuntabilitas Substantif dalam Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah: Analisis Kota Bandung Tahun 2022–2024 Berbasis Comprehensive Accountability Framework

2026-02-06T10:57:10+00:00

This study examines the gap between formal and substantive accountability in the financial management of the Bandung City Government during 2022–2024. Using a Comprehensive Accountability Framework (CAF), the study analyzes how improved audit opinions may coexist with persistent risks of irregularities. Data were collected through document analysis of audit reports issued by the Supreme Audit Agency, local government financial statements, inspectorate reports, and relevant regulations. The findings show that improved audit opinions reflect strengthened administrative accountability but have not been accompanied by enhanced substantive accountability, particularly in public procurement and asset management. This study concludes that favorable audit opinions do not necessarily indicate the actual quality of financial governance, reinforcing the audit opinion paradox in local government.

Kajian Kriminologi dan Viktimologi atas Kejahatan Penipuan dan Pencucian Uang oleh Direksi Perusahaan: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

2026-02-25T04:22:43+00:00

Penelitian ini mengkaji kejahatan penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Budhi Istanto Suwito selaku mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Great Egret Capital, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. Tindak pidana dilakukan dengan menggunakan deposito milik PT Putra Taro Paloma senilai Rp15 miliar sebagai jaminan pembiayaan di Bank BRI Syariah tanpa otorisasi sah, sehingga menimbulkan kerugian finansial sekaligus reputasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan melalui perspektif kriminologi, viktimologi, dan penology. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif kriminologi, perbuatan ini merupakan bentuk white-collar crime yang dapat dijelaskan melalui teori fraud triangle serta konsep occupational crime. Dari perspektif viktimologi, korban dalam kasus ini tidak hanya PT Putra Taro Paloma sebagai pemilik deposito, tetapi juga pemegang saham dan investor publik sebagai korban tidak langsung, serta masyarakat sebagai korban abstrak akibat turunnya kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan terbuka. Dari sisi penologi, pemidanaan berupa penjara enam tahun dan denda Rp200 juta lebih menekankan aspek retributif, namun belum menyentuh dimensi preventif dan restoratif, serta tidak menjerat korporasi sebagai entitas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu, bukan korporasi.

Analysis Konten TikTok dalam Pemasaran Terpadu di Media Sosial

2026-03-28T02:38:49+00:00

Berkembangnya teknologi, khususnya internet, saat ini banyak aspek kehidupan manusia berkembang dengan cepat. Teknologi secara substansial memperbaiki kualitas hidup manusia. Semakin banyak individu yang mengakses internet. Kemajuan zaman dengan teknologi yang berkembang tidak dapat dibantah. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan bisnis, karena kemajuan pesat teknologi dan semakin kompleks membuat pemakai mampu mengolaborasikan data lebih cepat. Dalam teori komunikasi pemasaran, konsep Integrated Marketing Communication, yaitu konsep yang mengacu pada strategi pemasaran produk atau jasa yang menggunakan pesan yang serupa di seluruh jalur pemasaran. Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari lebih lanjut tentang cara akun @yukshalat.id digunakan untuk komunikasi pemasaran integrasi di aplikasi TikTok dengan menggunakan model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Hasil penelitian akan menunjukkan sejauh mana analisis konten dapat dicapai dalam strategi pemasaran digital untuk aplikasi TikTok. Penelitian akan menggunakan metodologi pengumpulan data juga akan digunakan, analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten secara signifikan menyajikan konten promosi dan berinteraksi dengan pengikut untuk membangun kedekatan emosional antara penjual dan pembeli. Dari sini penulis sampai pada kesimpulan bahwa model AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) harus diterapkan pada semua bahan yang ditampilkan di akun Tiktok @yukshalat.id. Sesuai dengan posisi dan segmentasi yang telah dibuat sebelumnya, ini akan membuat konten promosi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas dan tepat sasaran.

Kata kunci: Analisis Konten, Tiktok, Pemasaran Terpadu, Media Sosial

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA DI DESA CIGONDANG KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023-2024

2026-01-11T23:40:52+00:00

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan salah satu upaya mitigasi bencana yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui kebijakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam mitigasi bencana di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023â€“2024. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, yang meliputi empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Destana di Desa Cigondang belum berjalan optimal. Pada dimensi komunikasi, program penyampaian informasi belum merata kepada masyarakat. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana, serta dukungan informasi yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan mitigasi. Pada dimensi disposisi, keaktifan pelaksana masih bersifat reaktif dan kegiatan mitigasi belum dilakukan secara konsisten. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi belum terdapat Standar Operasional Prosedur yang jelas di tingkat kabupaten maupun desa. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan lintas tingkat agar program implementasi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Village Administration: Simple or Complicated? An Analysis of the Implications of Public Service Delivery on the Lives of the Sukamerindu Community

2026-02-16T11:51:56+00:00

Village-level public services constitute a critical interface between the state and citizens and play a pivotal role in shaping the quality of local governance and community trust. This study examines the implications of public service delivery for social life and public trust in Sukamerindu Village by analyzing service quality, structural constraints, and the use of information technology in village administration. Employing a quantitative explanatory design, data were collected through a structured questionnaire administered to 114 residents who had directly accessed village public services. The data were analyzed using descriptive statistics and simple linear regression with the support of SPSS. The findings indicate that the overall quality of public services is perceived as high, particularly in terms of officials’ attitudes, clarity of administrative requirements, and procedural simplicity. Nevertheless, respondents also reported moderate to high structural constraints, including unclear service workflows, limited administrative staffing, and inadequate facilities. The utilization of information technology has contributed to faster and more efficient administrative processes; however, its effects remain uneven due to disparities in digital access and digital literacy among residents. Regression analysis demonstrates that public service quality has a statistically significant influence on community life and public trust, accounting for 46.5% of the observed variance. These findings underscore that village public services extend beyond administrative functions and constitute a key determinant of social experience and institutional trust at the local level.

Keywords: Public Service Quality; Village Governance; Public Trust; Rural Community

Kajian Studi Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Penerapan Program CSR Masyarakat Mandiri Kutawaru (MAMAKU) PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit IV Cilacap

2026-02-25T03:23:51+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap penerapan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Masyarakat Mandiri Kutawaru (MAMAKU) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit IV Cilacap pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan menggunakan metode Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mengacu pada pedoman Kementerian PAN dan RB, dengan instrumen berupa 15 indikator penilaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran ( mixed method ), yaitu pengumpulan data kuantitatif melalui survei terhadap 60 responden penerima manfaat, serta data kualitatif melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator IKM berada pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai konversi antara 87,5% hingga 100%. Masyarakat menilai program CSR telah memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kapasitas, kemandirian usaha, penataan kelembagaan, serta pengelolaan lingkungan. Tingginya partisipasi masyarakat dan dukungan multipihak (pemerintah, akademisi, dan sektor swasta) menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti optimalisasi ketepatan sasaran dan penguatan inovasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, Program MAMAKU dinilai efektif dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis triple bottom line, serta berpotensi menjadi model praktik CSR partisipatif berbasis potensi lokal.

Kata kunci : CSR, Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Evaluasi Program, Pembangunan Berkelanjutan.

Manajemen Inovasi Digital dan Etika Organisasi dalam Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Indonesia

2026-04-07T06:28:15+00:00

This article examines the role of digital innovation management and organizational ethics in strengthening transparency and accountability in Indonesian government institutions. The article is grounded in the argument that digital transformation in the public sector should not be understood merely as technological modernization, but as an organizational management process involving leadership, institutional capacity, coordination, control systems, and public value orientation. This study uses a qualitative approach with a narrative literature review design based on journal articles, books, regulations, official government documents, and reports from international institutions relevant to digital government, public sector management, organizational integrity, and accountability. The findings show that electronic-based government systems, e-procurement, open data, online complaint platforms, and data-driven auditing can improve managerial effectiveness through stronger traceability, wider access to information, and better institutional control. However, the effectiveness of these instruments depends on organizational capacity, managerial commitment, data governance quality, interoperability, internal control mechanisms, and digital inclusion. The article concludes that successful digital transformation in Indonesian government requires the integration of digital innovation management, organizational ethics, and institutional control in order to produce not only procedural transparency but also substantive accountability and improved governance performance.

Keywords: digital innovation management; organizational ethics; transparency; accountability; public sector management