Journal of Citizenship

Translasi Falsafah Maja Labo Dahu dalam Mediasi Penal: Paradigma Hukum Restoratif pada Penyelesaian Perkara Pidana di Bima dan Dompu

Renni Sartika — 2026-06-03

Penelitian ini bertujuan menganalisis translasi falsafah Maja Labo Dahu dalam praktik mediasi penal sebagai paradigma hukum restoratif pada penyelesaian perkara pidana di wilayah Bima dan Dompu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fondasi aksiologis-transformatif yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam kesadaran budaya masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap praktik mediasi penal yang melibatkan aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, pelaku, korban, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dan hermeneutik hukum untuk menafsirkan relasi antara nilai budaya lokal dengan praktik penyelesaian perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai maja (malu) dan dahu (takut moral-spiritual) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mendorong pengakuan kesalahan, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan konflik lanjutan. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 81,25% dengan mayoritas korban menyatakan puas terhadap proses penyelesaian karena adanya pengakuan moral, pemulihan martabat, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi penal berbasis Maja Labo Dahu mampu membentuk paradigma hukum restoratif yang humanistik, partisipatif, dan berakar pada living law masyarakat lokal.

Kata Kunci: Maja Labo Dahu, mediasi penal, hukum restoratif, living law, rekonsiliasi sosial.

Janji Bayar Nanti : Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Utang Piutang Di Kalangan Mahasiswa Unimed

Agnes Olivia Sitompul — 2026-06-19

Praktik utang piutang sering terjadi di kalangan mahasiswa untuk memenuhi berbagai kebutuhan, namun tidak jarang menimbulkan wanprestasi yang berdampak pada hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi, faktor penyebabnya, dan tinjauannya berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran, tidak adanya kepastian pelunasan, dan penghindaran komunikasi saat dilakukan penagihan. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, gaya hidup konsumtif, rendahnya tanggung jawab pribadi, serta pengaruh layanan paylater dan pinjaman online. Berdasarkan hukum perdata, perjanjian utang piutang secara lisan tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat perjanjian, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menurunkan kepercayaan dan mengganggu hubungan pertemanan antarmahasiswa.

Kata Kunci: Wanprestasi, Utang Piutang, Mahasiswa, Hukum Perdata.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Pemilu di Bawaslu Provinsi Banten

Nabil Zahran Aryadi — 2026-06-13

This study aims to analyze the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) based on the COSO framework in mitigating the risk of election financial management deviations at the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Banten Province, as well as to identify its structural and managerial barriers. The study employed a qualitative approach with a single instrumental case study design. Empirical data collection was conducted through purposive in-depth interviews with the Head of the Administration Division and financial management staff, supported by operational observations in the field. Data validity was tested through source and method triangulation, while data analysis applied the Miles and Huberman interactive model. The results show that all five COSO components have been implemented, ranging from Command Center supervision to digital document audits. However, the effectiveness of these instruments has not achieved a zero-fraud governance ecosystem due to the high penetration of bureaucratic barriers. Structurally, governance is hampered by a human resource regeneration crisis because regulations mandate Civil Servant (PNS) status for treasury positions, triggering overlapping duties, workload asymmetry, and exacerbated by technological infrastructure limitations (blank spots) in regional areas. Managerially, supervisory effectiveness is paralyzed by the time compression phenomenon between the execution of election stages and accounting reporting deadlines. This massive operational workload ultimately triggers document backlogs and generates an erosion of administrative compliance culture among supervisory apparatus.

Keywords: Bawaslu; COSO; Bureaucratic Barriers; Election Financial Management; Internal Control System

Konstitusionalisasi Hak Untuk Dilupakan di Indonesia: Analisis Perlindungan Privasi Warga Negara Dalam Era Digital

abd rahman — 2026-06-13

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko penyebaran dan penyimpanan informasi pribadi secara permanen di ruang siber, sehingga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak privasi warga negara. Salah satu instrumen yang berkembang untuk menjawab persoalan tersebut adalah Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten), yang memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan informasi yang sudah tidak relevan atau berpotensi merugikan dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Hak untuk Dilupakan sebagai hak konstitusional warga negara serta mengkaji implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak untuk Dilupakan merupakan manifestasi hak privasi yang memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Implementasinya telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun masih menghadapi hambatan normatif, kelembagaan, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pembentukan pedoman teknis, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.

Kata kunci: Hak untuk Dilupakan; Hak Privasi; Perlindungan Data Pribad.

Tata Kelola Pembangunan Perkotaan Inklusif: Analisis Peran dan Kolaborasi ITDP Indonesia di Jakarta

Najwa Annisa Balqis — 2026-06-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ITDP sebagai aktor non-negara dalam tata kelola transportasi dan pembangunan perkotaan Jakarta, serta mengkaji seluruh intervensi kebijakan transportasi terhadap tata kelola struktur perkotaan dan mobilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-struktur dengan pihak ITDP Indonesia serta studi dokumentasi dari laporan resmi, kebijakan, buku serta artikel ilmiah yang relevan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITDP Indonesia berperan strategis dalam mendukung tata kelola transportasi dan pembangunan perkotaan melalui advokasi kebijakan, penyusunan kajian berbasis data, serta bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. kontribusi tersebut tercermin dalam pengembangan Bus Transit Rapid (BRT), konsep Transit Oriented Development (TOD), dan dukungan terhadap kebijakan transportasi berkelanjutan. Dalam perspektif Urban Morphology, pengembangan transportasi publik berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan, meningkatkan konektivitas kawasan, dan mendorong terbentuknya struktur kota yang lebih kompak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ITDP Indonesia berperan penting dalam mewujudkan tata kelola transportasi dan perkotaan Jakarta yang lebih inklusif. Temuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pemerintah dan aktor non-negara seperti ITDP dalam menciptakan sistem transportasi yang meningkatkan kualitas masyarakat dan mendukung transformasi tata ruang kota.

Analisis Yuridis Praktik Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Istri

Almaidah Siregar — 2026-06-14

Penelitian ini membahas praktik poligami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada kepastian hukum serta perlindungan keadilan bagi pihak istri. Kajian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus mengungkap berbagai penyimpangan praktik poligami yang masih terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan peluang bagi pelaksanaan poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin pengadilan, persetujuan istri pertama, kemampuan suami dalam memberikan nafkah, serta kewajiban berlaku adil kepada seluruh istri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Selain itu, lemahnya pengawasan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta kuatnya budaya patriarki menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak istri secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar praktik poligami berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu menciptakan keadilan bagi perempuan.

Kata kunci: Poligami; Perkawinan; Kepastian Hukum; Keadilan; Perlindungan Istri

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasional Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Mediasi (Studi pada Karyawan CV. Maria Mustika Jaya)

Dewa Ayu Tirta Jiwantari — 2026-06-25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasional dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada karyawan CV. Maria Mustika Jaya. Sampel penelitian sejumlah 70 orang karyawan yang ditentukan melalui teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Selain itu, kepuasan kerja terbukti mampu memediasi secara parsial komplementer pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasional. Temuan penelitian memperkuat teori pertukaran sosial yang menjelaskan bahwa hubungan antara pimpinan dan karyawan didasarkan pada prinsip timbal balik, di mana penerapan kepemimpinan transformasional yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja sehingga memperkuat komitmen organisasional karyawan terhadap perusahaan. Secara praktis, manajemen CV. Maria Mustika Jaya perlu meningkatkan penerapan kepemimpinan transformasional melalui pemberian motivasi, perhatian individual, serta kesempatan pengembangan diri. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan kepuasan kerja melalui pemberian kompensasi yang sesuai, komunikasi kerja yang baik, dan kesempatan pengembangan karier guna memperkuat komitmen organisasional karyawan.

Kata kunci: Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, Teori Pertukaran Sosial, SEM-PLS

Pengaruh Perceived Organizational Support Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Karyawan Sovereign Bali Hotel)

Amanda Cherlly Agustin — 2026-06-25

Industri perhotelan yang kompetitif menuntut karyawan untuk tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga menunjukkan perilaku ekstra-peran atau Organizational Citizenship Behavior (OCB) guna meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi. Salah satu faktor yang dapat mendorong munculnya perilaku tersebut adalah Perceived Organizational Support (POS), yaitu persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara POS dan OCB, sehingga diperlukan variabel yang dapat menjelaskan mekanisme hubungan tersebut, yaitu komitmen organisasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived organizational support terhadap organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasional sebagai variabel mediasi pada karyawan Sovereign Bali Hotel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode nonprobability sampling. Data diperoleh melalui wawancara dan survei melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan tetap yang berjumlah 56 orang karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived organizational support berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Perceived organizational support juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Selain itu, komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Komitmen organisasional terbukti mampu memediasi pengaruh perceived organizational support terhadap organizational citizenship behavior. Karyawan akan menunjukkan perilaku organizational citizenship behavior dengan kecenderungan yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya komitmen organisasional.

Kata Kunci: perceived organizational support, komitmen organisasional, organizational citizenship behavior

Disonansi Tata Kelola Ekonomi Biru, Insekuritas Pangan Pesisir, dan Kegagalan Ekologi Agro-Maritim di Nusa Tenggara Barat

Arman — 2026-02-02

Penelitian ini bertujuan menganalisis disonansi tata kelola ekonomi biru terhadap meningkatnya insekuritas pangan pesisir dan kegagalan ekologi agro-maritim di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui dua indikator utama, yakni Coastal Household Food Insecurity dan degradasi ekologi agro-maritim. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan melalui kerangka political ecology, ekonomi politik pesisir, dan analisis tata kelola kebijakan. Tahapan penelitian dilakukan melalui analisis bibliometrik terhadap 400 artikel terindeks Scopus periode 2010–2025 menggunakan VOSviewer, penelusuran dokumen kebijakan makro dan meso, penentuan informan secara purposive sampling, pengumpulan data lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, serta analisis tematik-kritis terhadap relasi antara investasi maritim, kebijakan ekonomi biru, dan kerentanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi biru di NTB mengalami reduksi teknokratis yang lebih berorientasi pada pertumbuhan investasi dibanding perlindungan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Indikator Coastal Household Food Insecurity memperlihatkan tingginya kemiskinan, dominasi pengeluaran pangan rumah tangga di atas 60 persen, fluktuasi pendapatan nelayan, serta meningkatnya stunting dan ketergantungan pangan luar daerah. Sementara itu, indikator degradasi ekologi agro-maritim ditunjukkan melalui kerusakan mangrove, penurunan tutupan terumbu karang, abrasi pantai, intrusi air laut, sedimentasi, dan eksploitasi sumber daya laut yang memperlemah produktivitas perikanan tradisional. Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi biru di NTB belum mampu mentransformasikan kelimpahan sumber daya pesisir menjadi keadilan ekologis, ketahanan pangan, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.

Kata kunci: Disonansi, Ekonomi Biru, Pangan Pesisir, Ekologi, Agro maritim.

Rekonfigurasi Tata Kelola Maritim dan Kesejahteraan melalui Integrasi Hak Asasi Laut dan Pekerjaan Manusiawi di Pesisir Nusa Tenggara

Wawan Mulyawan — 2026-06-02

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonfigurasi tata kelola maritim melalui integrasi hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kritis-interpretatif dengan desain studi kasus multi-situs untuk memahami relasi kuasa, ketimpangan distribusi manfaat, serta dinamika sosial-ekologis dalam pembangunan maritim. Tahapan penelitian meliputi telaah literatur kritis dan analisis regulasi maritim, pemetaan aktor melalui purposive dan theoretical sampling, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi biru masih didominasi orientasi pertumbuhan dan investasi sehingga mempersempit akses ruang tangkap masyarakat pesisir, memperkuat marginalisasi nelayan kecil, serta menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Selain itu, dominasi pekerjaan informal, lemahnya perlindungan sosial, rendahnya partisipasi substantif komunitas lokal, dan terbatasnya akses pendidikan serta kesehatan memperlihatkan bahwa pembangunan maritim belum mampu mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan sosial-ekologis yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Kata kunci: ekonomi biru, hak asasi laut, tata kelola maritim, pekerjaan manusiawi, kesejahteraan pesisir.

Dampak Pembangunan Jalan KSB terhadap Aksesibilitas dan Aktivitas Masyarakat Kota Serang: Analisis dalam Perspektif Teori Pembangunan Dusseldorp

Yordanius Yusuf Hutabarat — 2026-06-02

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pembangunan Jalan KSB terhadap aksesibilitas dan aktivitas masyarakat Kota Serang. Pembangunan jalan merupakan salah satu bentuk intervensi infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Jalan KSB memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat, ditandai dengan kemudahan mobilitas, meningkatnya kenyamanan perjalanan, serta lebih mudahnya akses menuju fasilitas publik. Pembangunan jalan juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa serta munculnya peluang usaha baru. Dari aspek sosial, peningkatan konektivitas wilayah mendorong interaksi masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, pembangunan jalan juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa peningkatan volume kendaraan dan perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan Teori Pembangunan Dusseldorp, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur yang dibangun, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hasil pembangunan.

Kata Kunci: aksesibilitas, pembangunan jalan, aktivitas masyarakat.

Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang

Anwar Bilnadzary — 2026-06-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, menggunakan perspektif Public Financial Management (PFM). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pada aspek transparansi, pemerintah desa telah menyediakan akses informasi melalui forum musyawarah, dokumen perencanaan, dan media informasi desa, meskipun penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Pada aspek partisipasi, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan melalui forum musyawarah, namun tingkat keterlibatan warga masih belum merata. Sementara itu, aspek akuntabilitas tercermin dari adanya pengawasan oleh BPD, pendamping desa, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat guna mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Investasi dan Infrastruktur Lingkungan serta Partisipasi Publik terhadap Kualitas Hidup Pelaku UMKM dan Kinerja Lingkungan Peran Moderasi Gaya Hidup Hijau dalam Perspektif Green Accounting di Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB)

Megasuciati Wardani — 2026-06-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja pemerintah, investasi lingkungan, infrastruktur lingkungan, dan partisipasi publik terhadap kualitas hidup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kinerja lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan gaya hidup hijau sebagai variabel moderasi dalam perspektif green accounting. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih rendahnya kinerja lingkungan serta terbatasnya ketersediaan infrastruktur berkelanjutan di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode causal explanatory. Sampel penelitian terdiri atas pelaku UMKM di NTB yang ditentukan melalui teknik probability sampling menggunakan rumus Slovin. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3. Model penelitian mencakup empat variabel independen, yaitu kinerja pemerintah, investasi lingkungan, infrastruktur lingkungan, dan partisipasi publik; dua variabel dependen, yaitu kualitas hidup dan kinerja lingkungan; serta satu variabel moderasi, yaitu gaya hidup hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hidup pelaku UMKM maupun kinerja lingkungan. Selain itu, kualitas hidup terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Gaya hidup hijau juga terbukti memperkuat pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Temuan penelitian menegaskan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah, dukungan investasi lingkungan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan keberlanjutan ekologis. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif green accounting dengan gaya hidup hijau sebagai variabel moderasi yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, investasi lingkungan, infrastruktur lingkungan, partisipasi publik, kualitas hidup, kinerja lingkungan, gaya hidup hijau, green accounting, UMKM.

Literasi Digital Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance di Sulawesi Utara

Al Putri Abral — 2026-06-19

Abstract

The rapid development of technology today is crucial for the bureaucracy to improve public services. However, enhancing technological infrastructure alone is not sufficient; it must be accompanied by the development of human resources to increase the capacity of bureaucratic actors. The qualitative research uses a literature review method and analyses how digital literacy, which consists of four pillars, can serve as an instrument to achieve good governance in North Sulawesi. The results show that digital literacy can support the implementation of effectiveness, efficiency, and responsiveness; digital culture can foster participation, consensus, and equality; digital ethics can promote transparency and accountability; and digital safety can realize the rule of law to protect citizens' personal data. This study concludes that it is necessary to improve digital literacy among human resources, not just focus on developing advanced technology.

Keywords: Digital Literacy, Good Governance, Bureaucracy

Kesiapan Digital Command Center dalam Produksi Kebijakan Adaptif: Diagnostik Smart Governance Pemerintah Kota Bima

Kamaluddin — 2026-06-26

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya evaluasi komprehensif mengenai tingkat kesiapan digital Command Center (C2) Pemerintah Kota Bima sebagai instrumen utama dalam mendukung implementasi smart governance, di tengah berbagai tantangan berupa keterbatasan integrasi sistem informasi, kapasitas sumber daya manusia, interoperabilitas data antarorganisasi perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesiapan digital Command Center Kota Bima dalam mendukung produksi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berdasarkan kerangka United Nations E-Government Development Index (EGDI) yang mencakup dimensi layanan daring, infrastruktur telekomunikasi, dan modal manusia bidang teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Command Center Kota Bima telah memiliki fondasi digital yang relatif memadai melalui ketersediaan infrastruktur jaringan, sistem informasi pemerintahan, pusat pemantauan digital, serta dukungan regulasi yang memungkinkan penguatan tata kelola berbasis data. Namun demikian, tingkat kematangan digital masih berada pada fase transisional karena integrasi lintas sistem, pemanfaatan teknologi analitik cerdas, dan kapasitas SDM belum berkembang secara optimal. Meski demikian, keberadaan Command Center terbukti mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor, mempercepat respons pemerintah terhadap permasalahan publik, memperkuat mitigasi risiko, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan data dan informasi digital secara real-time.

Kata Kunci: Command Center; Kesiapan Digital; Smart Governance; Tata Kelola Berbasis Data; Kebijakan Adaptif.

Relevansi Konsep Significant Economic Presence Terhadap Reformasi Pajak Digital Indonesia Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Abd. Rahman — 2026-06-19

Perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan terhadap sistem perpajakan internasional yang selama ini bertumpu pada konsep kehadiran fisik (physical presence) sebagai dasar pengenaan pajak. Kondisi tersebut mendorong munculnya konsep Significant Economic Presence (SEP) sebagai alternatif nexus perpajakan bagi perusahaan digital yang memperoleh keuntungan dari suatu negara tanpa kehadiran fisik yang memadai. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pemajakan ekonomi digital dan OECD Pillar One, kajian mengenai relevansi SEP dalam reformasi pajak digital Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SEP dalam sistem hukum perpajakan Indonesia serta mengkaji relevansinya dalam reformasi pajak digital nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi SEP sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi digital dan upaya memperluas hak pemajakan negara. SEP relevan dalam mendukung reformasi pajak digital karena mampu mengatasi keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT), memperkuat keadilan pajak, melindungi hak pemajakan negara pasar, dan memperluas basis pajak nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keberadaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), ketidakjelasan parameter SEP, keterbatasan akses data digital, serta perkembangan OECD Pillar One. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkuat konsep economic presence sebagai dasar nexus perpajakan digital dan secara praktis menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi nasional dan internasional untuk mendukung reformasi pajak digital Indonesia.

Kata Kunci: Significant Economic Presence; pajak digital; reformasi perpajakan; UU HPP; OECD Pillar One.

Kritik Sosial Generasi Z dalam Konten TikTok Pray For Sumatra: Analisis Narasi Bencana dan Kepemimpinan

Cecep Ahmad Topa — 2026-06-20

Abstract

This study analyzes how Generation Z uses TikTok to create critical narratives about the November 2025 flood disaster in Sumatra and respond to government leadership, rather than simply expressing sympathy. Using a qualitative approach with a focus on narrative analysis, this study explores five TikTok videos using the hashtag #PrayForSumatra created by young content creators aged 17 to 25. The results of this study show that the content is not only about prayer and loss, but also contains social criticism organized in six recurring narrative patterns. These findings confirm that Generation Z is not only a passive and empathetic audience, but also an active communicator, utilizing digital media to change the way society understands the disaster, from a mere "natural tragedy" to a "policy failure that requires structural accountability" from the government. This study ultimately highlights the importance of critical literacy and digital activism of Generation Z in responding to the disaster, with TikTok serving as a means of narrative resistance to the official explanation from the government.

Keywords: Generation Z, TikTok, Narrative Analysis, Disaster Communication, Leadership Crisis.

Abstrak

Penelitian ini meneliti cara Generasi Z menciptakan cerita yang menyoroti masalah terkait banjir di Sumatra pada November 2025 lewat TikTok, sekaligus merespons cara pemerintah bertindak, bukan sekadar menunjukkan rasa sedih. Dengan melihat cara narasi dibuat, studi ini mengamati lima video TikTok bertagar #PrayForSumatra yang dibuat anak muda berumur 17 sampai 25 tahun. Hasilnya, video-video itu bukan hanya berisi doa dan kesedihan, tetapi juga punya kritik sosial dalam enam pola narasi yang muncul berulang. Temuan ini menunjukkan Generasi Z bukan cuma orang yang diam dan ikut merasakan, tapi juga orang yang aktif bicara pakai internet untuk mengubah pandangan orang tentang bencana, dari sekadar "kejadian alam" jadi "kebijakan yang gagal dan pemerintah harus bertanggung jawab". Studi ini akhirnya menekankan pentingnya Generasi Z bisa berpikir kritis dan aktif di internet saat ada bencana, dengan TikTok menjadi cara untuk melawan cerita resmi dari pemerintah.

Kata kunci: Generasi Z, TikTok, Analisis Narasi, Komunikasi Bencana, Krisis kepemimpinan.

Transformasi Demokrasi Indonesia: Refleksi Kritis, Tantangan Multidimensi, dan Agenda Penguatan Peradaban Politik

Agus Sutisna — 2026-06-02

Pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia telah berhasil membangun fondasi prosedural yang kokoh, namun saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa gejala regresi demokrasi (democratic backsliding). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistemik problematika demokrasi Indonesia kontemporer serta merumuskan strategi penguatan demokrasi berbasis nilai dan partisipasi publik yang substansial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research), penelitian ini melakukan analisis tematik terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta fenomena politik terkini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa problematika demokrasi Indonesia bersifat multidimensi, yang mencakup rendahnya literasi demokrasi, dominasi proseduralisme elektoral, krisis etika publik di tingkat elite, polarisasi sosial yang tajam, hingga menyempitnya ruang ekspresi warga akibat regulasi yang problematik. Kondisi ini diperparah oleh dominasi oligarki dan lemahnya akuntabilitas politik yang menjauhkan demokrasi dari esensi keterwakilan rakyat. Sebagai langkah transformatif, studi ini merumuskan enam strategi penguatan demokrasi: (1) revitalisasi civic education berbasis nilai lokal; (2) reformasi rekrutmen politik dan transparansi legislasi; (3) pelembagaan etika publik sebagai fondasi moral kebijakan; (4) perlindungan terhadap kebebasan sipil dan ruang ekspresi digital; (5) penguatan peran masyarakat sipil melalui sekolah kader demokrasi; serta (6) pembangunan demokrasi yang berkeadilan sosial melalui kebijakan redistributif. Melalui sinergi strategi tersebut, diharapkan demokrasi Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar mekanisme elektoral rutin menjadi sebuah proyek peradaban politik yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Reinterpretasi Varians Anggaran: Sensemaking Auditee dan Paradoks Akuntabilitas Publik Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Pada Dpupr Jember

Andini Risma Ilhami — 2026-06-02

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan varians anggaran oleh auditee, bagaimana pemaknaan tersebut membentuk praktik akuntabilitas, serta dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varians anggaran dimaknai sebagai fenomena yang wajar karena dipengaruhi faktor teknis dan non-teknis seperti hasil lelang, perubahan harga, dan kondisi lapangan. Pemaknaan ini membentuk praktik akuntabilitas yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga narasi yang didukung data untuk memperoleh legitimasi dari auditor. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan symbolic compliance, di mana kepatuhan lebih bersifat administratif. Varians juga memengaruhi penilaian akuntabilitas, di mana kemampuan menjelaskan varians menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan anggaran dipandang sebagai amanah, namun masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal dan praktik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa varians anggaran merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan aspek teknis, sosial, dan normatif.

Kata kunci: varians anggaran, akuntabilitas, sensemaking, symbolic compliance, akuntansi syariah

Inflation Persistence and the Limited Impact of Monetary Policy Instruments Evidence from Indonesia

Wila Delvia — 2026-06-02

Inflation is one of the key indicators in maintaining a country’s economic stability. Changes in global economic conditions, the COVID-19 pandemic, and the dynamics of monetary policy have caused inflation in Indonesia to fluctuate during the 2015–2025 period. Monetary policies implemented by Bank Indonesia through the control of interest rates, money supply, and exchange rate stability play an important role in maintaining price stability. In addition, inflation in previous periods is also presumed to influence current inflation through the phenomenon of inflation persistence. This study aims to analyze the effects of interest rates, changes in money supply, exchange rate changes, and inflation lag on inflation in Indonesia during the 2015–2025 period. This study employed a quantitative approach using quarterly time-series data from 2015 to 2025. The data used were secondary data obtained from Bank Indonesia and Statistics Indonesia. The analytical techniques employed included descriptive statistical analysis, multiple linear regression analysis, classical assumption tests, simultaneous significance testing (F-test), and partial significance testing (t-test) using the EViews program. The results indicate that, simultaneously, interest rates, changes in money supply, exchange rate changes, and inflation lag have a significant effect on inflation in Indonesia. Partially, interest rates have a negative and insignificant effect on inflation, changes in money supply have a positive and insignificant effect on inflation, exchange rate changes have a positive and insignificant effect on inflation, while inflation lag has a positive and significant effect on inflation in Indonesia. These findings indicate that inflation in Indonesia tends to be influenced by inflation persistence from previous periods. The implications of this study suggest that inflation control does not solely depend on current monetary policy but also needs to consider the influence of inflation in previous periods. Therefore, Bank Indonesia needs to maintain the consistency of its monetary policy through the control of interest rates, liquidity, and exchange rate stability in order to preserve price stability and support national economic stability.

Keywords: monetary policy, interest rates, money supply, exchange rate, inflation lag, inflation

Analisis Strategi Komunikasi Publik Pegawai Konsulat dalam Memberikan Pelayanan kepada Mahasiswa Timor – Leste di Bali

Mazarello Maria Luz D Jesus Assuncao — 2026-06-14

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh pegawai Konsulat Jenderal Timor-Leste di Bali dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa Timor-Leste. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan bersifat fleksibel dan adaptif melalui komunikasi langsung serta media digital seperti WhatsApp. Pegawai konsulat juga menyesuaikan penggunaan bahasa dan pendekatan komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dengan latar belakang budaya yang berbeda. Namun, masih ditemukan hambatan komunikasi berupa keterlambatan informasi, pola komunikasi yang cenderung satu arah, dan distribusi informasi yang belum merata. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pegawai konsulat menerapkan strategi adaptif melalui penyederhanaan bahasa, peningkatan komunikasi dua arah, dan pemanfaatan media digital. Dengan demikian, komunikasi yang interaktif dan responsif menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Konsulat Jenderal Timor-Leste di Bali.

Kata Kunci: strategi komunikasi publik; pelayanan konsuler; komunikasi antarbudaya; media digital

Transformasi Tata Kelola Pasca-Banjir di Bima: Inovasi Administratif dalam Rehabilitasi Ekosistem Berkelanjutan

Nurlaila — 2026-06-19

Banjir berulang yang terjadi di Kota Bima selama periode 2016–2025 telah menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, sekaligus mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan rehabilitasi lingkungan yang berorientasi keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi tata kelola administratif pasca-banjir melalui pendekatan Pengelolaan Adaptif inovatif dalam mendukung rehabilitasi ekosistem berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kota Bima, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antarlembaga, kapasitas adaptif pemerintah daerah, serta faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi pasca-banjir sangat ditentukan oleh penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi sosial melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi terintegrasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta pengambilan keputusan partisipatif. Selain itu, adaptivitas tata kelola tercermin dalam inovasi kebijakan rehabilitasi daerah aliran sungai, penguatan fungsi ekologis wilayah, dan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem pasca-bencana merupakan proses transformasi administratif yang memperkuat ketahanan ekologis, meningkatkan kapasitas adaptif kelembagaan, serta mendukung pembangunan daerah yang resilien dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola Adaptif; Rehabilitasi Ekosistem; Collaborative Governance; Pascabanjir; Pembangunan Berkelanjutan.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perusakan Hutan sebagai Kejahatan Lingkungan Hidup di Indonesia

Cantika Putri Ayu — 2026-07-06

Perusakan hutan adalah salah satu jenis tindakan merusak lingkungan yang menyebabkan dampak buruk terhadap pertahanan ekosistem serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini ingin melihat bagaimana hukum di Indonesia mengatur tindakan merusak hutan serta sanksi hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perusakan hutan diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Orang yang merusak hutan, baik yang sendirian maupun perusahaan, bisa diproses secara hukum jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan pada hutan. Sanksi yang bisa diberikan adalah berupa hukuman penjara, hukuman denda, dan kewajiban untuk memulihkan lingkungan. Sehingga, diperlukan hukum yang diterapkan dengan baik agar bisa mencegah dan mengatasi perusakan hutan, sehingga lingkungan hidup di Indonesia tetap terjaga.

Kata kunci: perusakan hutan, tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, kehutanan.

Rekonstruksi Regulasi Pajak Aset Kripto: Menakar Urgensi Harmonisasi Hierarki Perundang-undangan Fiskal

Winanda Fajri Al Hakim winanda — 2026-06-13

Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum dan perpajakan yang semakin kompleks seiring transformasinya dari komoditas menjadi instrumen keuangan digital. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai dasar hukum pengenaan pajak, legitimasi pengaturannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pengaturan pajak aset kripto di Indonesia, khususnya terkait kekosongan norma dalam undang-undang perpajakan, kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan teknis, serta potensi pengujian yudisial terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak aset kripto masih menyisakan persoalan yuridis karena belum terdapat ketentuan eksplisit dalam undang-undang perpajakan yang mengatur klasifikasi aset kripto sebagai objek pajak tertentu. Di sisi lain, pengaturan yang bertumpu pada peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan persoalan hierarki norma apabila materi muatannya dianggap melampaui delegasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kondisi tersebut membuka kemungkinan dilakukannya judicial review terhadap regulasi perpajakan aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan legitimasi pemungutan pajak, serta mendukung perkembangan ekosistem aset digital nasional yang berkelanjutan dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan kelembagaan pengawasan aset kripto setelah berlakunya reformasi sektor keuangan belum sepenuhnya diikuti penyesuaian norma perpajakan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman interpretasi penerapan dan penegakan hukum di lapangan nasional.

Pengaruh Service Attitude, Human Competency, dan Service Facility Support terhadap Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Belitung

Viona Anisa Nurjannah — 2026-06-26

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh service attitude, human competency, dan service facility support terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Belitung. Data diperoleh melalu penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pengguna layanan dengan menggunakan metode non probability sampling dengan skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert lima poin. Hasil uji instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel. Uji asumsi klasik membuktikan bahwa data terdistribusi normal serta model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) service attitude terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan badan pengawas obat dan makanan di belitung, (2) human competency terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan badan pengawas obat dan makanan di belitung, dan (3) service facility support terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan badan pengawas obat dan makanan di Belitung.

Faktor – Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Rida Fauziah — 2026-06-19

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh distribusi Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan infrastruktur, dan realisasi investasi terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya disparitas pembangunan yang signifikan, dimana kontribusi ekonomi nasional masih terpusat di wilayah tertentu, pembangunan infrastruktur jalan,listrik,dan air bersih terbukti menjadi faktor krusial dalam mendorong produktivitas dan indeks pembangunan manusia (IPM). Meskipun distribusinya belum merata dan masih di dominasi oleh beban sektor konsumtif. Di sisi lain, investasi luar negeri pada sektor perindustrian mencapai 8.000 juta US$ dan transportasi menjadi pendorong utama pertumbuhan melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Pemerataan alokasi modal dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan serta memperkuat daya saing ekonomi nasional secara global.

Kata kunci: PDB, infrastruktur, investasi, ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah

Peran Pajak Sebagai Instrumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Masyarakat

Bayu Krisna Mukti Kadang — 2026-06-25

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), tetapi juga memiliki fungsi mengatur (regulerend) untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang sosial ekonomi. Artikel ini membahas peran pajak sebagai instrumen pengendalian pencemaran lingkungan yang dikenal dengan konsep green tax atau pajak lingkungan. Penerapan pajak lingkungan bertujuan untuk memaksa subjek pajak, khususnya di sektor industri yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, untuk memperhitungkan kembali dampak lingkungan dari kegiatan usaha mereka. Implementasi kebijakan ini di Indonesia tercermin melalui pengenaan pajak karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dalam UU Perseroan Terbatas, serta pengaturan insentif dan disinsentif ekonomi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui instrumen-instrumen regulasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat menekan tingkat emisi, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan beralih pada pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Analisis Good Governance dalam Implementasi E-Government pada Kebijakan E-KTP di Jakarta Selatan

Najwa Annisa Balqis — 2026-06-03

Penerapan e-government melalui program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program e-KTP di Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui perspektif good governance serta mengidentifikasi kendala lokal dan keterkaitannya dengan dinamika tata kelola di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis laporan resmi pemerintah. Analisis difokuskan pada empat variabel utama: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-KTP di Jakarta Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, yang dibuktikan dengan kepatuhan prosedural yang tinggi dan kepuasan masyarakat yang positif terhadap integritas aparatur. Namun, penelitian menemukan bahwa efektivitas dan responsivitas masih belum optimal akibat kendala teknis, seperti ketidakstabilan server dan keterbatasan fasilitas fisik. Hambatan lokal tersebut pada dasarnya berkelindan dengan permasalahan sistemik di tingkat nasional, terutama terkait integrasi infrastruktur data dan manajemen rantai pasok blangko e-KTP. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun transformasi digital telah meningkatkan akuntabilitas administratif, keberhasilan akhirnya bergantung pada sinkronisasi kebijakan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan sistem tata kelola yang responsif dan terintegrasi.

Penelitian ini memberikan analis Implementasi Artificial Intelligence Dalam Prediksi Hasil Panen Petani Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Soppeng

Kasmirandi 2280 — 2026-06-07

Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai implementasi Artificial Intelligence (AI) untuk prediksi hasil pertanian di pedesaan Kabupaten Soppeng. Menghadapi volatilitas iklim yang meningkat, petani kecil di Soppeng mulai mengadopsi alat presisi digital untuk menstabilkan produktivitas padi dan jagung. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi spasial. Investigasi berfokus pada sinergi antara algoritma machine learning, data meteorologi real-time, dan sensor hara tanah. Temuan mengungkapkan bahwa meskipun platform AI seperti JIVA dan model machine learning lokal secara signifikan meningkatkan akurasi peramalan dan optimalisasi alokasi sumber daya, efektivitasnya terhambat oleh "kesenjangan digital" yang ditandai oleh rendahnya literasi di kalangan petani tua dan infrastruktur internet yang tidak memadai di kecamatan terpencil. Studi ini menekankan perlunya kerangka kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan infrastruktur dengan pengembangan modal manusia yang intensif untuk memastikan transformasi digital yang berkelanjutan di pertanian pedesaan.