Journal of Citizenship

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Adanya Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan Dengan Asas Kerahasiaan Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Bank Syariah Indonesia Tahun 2023)

Arfan Hamdani — 2026-09-29

The rapid development of digital technology within the banking sector has enhanced financial transactions. However, it triggers critical risks to the security of customers' personal data. The system disruptions and alleged data breaches experienced by Bank Syariah Indonesia in 2023 cause legal issues concerning personal data protection, corporate liability, and the enforcement of the principle of bank secrecy within the digital banking ecosystem. The purpose of this research is to analyze legal protection of customer’s personal data breaches and legal responsibility of the bank using bank secrecy principle. This research utilizes normative legal research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. Primary, secondary and tertiary sources are used sas legal materials. The legal materials are analyzed qualitatively. The results show that although the legal protection of customers against personal data breaches has been regulated in the Personal Data Protection Law, the Banking Law, the Sharia Banking Law, and various regulations in the financial services sector, the protection is still not optimal. This is because of systemic failures in electronic system security regulations, obscure banking liability mechanisms and insufficient improvement for victims of data breaches. Moreover, the principle of bank secrecy needs to be reinvented in the digital age. The bank should not only serve as a safeguard for the customers’ deposits but it must also fully incorporate the protection of customers’ electronic personal data. This study concludes that banks, in their capacity as personal data controllers, have a strict legal responsibility to secure customer data and maintain electronic system integrity. Consequently, solid regulatory reinforcement, enhanced banking cybersecurity, and more effective control are imperative to guarantee genuine legal protection for customers within Indonesia’s digital banking framework.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Customers, Bank Princple Secrecy, Digital Banking

Parameter Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Kasus Pencurian yang Menyebabkan Kematian: Analisis Kasus Muhyani di Kota Serang

Dihan Ahmad Baslayn — 2026-09-30

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadinya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat seseorang melakukan perbuatan menyimpang. Pembunuhan terhadap pencuri adalah fenomena yang sering muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tindakan tersebut memunculkan dilema moral dan hukum yang kompleks dalam penegakan hukum pidana. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan batasan dalam perlindungan diri. Pembahasan mengenai tindakan pembunuhan terhadap pencuri menuntut pemahaman mendalam akan kerangka hukum yang mengatur tindakan tersebut, sekaligus menganalisis aspek-aspek keadilan dan moralitas dalam konteks penegakan hukum. Kajian ini mempertahankan sejauh mana perlindungan diri dapat dibenarkan dalam hukum pidana, dan sejauh mana hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus-kasus semacam ini. Solusi yang ditawarkan dalam peristiwa tersebut dengan menekankan pemahaman hukum masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) berkolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan Walantaka. Target yang ingin dicapai antara lain, Pertama memberikan pendampingan, sosialisasi penguatan kesadaran masyarakat terkait proses pembelaan terpaksa yang benar menurut pandangan hukum. KUHP mengatur mengenai alasan penghapus pidana pada pembelaan terpaksa (noodweer). Kedua, penulis menggambarkan studi kasus dan simulasi. Proses ini menjadi penting karena setiap keadaan kejadian suatu perkara memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tergantung kejadian perkaranya. Ketiga, penekanan pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana orang lain, masyarakat di dorong untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap gerak-gerik mencurigakan dari orang asing atau situasi yang tidak wajar. Kemudian jika terdapat kejadian yang mencurigakan, masyarakat diharapkan berani melapor (early warning) kewaspadaan aktif termasuk keberanian melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwajib sebelum tindak pidana benar-benar terjadi atau sebelum kerugian membesar.

Kata kunci: Pencurian, Pembelaan Terpaksa, Menyebabkan Matinya Orang Lain

Transparansi Algoritmik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Digital: Studi Eksperimental dalam Konteks Kota Bandung

Rizki Mulyana — 2026-10-07

Pemanfaatan sistem algoritmik dalam pelayanan publik digital memunculkan persoalan mendasar mengenai transparansi, akuntabilitas, keadilan prosedural, dan kepercayaan warga, khususnya ketika keputusan otomatis maupun keputusan yang dibantu algoritma memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh dua dimensi transparansi algoritmik, yaitu accessibility dan explainability, terhadap kepercayaan pada algoritma, kepercayaan pada aparatur publik, persepsi akuntabilitas algoritmik, dan keadilan prosedural dalam konteks pelayanan publik digital di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan behavioral public administration melalui dua eksperimen survei berbasis skenario dengan desain faktorial 2 × 2 yang memanipulasi tingkat accessibility rendah–tinggi dan explainability rendah–tinggi pada konteks keputusan berdiskresi rendah dan tinggi. Karena belum tersedia data lapangan aktual, naskah demonstratif ini menggunakan reconstructed pilot/simulated experimental dataset yang terdiri atas 960 profil partisipan sintetis dan 1.920 observasi skenario. Hasil menunjukkan bahwa pada keputusan berdiskresi rendah, explainability meningkatkan kepercayaan pada algoritma secara signifikan (B = 0,559; p < 0,001), sedangkan accessibility tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan algoritmik. Namun, kedua dimensi transparansi secara signifikan meningkatkan persepsi akuntabilitas dan keadilan prosedural. Pada keputusan berdiskresi tinggi, accessibility (B = 0,422; p < 0,001) dan explainability (B = 0,418; p < 0,001) sama-sama meningkatkan kepercayaan pada algoritma, sedangkan explainability juga meningkatkan kepercayaan terhadap aparatur. Efek paling kuat ditemukan pada persepsi akuntabilitas. Analisis lintas konteks menunjukkan bahwa nilai tambah accessibility semakin penting ketika tingkat diskresi meningkat, sementara pengaruh explainability relatif konsisten. Keadilan prosedural juga memediasi sebagian hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Temuan menegaskan bahwa tata kelola algoritmik yang akuntabel membutuhkan kombinasi akses audit, penjelasan yang dapat dipahami, answerability, contestability, pengawasan manusia, koreksi data, dan mekanisme pemulihan.

Keadilan Spasial Puskesmas dan Pemenuhan Hak Warga di Kawasan Metropolitan Tangerang Raya

Abdul Aziz — 2026-09-30

Ketimpangan akses pelayanan publik di kawasan metropolitan bukan sekadar persoalan jumlah fasilitas, melainkan persoalan keadilan spasial dan pemenuhan kewarganegaraan secara substantif. Penelitian ini menganalisis ketimpangan akses pelayanan publik di kawasan metropolitan Tangerang Raya yang terdiri atas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan mengadaptasi logika spatial equity Chen et al. (2021), penelitian menggabungkan pencocokan distribusi penduduk-fasilitas, rasio tingkat pelayanan, Koefisien Gini, Kurva Lorenz, dan location quotient. Karena data berkoordinat yang terharmonisasi untuk seluruh sektor pelayanan belum tersedia secara serentak, Puskesmas digunakan sebagai layanan sentinel yang paling dapat dibandingkan antardaerah, sedangkan sektor pelayanan publik lain digunakan dalam interpretasi kelembagaan dan hak warga. Data resmi tahun 2024 dihimpun dari BPS dan pemerintah daerah. Tiga wilayah menampung sekitar 6,82 juta penduduk dengan 119 Puskesmas. Kabupaten Tangerang menampung lebih dari separuh penduduk metropolitan, tetapi hanya memiliki 44 Puskesmas dengan location quotient 0,73; Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan masing-masing memiliki location quotient 1,22 dan 1,36. Pada skala kecamatan, Koefisien Gini distribusi Puskesmas terhadap penduduk sebesar 0,133 di Kota Tangerang dan 0,091 di Kota Tangerang Selatan. Namun, location quotient mengungkap defisit layanan lokal yang tidak terlihat dari nilai Gini agregat, terutama di Larangan dan sejumlah kecamatan berpenduduk besar. Temuan menegaskan bahwa status kewarganegaraan yang setara tidak otomatis menghasilkan akses efektif yang setara. Kebijakan pelayanan publik metropolitan perlu diarahkan pada koordinasi lintas batas, investasi berbasis kebutuhan, dan pemantauan keadilan spasial secara rutin.

Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal dalam Penguatan Demokrasi pada Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak

Rian Ramadan — 2026-09-30

Partisipasi politik pada masyarakat adat tidak memadai apabila hanya dibaca melalui tingkat kehadiran pemilih, karena norma kolektif, otoritas adat, musyawarah, serta hubungan selektif dengan negara ikut membentuk praktik kewargaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dan kearifan lokal berkontribusi terhadap penguatan demokrasi pada masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Artikel mengadaptasi logika studi kasus dan orientasi tematik penelitian Nastain dan Aminuddin mengenai komunitas Samin, tetapi tidak memindahkan atribut budaya Samin ke konteks Baduy. Karena tidak tersedia data wawancara lapangan Baduy yang diberikan untuk penyusunan naskah ini, basis empiris penelitian berupa studi kasus kualitatif berbasis dokumen dengan korpus 12 sumber akademik dan institusional yang dipilih secara purposif, terbit 2014–2026, dan membahas partisipasi politik Baduy, tata kelola adat, hak pilih, kearifan lokal, serta relasi adat–negara. Data dianalisis melalui pengodean tematik, triangulasi dokumen, dan pemetaan frekuensi deskriptif. Hasil pengodean menunjukkan bahwa kepatuhan adat/pikukuh (10 dari 12 dokumen), partisipasi elektoral (8/12), kepemimpinan adat sebagai mediator (8/12), adaptasi selektif terhadap negara dan modernisasi (7/12), serta musyawarah/konsensus (6/12) merupakan tema paling dominan. Temuan menunjukkan bahwa penguatan demokrasi bekerja melalui model yang tertanam dalam komunitas: kearifan lokal membentuk institusi adat; institusi adat memediasi deliberasi dan hubungan eksternal; partisipasi berlangsung melalui jalur elektoral, komunal, representasional, dan pengawasan; sedangkan legitimasi demokrasi bergantung pada penghormatan terhadap otonomi budaya dan hadirnya representasi substantif. Demokrasi Baduy lebih tepat dipahami sebagai kewargaan yang dinegosiasikan dan tertanam secara kultural, bukan pilihan biner antara berpartisipasi dan mengisolasi diri.

Penerapan Metode Diskusi Kelompok dalam Meningkatkan Keberanian Berpendapat Peserta Didik Kelas VII A SMP Negeri 3 Bajawa

Valentina Viktoria Lame Dolu — 2026-09-30

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode diskusi kelompok dan mengetahui pengaruhnya terhadap keberanian berpendapat peserta didik pada materi Aku Citra Allah di kelas VII A SMP Negeri 3 Bajawa. Penelitian menggunakan desain Kemmis dan McTaggart yang dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 17 peserta didik kelas VII A (13 laki-laki dan 4 perempuan). Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan perhitungan persentase. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase peserta didik pada kategori baik dan sangat baik secara konsisten, dari 17,6% pada kondisi awal menjadi 47,1% pada Siklus I, dan 76,5% pada Siklus II, sehingga melampaui indikator keberhasilan sebesar 75%. Peningkatan pada Siklus II terutama didorong oleh pembagian peran bergiliran dalam kelompok (moderator, notulis, dan juru bicara) serta penguatan positif yang lebih intensif dari guru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode diskusi kelompok efektif meningkatkan keberanian berpendapat peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti.

Strategi Komunikasi Politik Partai Dalam Menghadapi Dominasi Pemilih Generasi Z dan Milenial Pada Pemilu Indonesia 2029

Ristu Tri Hastawan — 2026-09-30

Transformasi demografi pemilih dan percepatan teknologi digital diproyeksikan menjadi faktor penentu dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu 2029. Pada Pemilu 2024, Generasi Z dan Milenial mencapai sekitar 58,38% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 61–65% pada Pemilu 2029. Kondisi ini menuntut partai politik mengubah orientasi komunikasi dari kampanye konvensional menjadi pendekatan berbasis data, teknologi digital, dan pembangunan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik pemilih Generasi Z dan Milenial, mengidentifikasi tantangan komunikasi politik menuju Pemilu 2029, serta merumuskan model strategi komunikasi politik yang adaptif bagi partai politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), memanfaatkan data resmi KPU, BPS, dan APJII serta literatur ilmiah nasional dan internasional, yang dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan SWOT dan PESTEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pemilih muda mengubah paradigma komunikasi politik dari pendekatan berpusat pada figur menuju komunikasi yang menekankan kredibilitas, interaksi, transparansi, dan bukti empiris, sementara perkembangan kecerdasan buatan, media sosial, disinformasi, dan fenomena creator politics menjadi tantangan sekaligus peluang. Penelitian ini menawarkan Data-Driven Political Communication Model (DDPCM) yang mengintegrasikan analisis data pemilih, segmentasi audiens, narasi berbasis isu, pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan komunitas digital, dan evaluasi berkelanjutan sebagai kerangka strategis menghadapi Pemilu 2029. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan elektoral partai politik ke depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan mengelola komunikasi politik yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kepercayaan publik.

Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dan Partisipasi Politik Generasi Muda: Model Proof-of-Concept untuk Demokrasi Lokal di Provinsi Banten

Ira Sopiyah — 2026-09-30

Kecerdasan artifisial generatif (generative artificial intelligence/GAI) semakin berperan sebagai perantara informasi yang digunakan generasi muda untuk mencari, meringkas, menafsirkan, dan memproduksi konten politik. Berangkat dari studi Karanja dan Musili (2026) mengenai aktivisme politik berbasis AI pada Gen Z Kenya, artikel ini mengembangkan model kontekstual mengenai perubahan perilaku politik berbasis AI dalam demokrasi lokal di Provinsi Banten. Karena tidak tersedia dataset lapangan, seluruh hasil numerik dalam artikel menggunakan dataset survei simulasi yang diberi label secara eksplisit (N = 440), mencakup delapan kabupaten/kota di Banten, dan tidak boleh diperlakukan sebagai estimasi populasi atau hasil survei aktual. Penelitian memodelkan empat konstruk reflektif, yaitu pemanfaatan AI, apropriasi AI untuk kepentingan politik, partisipasi politik online, dan partisipasi politik offline, kemudian mengevaluasi model pengukuran dan model struktural menggunakan alur analisis berorientasi PLS-SEM dengan 5.000 bootstrap. Model pengukuran simulasi menunjukkan konsistensi internal tinggi (Cronbach’s alpha = 0,903–0,913; composite reliability = 0,928–0,935), validitas konvergen (AVE = 0,722–0,743), dan validitas diskriminan yang memadai (HTMT < 0,71). Pada model struktural, pemanfaatan AI berhubungan kuat dengan apropriasi AI politik (? = 0,581; p < 0,001), apropriasi AI politik berhubungan dengan partisipasi online (? = 0,463; p < 0,001), dan partisipasi online berhubungan dengan partisipasi offline (? = 0,491; p < 0,001). Sebaliknya, jalur langsung pemanfaatan AI terhadap partisipasi offline kecil dan tidak signifikan (? = 0,052; p = 0,263), sedangkan jalur mediasi serial melalui apropriasi politik dan partisipasi online signifikan (? = 0,132; IK 95% [0,095; 0,174]). Pola simulasi ini menegaskan interpretasi berbasis mekanisme: AI tidak otomatis menghasilkan partisipasi politik; pengaruh politiknya muncul ketika generasi muda mengapropriasi AI untuk tujuan kewargaan-politik dan menghubungkan keterlibatan digital dengan praktik demokrasi offline.

Disinformasi Digital dan Kepercayaan Publik dalam Demokrasi Lokal: Peran Literasi Politik di Kota Tegal

A'zham Albar Rasyid — 2026-09-30

Platform digital telah mengubah demokrasi lokal dengan memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik, tetapi pada saat yang sama meningkatkan paparan terhadap misinformasi, disinformasi, framing manipulatif, dan konten politik berbasis kebencian. Penelitian ini menganalisis bagaimana disinformasi digital dan literasi politik membentuk kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal di Kota Tegal, Jawa Tengah. Penelitian menggunakan desain kualitatif-deskriptif melalui analisis dokumen dan triangulasi tematik terhadap dokumen resmi kepemiluan, publikasi statistik, laporan literasi digital, basis data pemeriksaan fakta, dan literatur ilmiah. Analisis menggabungkan bukti lokal dari KPU Kota Tegal dan Bawaslu Kota Tegal dengan data nasional dari BPS, APJII, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Mafindo. Hasil menunjukkan bahwa demokrasi lokal Kota Tegal bekerja di dalam ekosistem digital nasional yang sangat terkoneksi: penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% pada 2024, sementara indeks literasi digital nasional berada pada kategori sedang dengan skor 3,78. Mafindo mencatat peningkatan tajam hoaks politik dan kepemiluan, sedangkan peta kerawanan Pemilihan 2024 Kota Tegal secara eksplisit memasukkan hoaks, kampanye negatif, dan ujaran kebencian sebagai kerawanan kampanye. Penelitian menegaskan bahwa risiko demokratis tidak hanya berasal dari keberadaan informasi palsu, tetapi dari interaksi antara amplifikasi platform, ketimpangan kemampuan verifikasi, polarisasi politik, dan kredibilitas institusi. Literasi politik karenanya berfungsi sebagai mekanisme ketahanan demokrasi melalui kemampuan mengevaluasi sumber, memahami konteks, memverifikasi klaim, dan menilai institusi secara rasional. Artikel mengusulkan model ketahanan demokrasi digital lokal berbasis komunikasi publik transparan, pengawasan pemilu, pemeriksaan fakta lokal, pendidikan kewargaan, penguatan media, dan literasi digital partisipatif.

Kerangka Konseptual Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Pelestarian Warisan Intelektual dalam Kaderisasi HMI

Faisal Dudayef — 2026-09-30

Digital transformation encourages student organizations to adopt adaptive learning approaches while preserving their intellectual heritage and institutional values. This study aims to propose HMI Intellectual Legacy AI as a conceptual framework for integrating artificial intelligence into the cadre education of Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), an Indonesian Islamic student organization. The study adopts a qualitative conceptual research design informed by an integrative literature review and document analysis. The proposed framework integrates organizational knowledge management, generative artificial intelligence, dialogic learning, and ethical governance. It comprises four interconnected components: a curated knowledge repository, a retrieval-augmented generation (RAG)-based learning assistant, critical dialogue facilitation, and instructor-led assessment and supervision. The framework positions artificial intelligence as a supportive tool for source exploration, knowledge interpretation, and evidence-based reasoning without replacing instructors or learners' intellectual autonomy. Its conceptual contribution lies in connecting intellectual heritage preservation with AI-assisted learning within student organizational education. As the framework has not been implemented or empirically evaluated, its technical feasibility and pedagogical effectiveness require expert validation and subsequent testing in HMI Basic Training.

Framing and Semiotics of Online Media Reporting On The Ira Puspadewi PT ASDP Corruption Case: Critical Discourse Analysis Based On Entman and Barthes Theories

Arsela Dewi Octavianti — 2026-09-21

Public trust in anti-corruption institutions in Indonesia remains fragile, as reflected in the declining score of Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) in 2025. The corruption case of former President Director of PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, attracted public attention because she was found guilty on November 20, 2025, but rehabilitation received from the President, thus sparkng a sharp public debate. This study examines how six Indonesian online media outlets framed the case using Entman's theory and Roland Barthes' semiotic theory. Using a qualitative approach based on critical discourse analysis, this study purposively selected news and photo samples from the period of November 20-28, 2025. The research findings identified four conflicting frames: the legal-institutional frame, the victimization frame, the political intervention frame, and the constitutional frame. Semiotic analysis of the acquittal photo shows a shift in meaning from the denotative sign of a defendant wearing a KPK prisoner's vest to the connotative myth of moral redemption. This study concludes that online media do not merely report legal facts neutrally, but have become an arena for the struggle for the meaning of justice among elite actors.

Keywords: Media Framing, Roland Barthes’s Semiotics, Corruption in State-Owned Enterprises, Online Media, Critical Discourse

Abstrak

Kepercayaan publik terhadap institusi antikorupsi di Indonesia masih rapuh, tergambar dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025. Kasus korupsi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, menjadi perhatian publik karena ia divonis bersalah pada 20 November 2025, namun menerima rehabilitasi dari Presiden, sehingga memicu perdebatan publik yang tajam. Penelitian ini mengkaji bagaimana enam media online Indonesia membingkai kasus tersebut menggunakan teori Entman dan menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana kritis, penelitian ini memilih sampel berita dan foto secara purposif dari periode 20-28 November 2025. Temuan penelitian mengidentifikasi empat frame yang saling bertentangan: frame hukum-institusional, frame viktimisasi, frame intervensi politik, serta frame konstitusional. Analisis semiotik atas foto pembebasan menunjukkan pergeseran makna dari tanda denotatif seorang terdakwa berompi tahanan KPK menuju mitos konotatif tentang penebusan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media online tidak sekadar melaporkan fakta hukum secara netral, melainkan menjadi arena pertarungan makna keadilan di antara aktor-aktor elite. Kata kunci: Framing Media, Semiotika Roland Barthes, Korupsi BUMN, Media Online, Wacana Kritis

Rekonstruksi Hak Prerogatif Presiden Dalam Penataan Kementerian Pada Sistem Presidensial Indonesia

Dihan Ahmad Baslayn — 2026-09-30

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menghapus batas paling banyak 34 kementerian dan menyerahkan jumlah kementerian pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Perubahan ini beriringan dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih sebagai kabinet terbesar sejak Reformasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas konstitusional hak prerogatif Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan historis dan normatif hak prerogatif Presiden dalam pembentukan kementerian negara serta batas konstitusionalnya pasca berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, dengan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan menteri merupakan kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian merupakan materi undang-undang sehingga tidak sepenuhnya bersifat prerogatif. Penghapusan batas jumlah kementerian tanpa parameter terukur berpotensi mendorong pengisian kabinet berbasis akomodasi koalisi, memperbesar beban birokrasi dan anggaran, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan pengawasan legislatif. Oleh karena itu, prinsip checks and balances perlu diwujudkan melalui perumusan parameter objektif kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pertimbangan DPR, dan pelaksanaan konsisten putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri.

Governansi Kolaboratif pada MPP Nyawiji: Sinergi Antarlembaga dan Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri

Nurul Hasanah — 2026-09-30

The implementation of Public Service Malls (MPP) is part of bureaucratic reform aimed at improving the quality of public services through cross-agency service integration. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the Nyawiji Public Service Mall (MPP) in Wonogiri Regency and its contribution to improving the responsiveness of public services. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through observation, interviews, and documentation studies involving MPP managers, the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP), and agencies affiliated with the MPP. Data analysis employed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, encompassing the stages of data condensation, data presentation, and drawing and verifying conclusions. Data validity was tested through triangulation of sources and techniques. The results indicate that collaborative governance in the Nyawiji MPP is implemented through inter-agency coordination, alignment of service standards, utilization of information technology, and collaborative resolution of service issues. Collaboration involves regional apparatus organizations, vertical agencies, ministries, state-owned enterprises (BUMN), regional-owned enterprises (BUMD), village governments, and other public service institutions within the integrated service system. The implementation of collaboration contributes to increased service responsiveness through the provision of digital, hybrid, and manual services, as well as the innovation of free Regional Business Identification Number (NIB) issuance for micro-entrepreneurs. Research results show that collaborative governance can increase the effectiveness, efficiency, and responsiveness of public services, as well as encourage more integrated, adaptive, and community-oriented services.

Keywords: Collaborative Governance, Public Service Mall, Service Responsiveness.

Pelibatan Masyarakat dalam Inovasi Pelayanan Publik: Peran Responsivitas Pemerintah dan Biaya Partisipasi di Provinsi Banten

Muhamad Suhada — 2026-09-30

Pelibatan masyarakat dapat menyediakan informasi yang cepat bagi pemerintah daerah mengenai kegagalan pelayanan sekaligus membentuk basis umpan balik bagi inovasi pelayanan publik. Namun, keberadaan kanal pelaporan digital tidak otomatis menghasilkan partisipasi karena masyarakat menimbang manfaat yang diharapkan terhadap biaya upaya, privasi, serta kemungkinan pemerintah benar-benar merespons. Penelitian ini mengembangkan model eksperimental pelibatan masyarakat dalam inovasi pelayanan publik di Provinsi Banten dengan mengintegrasikan technology-enabled coproduction, kalkulasi manfaat-biaya, konfigurasi kelembagaan, dan responsivitas pemerintah daerah. Analisis menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset, bukan observasi terhadap warga Banten nyata. Desain simulatif terdiri atas 680 profil responden dewasa yang masing-masing menyelesaikan lima paired-profile conjoint tasks sehingga menghasilkan 6.800 observasi profil. Delapan atribut diacak: tingkat keparahan masalah, dampak yang diharapkan dari laporan, responsivitas pemerintah, beban upaya pelaporan, kebutuhan data pribadi, jenis penyedia layanan, jenis platform pelaporan, dan umpan balik setelah penyelesaian. Average Marginal Component Effects (AMCEs) diestimasi melalui linear probability model dengan respondent-clustered standard errors dan dilengkapi Marginal Means (MMs), difference-in-MMs, analisis interaksi, serta robustness checks. Hasil menunjukkan bahwa keparahan masalah yang tinggi, kepastian bahwa laporan digunakan untuk prioritas perbaikan, serta respons pemerintah yang cepat dan dapat dipantau merupakan atribut positif terkuat. Sebaliknya, kewajiban memberikan identitas tambahan dan prosedur pelaporan yang lebih membebani menurunkan probabilitas suatu profil dipilih. Label sektor penyedia dan platform secara langsung relatif lemah, tetapi konfigurasi lintas sektor menghasilkan preferensi positif moderat. Responsivitas tinggi juga sebagian mengurangi dampak negatif biaya upaya dan privasi. Temuan menegaskan bahwa inovasi pelayanan partisipatif perlu mengutamakan pelaporan rendah friksi, minimisasi data pribadi, transparansi status, tindak lanjut yang terlihat, dan closed feedback loop.

Digital Citizenship dan Partisipasi Politik Generasi Z di Kota Bandung

Muhammad Yuda Ramadhan — 2026-09-30

Media digital telah mengubah partisipasi politik dengan memperluas cara warga muda memperoleh informasi, mengekspresikan preferensi, membangun jaringan, dan menghubungkan keterlibatan daring dengan tindakan luring. Penelitian ini mengembangkan kerangka integratif Modified UTAUT, kewarganegaraan digital, dan Connective Action Theory untuk menjelaskan partisipasi politik Generasi Z di Kota Bandung. Analisis menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset (N = 512) untuk mendemonstrasikan pengujian model struktural dan bukan merupakan data responden nyata. Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, kewarganegaraan digital, behavioral intention, dan partisipasi politik dimodelkan sebagai konstruk laten. Kewarganegaraan digital dioperasionalisasikan secara multidimensional melalui akses dan kompetensi digital, literasi politik digital kritis, etika dan tanggung jawab digital, kesadaran politik, serta keterlibatan kewargaan digital. Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui diagnosis konstruk konfirmatori, reliabilitas, composite reliability, average variance extracted, validitas diskriminan, regresi struktural, mediasi bootstrap, serta moderasi berbasis interaksi. Model rekonstruksi menunjukkan kelayakan akhir yang baik (RMSEA = 0,046; CFI = 0,978; TLI = 0,972). Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan kewarganegaraan digital berpengaruh positif terhadap behavioral intention; behavioral intention dan kewarganegaraan digital selanjutnya berpengaruh positif terhadap partisipasi politik. Behavioral intention memediasi pengaruh empat determinan UTAUT, sedangkan kewarganegaraan digital memperlemah ketergantungan niat pada kemudahan teknologi, dukungan eksternal, dan tekanan sosial. Pola tersebut mengindikasikan pergeseran dari partisipasi yang terutama didorong oleh teknologi menuju partisipasi yang lebih mandiri, berbasis isu, dan bersifat hibrida. Kontribusi penelitian terletak pada penempatan kewarganegaraan digital sebagai kapasitas politik substantif, bukan sekadar akses atau kompetensi teknis, serta penghubungan mekanisme penggunaan teknologi pada tingkat individu dengan mobilisasi politik berbasis jaringan.

Reinterpretasi Varians Anggaran: Sensemaking Auditee dan Paradoks Akuntabilitas Publik Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Pada Dpupr Jember

Andini Risma Ilhami — 2026-09-30

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan varians anggaran oleh auditee, bagaimana pemaknaan tersebut membentuk praktik akuntabilitas, serta dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varians anggaran dimaknai sebagai fenomena yang wajar karena dipengaruhi faktor teknis dan non-teknis seperti hasil lelang, perubahan harga, dan kondisi lapangan. Pemaknaan ini membentuk praktik akuntabilitas yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga narasi yang didukung data untuk memperoleh legitimasi dari auditor. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan symbolic compliance, di mana kepatuhan lebih bersifat administratif. Varians juga memengaruhi penilaian akuntabilitas, di mana kemampuan menjelaskan varians menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan anggaran dipandang sebagai amanah, namun masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal dan praktik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa varians anggaran merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan aspek teknis, sosial, dan normatif.

Kata kunci: varians anggaran, akuntabilitas, sensemaking, symbolic compliance, akuntansi syariah