Journal of Citizenship

Analisis Konseptual Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

Rizki Masyahbandi — 2026-04-28

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis konseptual, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk regulasi, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yang mencakup tiga dimensi tahapan, yaitu pengawasan preventif pada tahap perencanaan APBDes, pengawasan konkuren pada tahap pelaksanaan, dan pengawasan retrospektif pada tahap pertanggungjawaban. Efektivitas pengawasan BPD dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti kualitas regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sinergitas dengan pemerintah desa, serta faktor-faktor penghambat seperti rendahnya kapasitas anggota, keterbatasan anggaran operasional, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui program pelatihan berkelanjutan, reformasi regulasi yang memberikan insentif memadai, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa, Undang-Undang Desa.

Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karir Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Nuryanti Purnamasari — 2026-04-30

Penelitian ini dilandasi oleh kesadaran bahwa pegawai merupakan inti dari keberlangsungan organisasi, dan motivasi kerja mereka tidak hanya lahir dari kewajiban, tetapi juga dari ruang belajar, kesempatan berkembang, dan rasa dihargai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap motivasi kerja pegawai pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 54 pegawai yang menjadi responden, kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda melalui SPSS Statistics 25. Variabel penelitian meliputi pelatihan dan pengembangan karir sebagai variabel independen, serta motivasi kerja sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, menegaskan bahwa proses pembelajaran yang terarah mampu meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, serta semangat pegawai dalam menjalankan tugas. Pengembangan karir juga berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa adanya kejelasan arah karir, kesempatan promosi, dan dukungan organisasi mampu menumbuhkan rasa memiliki, komitmen, serta keinginan pegawai untuk memberikan kontribusi terbaik. Secara simultan, pelatihan dan pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, yang berarti keduanya menjadi faktor penting dalam membangun lingkungan kerja yang mendorong pegawai bekerja dengan lebih bermakna, bertanggung jawab, dan berorientasi pada tujuan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya investasi berkelanjutan pada peningkatan kompetensi dan jenjang karir pegawai agar organisasi mampu menciptakan suasana kerja yang mendukung, memotivasi, dan memberdayakan setiap individu secara manusiawi.

ANALISIS PENERAPAN HALAL SUPPLY CHAIN PADA USAHA MIKRO MAKANAN DI KABUPATEN BANDUNG

Muhamad Nabil — 2026-05-15

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar memiliki kewajiban dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Pengembangan industri halal tidak hanya terbatas pada produk akhir, tetapi juga harus mencakup penerapan halal supply chain management pada seluruh proses rantai pasok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan halal supply chain pada usaha mikro makanan di Kabupaten Bandung dengan objek penelitian CV. Laksana sebagai produsen tahu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap tiga aktivitas supply chain, yaitu raw material (inbound), manufacturer (production phase), dan storage (outbound), serta business process yang terdiri dari input, process, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Laksana telah menerapkan prinsip halal supply chain management pada aspek proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk. Namun, implementasi tersebut belum optimal karena masih terdapat bahan baku utama yang belum memiliki sertifikasi halal sehingga menjadi hambatan dalam proses pengajuan sertifikasi halal perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan halal supply chain pada UMKM makanan memerlukan dukungan supplier halal, pembinaan pemerintah, dan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem jaminan produk halal.

Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam Upaya Mitigasi Bencana di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023–2024

Aditya Noor Azmi — 2026-04-14

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan salah satu upaya mitigasi bencana yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui kebijakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam mitigasi bencana di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023â€“2024. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, yang meliputi empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Destana di Desa Cigondang belum berjalan optimal. Pada dimensi komunikasi, program penyampaian informasi belum merata kepada masyarakat. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana, serta dukungan informasi yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan mitigasi. Pada dimensi disposisi, keaktifan pelaksana masih bersifat reaktif dan kegiatan mitigasi belum dilakukan secara konsisten. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi belum terdapat Standar Operasional Prosedur yang jelas di tingkat kabupaten maupun desa. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan lintas tingkat agar program implementasi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Komunikasi Visual dalam Sistem Informasi Lingkungan Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologi di Kalangan Masyarakat Medan Sunggal

Dybio Asih — 2026-05-19

This study aims to understand how visual communication in digital environmental information systems contributes to the development of ecological awareness among the Medan Sunggal community. This study focuses on the phenomenon of communication of meaning construction through visual elements in digital platforms used to disseminate environmental information. A qualitative research design was used by conducting in-depth interviews with community members and analyzing the visual content of digital environmental information systems, including infographics, symbols, color usage, and visual narratives. Data were analyzed using thematic analysis to identify patterns in user interpretation, understanding, and perceived relevance of visual communication. The results show that visual elements that reflect local context, simplicity, and symbolic clarity play an important role in enhancing message comprehension and fostering ecological awareness. Digital environmental information systems function not only as information providers but also as communicative spaces where visual design mediates public understanding of environmental issues. This study is limited to a specific local environment and does not measure long-term behavioral outcomes, suggesting that future research should examine the impact of behavior or comparative cultural contexts. The originality of this study lies in its focus on local visual communication practices in digital environmental information systems, which offers valuable insights into applied communication strategies that integrate cultural context and visual meaning-making to support environmental awareness initiatives.

Kajian Kriminologi dan Viktimologi atas Kejahatan Penipuan dan Pencucian Uang oleh Direksi Perusahaan: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Sandi Januar Pribadi — 2026-04-14

Penelitian ini mengkaji kejahatan penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Budhi Istanto Suwito selaku mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Great Egret Capital, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. Tindak pidana dilakukan dengan menggunakan deposito milik PT Putra Taro Paloma senilai Rp15 miliar sebagai jaminan pembiayaan di Bank BRI Syariah tanpa otorisasi sah, sehingga menimbulkan kerugian finansial sekaligus reputasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan melalui perspektif kriminologi, viktimologi, dan penology. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif kriminologi, perbuatan ini merupakan bentuk white-collar crime yang dapat dijelaskan melalui teori fraud triangle serta konsep occupational crime. Dari perspektif viktimologi, korban dalam kasus ini tidak hanya PT Putra Taro Paloma sebagai pemilik deposito, tetapi juga pemegang saham dan investor publik sebagai korban tidak langsung, serta masyarakat sebagai korban abstrak akibat turunnya kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan terbuka. Dari sisi penologi, pemidanaan berupa penjara enam tahun dan denda Rp200 juta lebih menekankan aspek retributif, namun belum menyentuh dimensi preventif dan restoratif, serta tidak menjerat korporasi sebagai entitas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu, bukan korporasi.

Analysis Konten TikTok dalam Pemasaran Terpadu di Media Sosial

Margaretha Evi Yuliana — 2026-04-13

Berkembangnya teknologi, khususnya internet, saat ini banyak aspek kehidupan manusia berkembang dengan cepat. Teknologi secara substansial memperbaiki kualitas hidup manusia. Semakin banyak individu yang mengakses internet. Kemajuan zaman dengan teknologi yang berkembang tidak dapat dibantah. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan bisnis, karena kemajuan pesat teknologi dan semakin kompleks membuat pemakai mampu mengolaborasikan data lebih cepat. Dalam teori komunikasi pemasaran, konsep Integrated Marketing Communication, yaitu konsep yang mengacu pada strategi pemasaran produk atau jasa yang menggunakan pesan yang serupa di seluruh jalur pemasaran. Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari lebih lanjut tentang cara akun @yukshalat.id digunakan untuk komunikasi pemasaran integrasi di aplikasi TikTok dengan menggunakan model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Hasil penelitian akan menunjukkan sejauh mana analisis konten dapat dicapai dalam strategi pemasaran digital untuk aplikasi TikTok. Penelitian akan menggunakan metodologi pengumpulan data juga akan digunakan, analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten secara signifikan menyajikan konten promosi dan berinteraksi dengan pengikut untuk membangun kedekatan emosional antara penjual dan pembeli. Dari sini penulis sampai pada kesimpulan bahwa model AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) harus diterapkan pada semua bahan yang ditampilkan di akun Tiktok @yukshalat.id. Sesuai dengan posisi dan segmentasi yang telah dibuat sebelumnya, ini akan membuat konten promosi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas dan tepat sasaran.

Kata kunci: Analisis Konten, Tiktok, Pemasaran Terpadu, Media Sosial

The Influance of Social Recruitment and Selection on Employee Performance at Wahana Megahputra, Makassar City

Sulfiana — 2026-04-29

Persaingan industri otomotif yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Urgensi ini muncul dari kebutuhan perusahaan otomotif untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi berperan penting dalam memengaruhi kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh rekrutmen dan seleksi baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Wahana Megahputra Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik total sampling, melibatkan seluruh karyawan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dan analisis data menggunakan regresi linear berganda pada 33 sampel. Hasil penelitian analisis koefisien determinasi (R Square) adalah terdapat pengaruh dari rekrutmen dan seleksi yang memiliki kontribusi sebesar 76,6% terhadap kinerja karyawan di PT Wahana Megahputra, sedangkan 24,4% merupakan pengaruh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pengaruh Penggunaan Aplikasi Coretax terhadap Kepuasan Pengguna di KPP Pratama Gianyar

Muhammad Furqon Al Madany — 2026-05-14

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi CoreTax terhadap kepuasan pengguna di KPP Pratama Gianyar. Latar belakang penelitian ini muncul karena peningkatan digitalisasi pelayanan perpajakan menuntut sistem yang lebih efektif, mudah digunakan, dan mampu memberikan pengalaman pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Aplikasi CoreTax sebagai sistem terbaru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan melalui fitur yang lebih terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei terhadap pengguna aplikasi di KPP Pratama Gianyar. Variabel yang diteliti mencakup kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan kualitas pelayanan yang dihubungkan dengan tingkat kepuasan pengguna. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi CoreTax dan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan perpajakan di masa mendatang.

Kata kunci: CoreTax, kepuasan pengguna, pelayanan perpajakan, digitalisasi.

Evaluasi Program Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Serang pada Pemilu 2024

Aji Sahyudi — 2026-03-23

Violations of civil servant (ASN) neutrality during the 2024 General Election positioned Serang City as the region with the highest number of cases in Banten Province, driven by the limited effectiveness of Bawaslu’s supervisory role in preventing ASN involvement in political activities, inadequate socialization and education on neutrality, and weak coordination with related institutions. This study evaluates the implementation of the ASN neutrality violation prevention program conducted by the Serang City Bawaslu during the 2024 Election using a descriptive qualitative approach and applying Leo Agustino’s policy evaluation framework, which covers aspects of human resources, institutional performance, facilities and technology, financial management, and regulation. Data were gathered through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the prevention program has been implemented fairly well, supported by competent, professional, and adaptive personnel with strong integrity. However, institutional effectiveness requires improvement, as coordination and collaboration with external stakeholders remain largely formal and insufficiently strategic. Participatory supervision through the Kader Pengawas Partisipatif (KPP) has not been optimal due to its incidental and unsustainable character. In addition, the utilization of communication media remains limited, budget management is still centralized under Banten Province Bawaslu, and specific technical guidelines at the local level are absent. This study underscores the need to strengthen institutional capacity and human resources, enhance inter-agency collaboration, develop innovative public communication strategies, and improve regulatory and budgetary support to ensure that ASN neutrality prevention efforts are implemented more effectively and sustainably.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government Pada Sektor Pelayanan Publik di Kota Tomohon

al putri abral — 2026-04-15

Teknologi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jika kemajuan teknologi ini dimanfaatkan dengan baik di bidang pelayanan publik, dampaknya bisa sangat signifikan. Salah satu manfaatnya adalah pengguna pelayanan publik tidak perlu lagi berinteraksi tatap muka dengan petugas pelayanan, yang juga mengurangi biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Pemerintah Kota Tomohon memiliki dua situs web resmi; namun, hanya satu yang diperbarui secara teratur. Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi implementasi e-government, yaitu peran hukum, agen perubahan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan informasi publik merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat. Informasi yang lebih transparan dan mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk lebih siap dan bersedia berpartisipasi dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan pelayanan publik.

The Effect of Village Public Service Quality on Community Life and Public Trust: Evidence from Sukamerindu Village

Hedyan Putra — 2026-04-14

Village-level public services constitute a critical interface between the state and citizens and play a pivotal role in shaping the quality of local governance and community trust. This study examines the implications of public service delivery for social life and public trust in Sukamerindu Village by analyzing service quality, structural constraints, and the use of information technology in village administration. Employing a quantitative explanatory design, data were collected through a structured questionnaire administered to 114 residents who had directly accessed village public services. The data were analyzed using descriptive statistics and simple linear regression with the support of SPSS. The findings indicate that the overall quality of public services is perceived as high, particularly in terms of officials’ attitudes, clarity of administrative requirements, and procedural simplicity. Nevertheless, respondents also reported moderate to high structural constraints, including unclear service workflows, limited administrative staffing, and inadequate facilities. The utilization of information technology has contributed to faster and more efficient administrative processes; however, its effects remain uneven due to disparities in digital access and digital literacy among residents. Regression analysis demonstrates that public service quality has a statistically significant influence on community life and public trust, accounting for 46.5% of the observed variance. These findings underscore that village public services extend beyond administrative functions and constitute a key determinant of social experience and institutional trust at the local level.

Keywords: Public Service Quality; Village Governance; Public Trust; Rural Community

Kajian Studi Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Penerapan Program CSR Masyarakat Mandiri Kutawaru (MAMAKU) PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit IV Cilacap

King Amil Hamzah Al Hakim Shodikin — 2026-04-12

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap penerapan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Masyarakat Mandiri Kutawaru (MAMAKU) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit IV Cilacap pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan menggunakan metode Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mengacu pada pedoman Kementerian PAN dan RB, dengan instrumen berupa 15 indikator penilaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran ( mixed method ), yaitu pengumpulan data kuantitatif melalui survei terhadap 60 responden penerima manfaat, serta data kualitatif melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator IKM berada pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai konversi antara 87,5% hingga 100%. Masyarakat menilai program CSR telah memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kapasitas, kemandirian usaha, penataan kelembagaan, serta pengelolaan lingkungan. Tingginya partisipasi masyarakat dan dukungan multipihak (pemerintah, akademisi, dan sektor swasta) menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti optimalisasi ketepatan sasaran dan penguatan inovasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, Program MAMAKU dinilai efektif dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis triple bottom line, serta berpotensi menjadi model praktik CSR partisipatif berbasis potensi lokal.

Kata kunci : CSR, Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Evaluasi Program, Pembangunan Berkelanjutan.

Manajemen Inovasi Digital dan Etika Organisasi dalam Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Indonesia

Widaningsih — 2026-04-13

This article examines the role of digital innovation management and organizational ethics in strengthening transparency and accountability in Indonesian government institutions. The article is grounded in the argument that digital transformation in the public sector should not be understood merely as technological modernization, but as an organizational management process involving leadership, institutional capacity, coordination, control systems, and public value orientation. This study uses a qualitative approach with a narrative literature review design based on journal articles, books, regulations, official government documents, and reports from international institutions relevant to digital government, public sector management, organizational integrity, and accountability. The findings show that electronic-based government systems, e-procurement, open data, online complaint platforms, and data-driven auditing can improve managerial effectiveness through stronger traceability, wider access to information, and better institutional control. However, the effectiveness of these instruments depends on organizational capacity, managerial commitment, data governance quality, interoperability, internal control mechanisms, and digital inclusion. The article concludes that successful digital transformation in Indonesian government requires the integration of digital innovation management, organizational ethics, and institutional control in order to produce not only procedural transparency but also substantive accountability and improved governance performance.

Keywords: digital innovation management; organizational ethics; transparency; accountability; public sector management

Pengaruh Beban Kerja Sosial Terhadap Semangat Kerja Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SMK Kristen Tagari Rantepao)

Windasari Pakidi — 2026-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap semangat kerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening (studi pada SMK Kristen Tagari Rantepao). Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 94 pegawai, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 77 pegawai menggunakan teknik random sampling dengan Rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Model- Partial Least Square (SEM-PLS) dengan aplikasi Smart-PLS versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Beban kerja berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap semangat kerja, (2) Beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, (3) Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja, (4) Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi antara beban kerja dan semangat kerja pegawai pada SMK Kristen Tagari Rantepao

Strategi Pemasaran Dodol Kakao di Desa Wisata Nglanggeran

Indy Rahmawati Abrory — 2026-05-12

Pemasaran merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Desa Wisata Nglanggeran memiliki potensi pengembangan UMKM berbasis produk olahan kakao, salah satunya dodol kakao sebagai produk khas daerah. Namun, pemasaran dodol kakao masih menghadapi berbagai kendala, seperti promosi yang terbatas, distribusi yang belum luas, kemasan yang sederhana, serta pemanfaatan media digital yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran dodol kakao di Desa Wisata Nglanggeran berdasarkan konsep bauran pemasaran (marketing mix) yang meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM dodol kakao dan pengelola Desa Wisata Nglanggeran yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran dodol kakao telah memanfaatkan integrasi antara UMKM dan potensi desa wisata sebagai kekuatan utama pemasaran. Produk memiliki keunggulan pada cita rasa khas dan penggunaan bahan alami tanpa pengawet. Namun, masa simpan produk yang singkat, desain kemasan yang sederhana, dan promosi digital yang belum optimal masih menjadi kendala dalam memperluas pasar. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kemasan, penguatan promosi digital, serta pengembangan strategi distribusi agar dodol kakao mampu meningkatkan daya saing dan berkembang sebagai produk unggulan desa wisata di tingkat regional maupun nasional.

Antara Keadilan Ekonomi dan Tata Kelola Sumberdaya Alam: Dilema Tatakelola Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bogor

Jonah Silas — 2026-04-14

Penelitian ini berangkat dari persoalan empirik maraknya praktik pertambangan emas ilegal yang berlangsung di tengah lemahnya tata kelola sumber daya alam, khususnya pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat. Praktik tersebut menghadirkan dilema serius antara upaya penyelamatan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal untuk mempertahankan sumber penghidupan. Kerusakan ekologi, risiko bencana, serta ancaman kesehatan berjalan beriringan dengan terbukanya peluang ekonomi yang dianggap paling rasional bagi kelompok masyarakat termarjinalkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kegagalan dan tantangan tata kelola pertambangan rakyat, serta merumuskan alternatif tata kelola yang berkeadilan secara ekonomi dan berkelanjutan secara ekologis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui observasi langsung di lokasi penelitian serta observasi berbasis media dan dokumen kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik pertambangan ilegal tidak semata disebabkan oleh lemahnya kontrol negara, melainkan oleh kegagalan negara dalam menghadirkan tata kelola pertambangan yang adil, partisipatif, dan adaptif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Pembahasan juga menegaskan adanya dilema struktural antara perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi, yang diperparah oleh rezim perizinan yang sentralistik dan eksklusif. Penelitian ini menawarkan model tata kelola pertambangan berbasis kearifan lokal melalui penguatan peran institusi adat, dengan negara berfungsi sebagai pemberi legitimasi hukum, sebagai alternatif solusi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Paradoks Opini Audit dan Akuntabilitas Substantif dalam Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah: Analisis Kota Bandung Tahun 2022–2024 Berbasis Comprehensive Accountability Framework

Muhammad Abdillah Faqih Mardiansyah — 2026-04-13

This study examines the gap between formal and substantive accountability in the financial management of the Bandung City Government during 2022–2024. Using a Comprehensive Accountability Framework (CAF), the study analyzes how improved audit opinions may coexist with persistent risks of irregularities. Data were collected through document analysis of audit reports issued by the Supreme Audit Agency, local government financial statements, inspectorate reports, and relevant regulations. The findings show that improved audit opinions reflect strengthened administrative accountability but have not been accompanied by enhanced substantive accountability, particularly in public procurement and asset management. This study concludes that favorable audit opinions do not necessarily indicate the actual quality of financial governance, reinforcing the audit opinion paradox in local government.

Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

Inggrid Yosephine Beauty Mayangsari — 2026-04-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika serta menganalisis penerapan asesmen dalam mengidentifikasi status dan kebutuhan rehabilitasi peminjam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap Putusan 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bpp untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, konsistensi penerapan kebijakan rehabilitasi, dan peran mekanisme asesmen terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan: faktor yuridis normatif berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, faktor medis dan psikologis melalui evaluasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), faktor sosial dan latar belakang termasuk pendidikan dan lingkungan keluarga, faktoritas dan pola perilaku yang membedakan penyalahguna dan pengedar, serta faktor prosedural dan pembuktian terkait berkas perkara. Implementasi asesmen terpadu oleh TAT yang terdiri dari tim medis (dokter dan psikolog) dan tim hukum (Polri, BNN, Kejaksaan, Kemenkumham) masih menghadapi kendala prosedur yang signifikan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan variasi standar operasional prosedur antar wilayah. Penelitian ini juga menemukan inkonsistensi yang meremehkan antara pertimbangan hakim yang mengakui kejahatan sebagai penyalahguna dengan hukuman yang tetap menjatuhkan hukuman penjara tanpa rekomendasi rehabilitasi. Model asesmen yang ada memerlukan rekonstruksi komprehensif melalui instrumen pengembangan yang lebih terstandar dan tervalidasi, integrasi teknologi informasi untuk pertukaran data secara real time , sistem pemantauan berkelanjutan untuk memastikan rekomendasi rehabilitasi ditindaklanjuti dengan baik, dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk mengoptimalkan hasil rehabilitasi dan menurunkan angka kekambuhan penyalahguna narkotika.

The The Role of Pikukuh Karuhun in the Decision-Making of Indigenous Communities in Daily Life: A Case Study of the Baduy Traditional Village

Surya Ningsih — 2026-04-13

This study aims to: 1) Analyze the implementation of Pikukuh Karuhun in the Baduy Indigenous Community's decision-making in everyday life. 2) Explain the indicators underlying Baduy Indigenous Community decision-making. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques include: 1) Direct observation conducted with informants, namely the Baduy Indigenous Community, who observed their daily character and behavior. 2) Interviews with two informants representing the Baduy community. 3) Documentation by conducting document searches referring to data collection from various written sources or relevant documents. Validity testing in this study used triangulation of methods and data sources. Data analysis used interactive data analysis techniques, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that: 1) The Baduy community's decision-making in daily life reflects the strength of the Pikukuh Karuhun (root) system. 2) The structure of society influences how individuals make decisions. 3) Authority is an important determinant of Baduy community decision-making in daily life.

Keywords: Pikukuh Karuhun, Baduy Tribe, Decision Making .