Journal of Citizenship

Analisis Good Governance dalam Implementasi E-Government pada Kebijakan E-KTP di Jakarta Selatan

2026-05-11T09:13:05+00:00

Penerapan e-government melalui program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program e-KTP di Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui perspektif good governance serta mengidentifikasi kendala lokal dan keterkaitannya dengan dinamika tata kelola di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis laporan resmi pemerintah. Analisis difokuskan pada empat variabel utama: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-KTP di Jakarta Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, yang dibuktikan dengan kepatuhan prosedural yang tinggi dan kepuasan masyarakat yang positif terhadap integritas aparatur. Namun, penelitian menemukan bahwa efektivitas dan responsivitas masih belum optimal akibat kendala teknis, seperti ketidakstabilan server dan keterbatasan fasilitas fisik. Hambatan lokal tersebut pada dasarnya berkelindan dengan permasalahan sistemik di tingkat nasional, terutama terkait integrasi infrastruktur data dan manajemen rantai pasok blangko e-KTP. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun transformasi digital telah meningkatkan akuntabilitas administratif, keberhasilan akhirnya bergantung pada sinkronisasi kebijakan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan sistem tata kelola yang responsif dan terintegrasi.

Penelitian ini memberikan analis Implementasi Artificial Intelligence Dalam Prediksi Hasil Panen Petani Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Soppeng

2026-05-22T16:51:04+00:00

Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai implementasi Artificial Intelligence (AI) untuk prediksi hasil pertanian di pedesaan Kabupaten Soppeng. Menghadapi volatilitas iklim yang meningkat, petani kecil di Soppeng mulai mengadopsi alat presisi digital untuk menstabilkan produktivitas padi dan jagung. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi spasial. Investigasi berfokus pada sinergi antara algoritma machine learning, data meteorologi real-time, dan sensor hara tanah. Temuan mengungkapkan bahwa meskipun platform AI seperti JIVA dan model machine learning lokal secara signifikan meningkatkan akurasi peramalan dan optimalisasi alokasi sumber daya, efektivitasnya terhambat oleh "kesenjangan digital" yang ditandai oleh rendahnya literasi di kalangan petani tua dan infrastruktur internet yang tidak memadai di kecamatan terpencil. Studi ini menekankan perlunya kerangka kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan infrastruktur dengan pengembangan modal manusia yang intensif untuk memastikan transformasi digital yang berkelanjutan di pertanian pedesaan.

Translasi Falsafah Maja Labo Dahu dalam Mediasi Penal: Paradigma Hukum Restoratif pada Penyelesaian Perkara Pidana di Bima dan Dompu

2026-05-25T08:01:00+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis translasi falsafah Maja Labo Dahu dalam praktik mediasi penal sebagai paradigma hukum restoratif pada penyelesaian perkara pidana di wilayah Bima dan Dompu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fondasi aksiologis-transformatif yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam kesadaran budaya masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap praktik mediasi penal yang melibatkan aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, pelaku, korban, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dan hermeneutik hukum untuk menafsirkan relasi antara nilai budaya lokal dengan praktik penyelesaian perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai maja (malu) dan dahu (takut moral-spiritual) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mendorong pengakuan kesalahan, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan konflik lanjutan. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 81,25% dengan mayoritas korban menyatakan puas terhadap proses penyelesaian karena adanya pengakuan moral, pemulihan martabat, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi penal berbasis Maja Labo Dahu mampu membentuk paradigma hukum restoratif yang humanistik, partisipatif, dan berakar pada living law masyarakat lokal.

Kata Kunci: Maja Labo Dahu, mediasi penal, hukum restoratif, living law, rekonsiliasi sosial.

Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang

2026-06-07T08:51:59+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, menggunakan perspektif Public Financial Management (PFM). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pada aspek transparansi, pemerintah desa telah menyediakan akses informasi melalui forum musyawarah, dokumen perencanaan, dan media informasi desa, meskipun penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Pada aspek partisipasi, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan melalui forum musyawarah, namun tingkat keterlibatan warga masih belum merata. Sementara itu, aspek akuntabilitas tercermin dari adanya pengawasan oleh BPD, pendamping desa, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat guna mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Rekonstruksi Regulasi Pajak Aset Kripto: Menakar Urgensi Harmonisasi Hierarki Perundang-undangan Fiskal

2026-06-11T23:22:20+00:00

Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum dan perpajakan yang semakin kompleks seiring transformasinya dari komoditas menjadi instrumen keuangan digital. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai dasar hukum pengenaan pajak, legitimasi pengaturannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pengaturan pajak aset kripto di Indonesia, khususnya terkait kekosongan norma dalam undang-undang perpajakan, kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan teknis, serta potensi pengujian yudisial terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak aset kripto masih menyisakan persoalan yuridis karena belum terdapat ketentuan eksplisit dalam undang-undang perpajakan yang mengatur klasifikasi aset kripto sebagai objek pajak tertentu. Di sisi lain, pengaturan yang bertumpu pada peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan persoalan hierarki norma apabila materi muatannya dianggap melampaui delegasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kondisi tersebut membuka kemungkinan dilakukannya judicial review terhadap regulasi perpajakan aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan legitimasi pemungutan pajak, serta mendukung perkembangan ekosistem aset digital nasional yang berkelanjutan dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan kelembagaan pengawasan aset kripto setelah berlakunya reformasi sektor keuangan belum sepenuhnya diikuti penyesuaian norma perpajakan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman interpretasi penerapan dan penegakan hukum di lapangan nasional.

Disonansi Tata Kelola Ekonomi Biru, Insekuritas Pangan Pesisir, dan Kegagalan Ekologi Agro-Maritim di Nusa Tenggara Barat

2026-05-17T07:29:54+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis disonansi tata kelola ekonomi biru terhadap meningkatnya insekuritas pangan pesisir dan kegagalan ekologi agro-maritim di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui dua indikator utama, yakni Coastal Household Food Insecurity dan degradasi ekologi agro-maritim. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan melalui kerangka political ecology, ekonomi politik pesisir, dan analisis tata kelola kebijakan. Tahapan penelitian dilakukan melalui analisis bibliometrik terhadap 400 artikel terindeks Scopus periode 2010–2025 menggunakan VOSviewer, penelusuran dokumen kebijakan makro dan meso, penentuan informan secara purposive sampling, pengumpulan data lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, serta analisis tematik-kritis terhadap relasi antara investasi maritim, kebijakan ekonomi biru, dan kerentanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi biru di NTB mengalami reduksi teknokratis yang lebih berorientasi pada pertumbuhan investasi dibanding perlindungan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Indikator Coastal Household Food Insecurity memperlihatkan tingginya kemiskinan, dominasi pengeluaran pangan rumah tangga di atas 60 persen, fluktuasi pendapatan nelayan, serta meningkatnya stunting dan ketergantungan pangan luar daerah. Sementara itu, indikator degradasi ekologi agro-maritim ditunjukkan melalui kerusakan mangrove, penurunan tutupan terumbu karang, abrasi pantai, intrusi air laut, sedimentasi, dan eksploitasi sumber daya laut yang memperlemah produktivitas perikanan tradisional. Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi biru di NTB belum mampu mentransformasikan kelimpahan sumber daya pesisir menjadi keadilan ekologis, ketahanan pangan, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.

Kata kunci: Disonansi, Ekonomi Biru, Pangan Pesisir, Ekologi, Agro maritim.

Rekonfigurasi Tata Kelola Maritim dan Kesejahteraan melalui Integrasi Hak Asasi Laut dan Pekerjaan Manusiawi di Pesisir Nusa Tenggara

2026-05-23T03:03:13+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonfigurasi tata kelola maritim melalui integrasi hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kritis-interpretatif dengan desain studi kasus multi-situs untuk memahami relasi kuasa, ketimpangan distribusi manfaat, serta dinamika sosial-ekologis dalam pembangunan maritim. Tahapan penelitian meliputi telaah literatur kritis dan analisis regulasi maritim, pemetaan aktor melalui purposive dan theoretical sampling, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi biru masih didominasi orientasi pertumbuhan dan investasi sehingga mempersempit akses ruang tangkap masyarakat pesisir, memperkuat marginalisasi nelayan kecil, serta menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Selain itu, dominasi pekerjaan informal, lemahnya perlindungan sosial, rendahnya partisipasi substantif komunitas lokal, dan terbatasnya akses pendidikan serta kesehatan memperlihatkan bahwa pembangunan maritim belum mampu mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan sosial-ekologis yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Kata kunci: ekonomi biru, hak asasi laut, tata kelola maritim, pekerjaan manusiawi, kesejahteraan pesisir.

Dampak Pembangunan Jalan KSB terhadap Aksesibilitas dan Aktivitas Masyarakat Kota Serang: Analisis dalam Perspektif Teori Pembangunan Dusseldorp

2026-06-01T18:41:26+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pembangunan Jalan KSB terhadap aksesibilitas dan aktivitas masyarakat Kota Serang. Pembangunan jalan merupakan salah satu bentuk intervensi infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Jalan KSB memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat, ditandai dengan kemudahan mobilitas, meningkatnya kenyamanan perjalanan, serta lebih mudahnya akses menuju fasilitas publik. Pembangunan jalan juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa serta munculnya peluang usaha baru. Dari aspek sosial, peningkatan konektivitas wilayah mendorong interaksi masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, pembangunan jalan juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa peningkatan volume kendaraan dan perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan Teori Pembangunan Dusseldorp, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur yang dibangun, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hasil pembangunan.

Kata Kunci: aksesibilitas, pembangunan jalan, aktivitas masyarakat.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Pemilu di Bawaslu Provinsi Banten

2026-06-07T22:04:21+00:00

This study aims to analyze the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) based on the COSO framework in mitigating the risk of election financial management deviations at the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Banten Province, as well as to identify its structural and managerial barriers. The study employed a qualitative approach with a single instrumental case study design. Empirical data collection was conducted through purposive in-depth interviews with the Head of the Administration Division and financial management staff, supported by operational observations in the field. Data validity was tested through source and method triangulation, while data analysis applied the Miles and Huberman interactive model. The results show that all five COSO components have been implemented, ranging from Command Center supervision to digital document audits. However, the effectiveness of these instruments has not achieved a zero-fraud governance ecosystem due to the high penetration of bureaucratic barriers. Structurally, governance is hampered by a human resource regeneration crisis because regulations mandate Civil Servant (PNS) status for treasury positions, triggering overlapping duties, workload asymmetry, and exacerbated by technological infrastructure limitations (blank spots) in regional areas. Managerially, supervisory effectiveness is paralyzed by the time compression phenomenon between the execution of election stages and accounting reporting deadlines. This massive operational workload ultimately triggers document backlogs and generates an erosion of administrative compliance culture among supervisory apparatus.

Keywords: Bawaslu; COSO; Bureaucratic Barriers; Election Financial Management; Internal Control System

Analisis Yuridis Praktik Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Istri

2026-06-14T12:38:27+00:00

Penelitian ini membahas praktik poligami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada kepastian hukum serta perlindungan keadilan bagi pihak istri. Kajian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus mengungkap berbagai penyimpangan praktik poligami yang masih terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan peluang bagi pelaksanaan poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin pengadilan, persetujuan istri pertama, kemampuan suami dalam memberikan nafkah, serta kewajiban berlaku adil kepada seluruh istri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Selain itu, lemahnya pengawasan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta kuatnya budaya patriarki menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak istri secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar praktik poligami berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu menciptakan keadilan bagi perempuan.

Kata kunci: Poligami; Perkawinan; Kepastian Hukum; Keadilan; Perlindungan Istri

Transformasi Demokrasi Indonesia: Refleksi Kritis, Tantangan Multidimensi, dan Agenda Penguatan Peradaban Politik

2026-05-07T00:16:57+00:00

Pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia telah berhasil membangun fondasi prosedural yang kokoh, namun saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa gejala regresi demokrasi (democratic backsliding). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistemik problematika demokrasi Indonesia kontemporer serta merumuskan strategi penguatan demokrasi berbasis nilai dan partisipasi publik yang substansial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research), penelitian ini melakukan analisis tematik terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta fenomena politik terkini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa problematika demokrasi Indonesia bersifat multidimensi, yang mencakup rendahnya literasi demokrasi, dominasi proseduralisme elektoral, krisis etika publik di tingkat elite, polarisasi sosial yang tajam, hingga menyempitnya ruang ekspresi warga akibat regulasi yang problematik. Kondisi ini diperparah oleh dominasi oligarki dan lemahnya akuntabilitas politik yang menjauhkan demokrasi dari esensi keterwakilan rakyat. Sebagai langkah transformatif, studi ini merumuskan enam strategi penguatan demokrasi: (1) revitalisasi civic education berbasis nilai lokal; (2) reformasi rekrutmen politik dan transparansi legislasi; (3) pelembagaan etika publik sebagai fondasi moral kebijakan; (4) perlindungan terhadap kebebasan sipil dan ruang ekspresi digital; (5) penguatan peran masyarakat sipil melalui sekolah kader demokrasi; serta (6) pembangunan demokrasi yang berkeadilan sosial melalui kebijakan redistributif. Melalui sinergi strategi tersebut, diharapkan demokrasi Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar mekanisme elektoral rutin menjadi sebuah proyek peradaban politik yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Reinterpretasi Varians Anggaran: Sensemaking Auditee dan Paradoks Akuntabilitas Publik Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Pada Dpupr Jember

2026-05-19T03:27:33+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan varians anggaran oleh auditee, bagaimana pemaknaan tersebut membentuk praktik akuntabilitas, serta dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varians anggaran dimaknai sebagai fenomena yang wajar karena dipengaruhi faktor teknis dan non-teknis seperti hasil lelang, perubahan harga, dan kondisi lapangan. Pemaknaan ini membentuk praktik akuntabilitas yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga narasi yang didukung data untuk memperoleh legitimasi dari auditor. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan symbolic compliance, di mana kepatuhan lebih bersifat administratif. Varians juga memengaruhi penilaian akuntabilitas, di mana kemampuan menjelaskan varians menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan anggaran dipandang sebagai amanah, namun masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal dan praktik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa varians anggaran merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan aspek teknis, sosial, dan normatif.

Kata kunci: varians anggaran, akuntabilitas, sensemaking, symbolic compliance, akuntansi syariah

Inflation Persistence and the Limited Impact of Monetary Policy Instruments Evidence from Indonesia

2026-05-23T08:03:06+00:00

Inflation is one of the key indicators in maintaining a country’s economic stability. Changes in global economic conditions, the COVID-19 pandemic, and the dynamics of monetary policy have caused inflation in Indonesia to fluctuate during the 2015–2025 period. Monetary policies implemented by Bank Indonesia through the control of interest rates, money supply, and exchange rate stability play an important role in maintaining price stability. In addition, inflation in previous periods is also presumed to influence current inflation through the phenomenon of inflation persistence. This study aims to analyze the effects of interest rates, changes in money supply, exchange rate changes, and inflation lag on inflation in Indonesia during the 2015–2025 period. This study employed a quantitative approach using quarterly time-series data from 2015 to 2025. The data used were secondary data obtained from Bank Indonesia and Statistics Indonesia. The analytical techniques employed included descriptive statistical analysis, multiple linear regression analysis, classical assumption tests, simultaneous significance testing (F-test), and partial significance testing (t-test) using the EViews program. The results indicate that, simultaneously, interest rates, changes in money supply, exchange rate changes, and inflation lag have a significant effect on inflation in Indonesia. Partially, interest rates have a negative and insignificant effect on inflation, changes in money supply have a positive and insignificant effect on inflation, exchange rate changes have a positive and insignificant effect on inflation, while inflation lag has a positive and significant effect on inflation in Indonesia. These findings indicate that inflation in Indonesia tends to be influenced by inflation persistence from previous periods. The implications of this study suggest that inflation control does not solely depend on current monetary policy but also needs to consider the influence of inflation in previous periods. Therefore, Bank Indonesia needs to maintain the consistency of its monetary policy through the control of interest rates, liquidity, and exchange rate stability in order to preserve price stability and support national economic stability.

Keywords: monetary policy, interest rates, money supply, exchange rate, inflation lag, inflation

Analisis Strategi Komunikasi Publik Pegawai Konsulat dalam Memberikan Pelayanan kepada Mahasiswa Timor – Leste di Bali

2026-06-04T14:32:15+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh pegawai Konsulat Jenderal Timor-Leste di Bali dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa Timor-Leste. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan bersifat fleksibel dan adaptif melalui komunikasi langsung serta media digital seperti WhatsApp. Pegawai konsulat juga menyesuaikan penggunaan bahasa dan pendekatan komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dengan latar belakang budaya yang berbeda. Namun, masih ditemukan hambatan komunikasi berupa keterlambatan informasi, pola komunikasi yang cenderung satu arah, dan distribusi informasi yang belum merata. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pegawai konsulat menerapkan strategi adaptif melalui penyederhanaan bahasa, peningkatan komunikasi dua arah, dan pemanfaatan media digital. Dengan demikian, komunikasi yang interaktif dan responsif menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Konsulat Jenderal Timor-Leste di Bali.

Kata Kunci: strategi komunikasi publik; pelayanan konsuler; komunikasi antarbudaya; media digital

Konstitusionalisasi Hak Untuk Dilupakan di Indonesia: Analisis Perlindungan Privasi Warga Negara Dalam Era Digital

2026-06-10T09:18:43+00:00

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko penyebaran dan penyimpanan informasi pribadi secara permanen di ruang siber, sehingga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak privasi warga negara. Salah satu instrumen yang berkembang untuk menjawab persoalan tersebut adalah Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten), yang memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan informasi yang sudah tidak relevan atau berpotensi merugikan dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Hak untuk Dilupakan sebagai hak konstitusional warga negara serta mengkaji implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak untuk Dilupakan merupakan manifestasi hak privasi yang memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Implementasinya telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun masih menghadapi hambatan normatif, kelembagaan, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pembentukan pedoman teknis, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.

Kata kunci: Hak untuk Dilupakan; Hak Privasi; Perlindungan Data Pribad.