Journal of Citizenship

9-6028 886 Framing and Semiotics of Online Media Reporting On The Ira Puspadewi PT ASDP Corruption Case: Critical Discourse Analysis Based On Entman and Barthes Theories

Arsela Dewi Octavianti, Dwi Putra Asmara — Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0000

Public trust in anti-corruption institutions in Indonesia remains fragile, as reflected in the declining score of Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) in 2025. The corruption case of former President Director of PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, attracted public attention because she was found guilty on November 20, 2025, but rehabilitation received from the President, thus sparkng a sharp public debate. This study examines how six Indonesian online media outlets framed the case using Entman's theory and Roland Barthes' semiotic theory. Using a qualitative approach based on critical discourse analysis, this study purposively selected news and photo samples from the period of November 20-28, 2025. The research findings identified four conflicting frames: the legal-institutional frame, the victimization frame, the political intervention frame, and the constitutional frame. Semiotic analysis of the acquittal photo shows a shift in meaning from the denotative sign of a defendant wearing a KPK prisoner's vest to the connotative myth of moral redemption. This study concludes that online media do not merely report legal facts neutrally, but have become an arena for the struggle for the meaning of justice among elite actors.

Keywords: Media Framing, Roland Barthes’s Semiotics, Corruption in State-Owned Enterprises, Online Media, Critical Discourse

Abstrak

Kepercayaan publik terhadap institusi antikorupsi di Indonesia masih rapuh, tergambar dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025. Kasus korupsi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, menjadi perhatian publik karena ia divonis bersalah pada 20 November 2025, namun menerima rehabilitasi dari Presiden, sehingga memicu perdebatan publik yang tajam. Penelitian ini mengkaji bagaimana enam media online Indonesia membingkai kasus tersebut menggunakan teori Entman dan menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana kritis, penelitian ini memilih sampel berita dan foto secara purposif dari periode 20-28 November 2025. Temuan penelitian mengidentifikasi empat frame yang saling bertentangan: frame hukum-institusional, frame viktimisasi, frame intervensi politik, serta frame konstitusional. Analisis semiotik atas foto pembebasan menunjukkan pergeseran makna dari tanda denotatif seorang terdakwa berompi tahanan KPK menuju mitos konotatif tentang penebusan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media online tidak sekadar melaporkan fakta hukum secara netral, melainkan menjadi arena pertarungan makna keadilan di antara aktor-aktor elite. Kata kunci: Framing Media, Semiotika Roland Barthes, Korupsi BUMN, Media Online, Wacana Kritis

Parameter Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Kasus Pencurian yang Menyebabkan Kematian: Analisis Kasus Muhyani di Kota Serang

Dihan Ahmad Baslayn — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadinya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat seseorang melakukan perbuatan menyimpang. Pembunuhan terhadap pencuri adalah fenomena yang sering muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tindakan tersebut memunculkan dilema moral dan hukum yang kompleks dalam penegakan hukum pidana. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan batasan dalam perlindungan diri. Pembahasan mengenai tindakan pembunuhan terhadap pencuri menuntut pemahaman mendalam akan kerangka hukum yang mengatur tindakan tersebut, sekaligus menganalisis aspek-aspek keadilan dan moralitas dalam konteks penegakan hukum. Kajian ini mempertahankan sejauh mana perlindungan diri dapat dibenarkan dalam hukum pidana, dan sejauh mana hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus-kasus semacam ini. Solusi yang ditawarkan dalam peristiwa tersebut dengan menekankan pemahaman hukum masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) berkolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan Walantaka. Target yang ingin dicapai antara lain, Pertama memberikan pendampingan, sosialisasi penguatan kesadaran masyarakat terkait proses pembelaan terpaksa yang benar menurut pandangan hukum. KUHP mengatur mengenai alasan penghapus pidana pada pembelaan terpaksa (noodweer). Kedua, penulis menggambarkan studi kasus dan simulasi. Proses ini menjadi penting karena setiap keadaan kejadian suatu perkara memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tergantung kejadian perkaranya. Ketiga, penekanan pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana orang lain, masyarakat di dorong untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap gerak-gerik mencurigakan dari orang asing atau situasi yang tidak wajar. Kemudian jika terdapat kejadian yang mencurigakan, masyarakat diharapkan berani melapor (early warning) kewaspadaan aktif termasuk keberanian melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwajib sebelum tindak pidana benar-benar terjadi atau sebelum kerugian membesar.

Kata kunci: Pencurian, Pembelaan Terpaksa, Menyebabkan Matinya Orang Lain

Transparansi Algoritmik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Digital: Studi Eksperimental dalam Konteks Kota Bandung

Rizki Mulyana — Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 +0000

Pemanfaatan sistem algoritmik dalam pelayanan publik digital memunculkan persoalan mendasar mengenai transparansi, akuntabilitas, keadilan prosedural, dan kepercayaan warga, khususnya ketika keputusan otomatis maupun keputusan yang dibantu algoritma memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh dua dimensi transparansi algoritmik, yaitu accessibility dan explainability, terhadap kepercayaan pada algoritma, kepercayaan pada aparatur publik, persepsi akuntabilitas algoritmik, dan keadilan prosedural dalam konteks pelayanan publik digital di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan behavioral public administration melalui dua eksperimen survei berbasis skenario dengan desain faktorial 2 × 2 yang memanipulasi tingkat accessibility rendah–tinggi dan explainability rendah–tinggi pada konteks keputusan berdiskresi rendah dan tinggi. Karena belum tersedia data lapangan aktual, naskah demonstratif ini menggunakan reconstructed pilot/simulated experimental dataset yang terdiri atas 960 profil partisipan sintetis dan 1.920 observasi skenario. Hasil menunjukkan bahwa pada keputusan berdiskresi rendah, explainability meningkatkan kepercayaan pada algoritma secara signifikan (B = 0,559; p < 0,001), sedangkan accessibility tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan algoritmik. Namun, kedua dimensi transparansi secara signifikan meningkatkan persepsi akuntabilitas dan keadilan prosedural. Pada keputusan berdiskresi tinggi, accessibility (B = 0,422; p < 0,001) dan explainability (B = 0,418; p < 0,001) sama-sama meningkatkan kepercayaan pada algoritma, sedangkan explainability juga meningkatkan kepercayaan terhadap aparatur. Efek paling kuat ditemukan pada persepsi akuntabilitas. Analisis lintas konteks menunjukkan bahwa nilai tambah accessibility semakin penting ketika tingkat diskresi meningkat, sementara pengaruh explainability relatif konsisten. Keadilan prosedural juga memediasi sebagian hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Temuan menegaskan bahwa tata kelola algoritmik yang akuntabel membutuhkan kombinasi akses audit, penjelasan yang dapat dipahami, answerability, contestability, pengawasan manusia, koreksi data, dan mekanisme pemulihan.

Keadilan Spasial Puskesmas dan Pemenuhan Hak Warga di Kawasan Metropolitan Tangerang Raya

Abdul Aziz — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Ketimpangan akses pelayanan publik di kawasan metropolitan bukan sekadar persoalan jumlah fasilitas, melainkan persoalan keadilan spasial dan pemenuhan kewarganegaraan secara substantif. Penelitian ini menganalisis ketimpangan akses pelayanan publik di kawasan metropolitan Tangerang Raya yang terdiri atas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan mengadaptasi logika spatial equity Chen et al. (2021), penelitian menggabungkan pencocokan distribusi penduduk-fasilitas, rasio tingkat pelayanan, Koefisien Gini, Kurva Lorenz, dan location quotient. Karena data berkoordinat yang terharmonisasi untuk seluruh sektor pelayanan belum tersedia secara serentak, Puskesmas digunakan sebagai layanan sentinel yang paling dapat dibandingkan antardaerah, sedangkan sektor pelayanan publik lain digunakan dalam interpretasi kelembagaan dan hak warga. Data resmi tahun 2024 dihimpun dari BPS dan pemerintah daerah. Tiga wilayah menampung sekitar 6,82 juta penduduk dengan 119 Puskesmas. Kabupaten Tangerang menampung lebih dari separuh penduduk metropolitan, tetapi hanya memiliki 44 Puskesmas dengan location quotient 0,73; Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan masing-masing memiliki location quotient 1,22 dan 1,36. Pada skala kecamatan, Koefisien Gini distribusi Puskesmas terhadap penduduk sebesar 0,133 di Kota Tangerang dan 0,091 di Kota Tangerang Selatan. Namun, location quotient mengungkap defisit layanan lokal yang tidak terlihat dari nilai Gini agregat, terutama di Larangan dan sejumlah kecamatan berpenduduk besar. Temuan menegaskan bahwa status kewarganegaraan yang setara tidak otomatis menghasilkan akses efektif yang setara. Kebijakan pelayanan publik metropolitan perlu diarahkan pada koordinasi lintas batas, investasi berbasis kebutuhan, dan pemantauan keadilan spasial secara rutin.

Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal dalam Penguatan Demokrasi pada Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak

Rian Ramadan — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Partisipasi politik pada masyarakat adat tidak memadai apabila hanya dibaca melalui tingkat kehadiran pemilih, karena norma kolektif, otoritas adat, musyawarah, serta hubungan selektif dengan negara ikut membentuk praktik kewargaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dan kearifan lokal berkontribusi terhadap penguatan demokrasi pada masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Artikel mengadaptasi logika studi kasus dan orientasi tematik penelitian Nastain dan Aminuddin mengenai komunitas Samin, tetapi tidak memindahkan atribut budaya Samin ke konteks Baduy. Karena tidak tersedia data wawancara lapangan Baduy yang diberikan untuk penyusunan naskah ini, basis empiris penelitian berupa studi kasus kualitatif berbasis dokumen dengan korpus 12 sumber akademik dan institusional yang dipilih secara purposif, terbit 2014–2026, dan membahas partisipasi politik Baduy, tata kelola adat, hak pilih, kearifan lokal, serta relasi adat–negara. Data dianalisis melalui pengodean tematik, triangulasi dokumen, dan pemetaan frekuensi deskriptif. Hasil pengodean menunjukkan bahwa kepatuhan adat/pikukuh (10 dari 12 dokumen), partisipasi elektoral (8/12), kepemimpinan adat sebagai mediator (8/12), adaptasi selektif terhadap negara dan modernisasi (7/12), serta musyawarah/konsensus (6/12) merupakan tema paling dominan. Temuan menunjukkan bahwa penguatan demokrasi bekerja melalui model yang tertanam dalam komunitas: kearifan lokal membentuk institusi adat; institusi adat memediasi deliberasi dan hubungan eksternal; partisipasi berlangsung melalui jalur elektoral, komunal, representasional, dan pengawasan; sedangkan legitimasi demokrasi bergantung pada penghormatan terhadap otonomi budaya dan hadirnya representasi substantif. Demokrasi Baduy lebih tepat dipahami sebagai kewargaan yang dinegosiasikan dan tertanam secara kultural, bukan pilihan biner antara berpartisipasi dan mengisolasi diri.

Kapitalisme Digital dalam Ekosistem E-Commerce: Analisis Komunikasi Pemasaran Digital UMKM pada Program Juragan Umkm melalui Perspektif Surveillance Capitalism dan Digital Labour

Mella Astriyanti, Djaliyyatuzzahroh Djaliyyatuzzahroh — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan ekosistem e-commerce memberikan peluang perluasan pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus menghadirkan tantangan terkait penguasaan data dan beban kerja digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik komunikasi pemasaran digital UMKM dalam program Juragan UMKM melalui perspektif surveillance capitalism dan digital labour. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan digital, serta analisis dokumen terhadap pelaku UMKM peserta program. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial, iklan berbayar, dan fitur promosi platform memperluas peluang komunikasi pemasaran, tetapi sekaligus meningkatkan ketergantungan UMKM terhadap mekanisme algoritmik. Aktivitas pemasaran menghasilkan jejak data yang pengelolaannya tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pelaku usaha. Selain itu, produksi konten, interaksi pelanggan, dan penyesuaian terhadap algoritma menciptakan beban kerja digital yang sering tidak diperhitungkan dalam biaya operasional. Penelitian ini memperlihatkan hubungan antara peluang pemberdayaan digital dan ketimpangan struktural dalam ekonomi platform. Temuan tersebut menegaskan pentingnya literasi data, transparansi algoritmik, pengelolaan biaya kerja digital, serta penguatan kemandirian UMKM untuk mendukung transformasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kapitalisme Digital; E-Commerce; UMKM; Surveillance Capitalism; Digital Labour.

Penerapan Metode Diskusi Kelompok dalam Meningkatkan Keberanian Berpendapat Peserta Didik Kelas VII A SMP Negeri 3 Bajawa

Valentina Viktoria Lame Dolu — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode diskusi kelompok dan mengetahui pengaruhnya terhadap keberanian berpendapat peserta didik pada materi Aku Citra Allah di kelas VII A SMP Negeri 3 Bajawa. Penelitian menggunakan desain Kemmis dan McTaggart yang dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 17 peserta didik kelas VII A (13 laki-laki dan 4 perempuan). Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan perhitungan persentase. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase peserta didik pada kategori baik dan sangat baik secara konsisten, dari 17,6% pada kondisi awal menjadi 47,1% pada Siklus I, dan 76,5% pada Siklus II, sehingga melampaui indikator keberhasilan sebesar 75%. Peningkatan pada Siklus II terutama didorong oleh pembagian peran bergiliran dalam kelompok (moderator, notulis, dan juru bicara) serta penguatan positif yang lebih intensif dari guru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode diskusi kelompok efektif meningkatkan keberanian berpendapat peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti.

Strategi Komunikasi Politik Partai Dalam Menghadapi Dominasi Pemilih Generasi Z dan Milenial Pada Pemilu Indonesia 2029

Ristu Tri Hastawan — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Transformasi demografi pemilih dan percepatan teknologi digital diproyeksikan menjadi faktor penentu dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu 2029. Pada Pemilu 2024, Generasi Z dan Milenial mencapai sekitar 58,38% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 61–65% pada Pemilu 2029. Kondisi ini menuntut partai politik mengubah orientasi komunikasi dari kampanye konvensional menjadi pendekatan berbasis data, teknologi digital, dan pembangunan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik pemilih Generasi Z dan Milenial, mengidentifikasi tantangan komunikasi politik menuju Pemilu 2029, serta merumuskan model strategi komunikasi politik yang adaptif bagi partai politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), memanfaatkan data resmi KPU, BPS, dan APJII serta literatur ilmiah nasional dan internasional, yang dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan SWOT dan PESTEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pemilih muda mengubah paradigma komunikasi politik dari pendekatan berpusat pada figur menuju komunikasi yang menekankan kredibilitas, interaksi, transparansi, dan bukti empiris, sementara perkembangan kecerdasan buatan, media sosial, disinformasi, dan fenomena creator politics menjadi tantangan sekaligus peluang. Penelitian ini menawarkan Data-Driven Political Communication Model (DDPCM) yang mengintegrasikan analisis data pemilih, segmentasi audiens, narasi berbasis isu, pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan komunitas digital, dan evaluasi berkelanjutan sebagai kerangka strategis menghadapi Pemilu 2029. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan elektoral partai politik ke depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan mengelola komunikasi politik yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kepercayaan publik.

Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dan Partisipasi Politik Generasi Muda: Model Proof-of-Concept untuk Demokrasi Lokal di Provinsi Banten

Ira Sopiyah — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Kecerdasan artifisial generatif (generative artificial intelligence/GAI) semakin berperan sebagai perantara informasi yang digunakan generasi muda untuk mencari, meringkas, menafsirkan, dan memproduksi konten politik. Berangkat dari studi Karanja dan Musili (2026) mengenai aktivisme politik berbasis AI pada Gen Z Kenya, artikel ini mengembangkan model kontekstual mengenai perubahan perilaku politik berbasis AI dalam demokrasi lokal di Provinsi Banten. Karena tidak tersedia dataset lapangan, seluruh hasil numerik dalam artikel menggunakan dataset survei simulasi yang diberi label secara eksplisit (N = 440), mencakup delapan kabupaten/kota di Banten, dan tidak boleh diperlakukan sebagai estimasi populasi atau hasil survei aktual. Penelitian memodelkan empat konstruk reflektif, yaitu pemanfaatan AI, apropriasi AI untuk kepentingan politik, partisipasi politik online, dan partisipasi politik offline, kemudian mengevaluasi model pengukuran dan model struktural menggunakan alur analisis berorientasi PLS-SEM dengan 5.000 bootstrap. Model pengukuran simulasi menunjukkan konsistensi internal tinggi (Cronbach’s alpha = 0,903–0,913; composite reliability = 0,928–0,935), validitas konvergen (AVE = 0,722–0,743), dan validitas diskriminan yang memadai (HTMT < 0,71). Pada model struktural, pemanfaatan AI berhubungan kuat dengan apropriasi AI politik (? = 0,581; p < 0,001), apropriasi AI politik berhubungan dengan partisipasi online (? = 0,463; p < 0,001), dan partisipasi online berhubungan dengan partisipasi offline (? = 0,491; p < 0,001). Sebaliknya, jalur langsung pemanfaatan AI terhadap partisipasi offline kecil dan tidak signifikan (? = 0,052; p = 0,263), sedangkan jalur mediasi serial melalui apropriasi politik dan partisipasi online signifikan (? = 0,132; IK 95% [0,095; 0,174]). Pola simulasi ini menegaskan interpretasi berbasis mekanisme: AI tidak otomatis menghasilkan partisipasi politik; pengaruh politiknya muncul ketika generasi muda mengapropriasi AI untuk tujuan kewargaan-politik dan menghubungkan keterlibatan digital dengan praktik demokrasi offline.

Disinformasi Digital dan Kepercayaan Publik dalam Demokrasi Lokal: Peran Literasi Politik di Kota Tegal

A'zham Albar Rasyid — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Platform digital telah mengubah demokrasi lokal dengan memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik, tetapi pada saat yang sama meningkatkan paparan terhadap misinformasi, disinformasi, framing manipulatif, dan konten politik berbasis kebencian. Penelitian ini menganalisis bagaimana disinformasi digital dan literasi politik membentuk kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal di Kota Tegal, Jawa Tengah. Penelitian menggunakan desain kualitatif-deskriptif melalui analisis dokumen dan triangulasi tematik terhadap dokumen resmi kepemiluan, publikasi statistik, laporan literasi digital, basis data pemeriksaan fakta, dan literatur ilmiah. Analisis menggabungkan bukti lokal dari KPU Kota Tegal dan Bawaslu Kota Tegal dengan data nasional dari BPS, APJII, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Mafindo. Hasil menunjukkan bahwa demokrasi lokal Kota Tegal bekerja di dalam ekosistem digital nasional yang sangat terkoneksi: penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% pada 2024, sementara indeks literasi digital nasional berada pada kategori sedang dengan skor 3,78. Mafindo mencatat peningkatan tajam hoaks politik dan kepemiluan, sedangkan peta kerawanan Pemilihan 2024 Kota Tegal secara eksplisit memasukkan hoaks, kampanye negatif, dan ujaran kebencian sebagai kerawanan kampanye. Penelitian menegaskan bahwa risiko demokratis tidak hanya berasal dari keberadaan informasi palsu, tetapi dari interaksi antara amplifikasi platform, ketimpangan kemampuan verifikasi, polarisasi politik, dan kredibilitas institusi. Literasi politik karenanya berfungsi sebagai mekanisme ketahanan demokrasi melalui kemampuan mengevaluasi sumber, memahami konteks, memverifikasi klaim, dan menilai institusi secara rasional. Artikel mengusulkan model ketahanan demokrasi digital lokal berbasis komunikasi publik transparan, pengawasan pemilu, pemeriksaan fakta lokal, pendidikan kewargaan, penguatan media, dan literasi digital partisipatif.

Kerangka Konseptual Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Pelestarian Warisan Intelektual dalam Kaderisasi HMI

Faisal Dudayef, Muhamad Yani — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Transformasi digital mendorong organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang adaptif tanpa mengabaikan kesinambungan warisan intelektual dan nilai kelembagaan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual HMI Intellectual Legacy AI sebagai kerangka pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung transformasi kaderisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual yang didukung kajian literatur integratif dan analisis dokumen. Pengembangan kerangka diarahkan pada integrasi perspektif pengelolaan pengetahuan organisasi, kecerdasan buatan generatif, pembelajaran dialogis, dan tata kelola etis. Model yang diusulkan terdiri atas empat komponen utama, yaitu repositori pengetahuan terkurasi, asisten pembelajaran berbasis retrieval-augmented generation (RAG), fasilitasi dialog kritis, serta evaluasi dan pengawasan instruktur. Kerangka tersebut menempatkan kecerdasan buatan sebagai instrumen pendukung penelusuran sumber, interpretasi pengetahuan, dan pengembangan argumentasi, tanpa menggantikan peran instruktur maupun kemandirian berpikir kader. Kontribusi penelitian terletak pada integrasi pelestarian warisan intelektual dan pendekatan pembelajaran berbasis AI dalam konteks pendidikan kader organisasi mahasiswa. Karena model masih bersifat konseptual, kelayakan teknis dan efektivitas pedagogisnya memerlukan validasi ahli serta pengujian empiris dalam pelaksanaan Basic Training HMI.

Kata kunci: kecerdasan buatan generatif; kaderisasi digital; himpunan mahasiswa islam; warisan intelektual; retrieval-augmented generation.

Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Adanya Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan dengan Asas Kerahasiaan Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Bank Syariah Indonesia Tahun 2023)

Arfan Hamdani, Agus Prihartono, Rani Sri Agustina — Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital dalam sektor perbankan memberikan kemudahan
dalam pelayanan transaksi keuangan, namun juga menimbulkan risiko terhadap
keamanan data pribadi nasabah. Kasus gangguan sistem dan dugaan kebocoran data
yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia Tahun 2023 menimbulkan persoalan hukum
terkait perlindungan data pribadi, tanggung jawab dan pelaksanaan asas kerahasiaan
bank dalam sistem perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perlindungan hukum terhadap nasabah atas kebocoran data pribadi serta menganalisis
tanggung jawab hukum bank dalam perspektif asas kerahasiaan bank. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri
atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, September 2026
E-ISSN 2829-6028
1078
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah atas kebocoran
data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UndangUndang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan berbagai regulasi sektor
jasa keuangan. Namun demikian, perlindungan tersebut masih belum optimal karena
masih terdapat kelemahan dalam pengaturan keamanan sistem elektronik, mekanisme
tanggung jawab bank, dan perlindungan terhadap korban kebocoran data pribadi. Selain
itu, asas kerahasiaan bank dalam era digital tidak hanya mencakup kerahasiaan
simpanan nasabah, tetapi juga mencakup perlindungan data pribadi elektronik nasabah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank sebagai pengendali data pribadi memiliki
tanggung jawab hukum terhadap perlindungan data nasabah dan keamanan sistem
elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan keamanan siber
perbankan, dan pengawasan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap nasabah dalam sistem perbankan digital di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Nasabah, Asas Kerahasiaan Bank,
Perbankan Digital

Rekonstruksi Hak Prerogatif Presiden dalam Penataan Kementerian pada Sistem Presidensial Indonesia

Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menghapus batas paling banyak 34 kementerian dan menyerahkan jumlah kementerian pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Perubahan ini beriringan dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih sebagai kabinet terbesar sejak Reformasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas konstitusional hak prerogatif Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan historis dan normatif hak prerogatif Presiden dalam pembentukan kementerian negara serta batas konstitusionalnya pasca berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, dengan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan menteri merupakan kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian merupakan materi undang-undang sehingga tidak sepenuhnya bersifat prerogatif. Penghapusan batas jumlah kementerian tanpa parameter terukur berpotensi mendorong pengisian kabinet berbasis akomodasi koalisi, memperbesar beban birokrasi dan anggaran, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan pengawasan legislatif. Oleh karena itu, prinsip checks and balances perlu diwujudkan melalui perumusan parameter objektif kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pertimbangan DPR, dan pelaksanaan konsisten putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri.

Governansi Kolaboratif pada MPP Nyawiji: Sinergi Antarlembaga dan Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri

Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Mal Pelayanan Publik (MPP) mengintegrasikan layanan dari berbagai instansi sehingga keberhasilannya tidak cukup ditentukan oleh penyatuan lokasi, tetapi juga oleh keberlanjutan kolaborasi antarlembaga. Penelitian ini menganalisis governansi kolaboratif pada MPP Nyawiji Kabupaten Wonogiri serta kontribusinya terhadap responsivitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola MPP, DPMPTSP, serta instansi yang tergabung dalam penyelenggaraan layanan. Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan; kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui koordinasi antarlembaga, penyelarasan peran, penyelesaian masalah bersama, penyesuaian standar layanan, serta pemanfaatan kanal digital, hibrida, dan tatap muka. Kolaborasi juga berkaitan dengan perluasan akses pelayanan, termasuk layanan perizinan berusaha hingga desa, kelurahan, kecamatan, dan mitra pelayanan. Kebaruan penelitian terletak pada pengaitan mekanisme governansi kolaboratif dengan responsivitas organisasi, bukan hanya proses kelembagaan. Responsivitas tersebut tetap bergantung pada konsistensi koordinasi, kejelasan peran, dan komitmen antarinstansi.

Kata kunci: Governansi Kolaboratif, Mal Pelayanan Publik, Responsivitas Pelayanan.

Pelibatan Masyarakat dalam Inovasi Pelayanan Publik: Peran Responsivitas Pemerintah dan Biaya Partisipasi di Provinsi Banten

Muhamad Suhada — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Pelibatan masyarakat dapat menyediakan informasi yang cepat bagi pemerintah daerah mengenai kegagalan pelayanan sekaligus membentuk basis umpan balik bagi inovasi pelayanan publik. Namun, keberadaan kanal pelaporan digital tidak otomatis menghasilkan partisipasi karena masyarakat menimbang manfaat yang diharapkan terhadap biaya upaya, privasi, serta kemungkinan pemerintah benar-benar merespons. Penelitian ini mengembangkan model eksperimental pelibatan masyarakat dalam inovasi pelayanan publik di Provinsi Banten dengan mengintegrasikan technology-enabled coproduction, kalkulasi manfaat-biaya, konfigurasi kelembagaan, dan responsivitas pemerintah daerah. Analisis menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset, bukan observasi terhadap warga Banten nyata. Desain simulatif terdiri atas 680 profil responden dewasa yang masing-masing menyelesaikan lima paired-profile conjoint tasks sehingga menghasilkan 6.800 observasi profil. Delapan atribut diacak: tingkat keparahan masalah, dampak yang diharapkan dari laporan, responsivitas pemerintah, beban upaya pelaporan, kebutuhan data pribadi, jenis penyedia layanan, jenis platform pelaporan, dan umpan balik setelah penyelesaian. Average Marginal Component Effects (AMCEs) diestimasi melalui linear probability model dengan respondent-clustered standard errors dan dilengkapi Marginal Means (MMs), difference-in-MMs, analisis interaksi, serta robustness checks. Hasil menunjukkan bahwa keparahan masalah yang tinggi, kepastian bahwa laporan digunakan untuk prioritas perbaikan, serta respons pemerintah yang cepat dan dapat dipantau merupakan atribut positif terkuat. Sebaliknya, kewajiban memberikan identitas tambahan dan prosedur pelaporan yang lebih membebani menurunkan probabilitas suatu profil dipilih. Label sektor penyedia dan platform secara langsung relatif lemah, tetapi konfigurasi lintas sektor menghasilkan preferensi positif moderat. Responsivitas tinggi juga sebagian mengurangi dampak negatif biaya upaya dan privasi. Temuan menegaskan bahwa inovasi pelayanan partisipatif perlu mengutamakan pelaporan rendah friksi, minimisasi data pribadi, transparansi status, tindak lanjut yang terlihat, dan closed feedback loop.

Digital Citizenship dan Partisipasi Politik Generasi Z di Kota Bandung

Muhammad Yuda Ramadhan — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Media digital telah mengubah partisipasi politik dengan memperluas cara warga muda memperoleh informasi, mengekspresikan preferensi, membangun jaringan, dan menghubungkan keterlibatan daring dengan tindakan luring. Penelitian ini mengembangkan kerangka integratif Modified UTAUT, kewarganegaraan digital, dan Connective Action Theory untuk menjelaskan partisipasi politik Generasi Z di Kota Bandung. Analisis menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset (N = 512) untuk mendemonstrasikan pengujian model struktural dan bukan merupakan data responden nyata. Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, kewarganegaraan digital, behavioral intention, dan partisipasi politik dimodelkan sebagai konstruk laten. Kewarganegaraan digital dioperasionalisasikan secara multidimensional melalui akses dan kompetensi digital, literasi politik digital kritis, etika dan tanggung jawab digital, kesadaran politik, serta keterlibatan kewargaan digital. Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui diagnosis konstruk konfirmatori, reliabilitas, composite reliability, average variance extracted, validitas diskriminan, regresi struktural, mediasi bootstrap, serta moderasi berbasis interaksi. Model rekonstruksi menunjukkan kelayakan akhir yang baik (RMSEA = 0,046; CFI = 0,978; TLI = 0,972). Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan kewarganegaraan digital berpengaruh positif terhadap behavioral intention; behavioral intention dan kewarganegaraan digital selanjutnya berpengaruh positif terhadap partisipasi politik. Behavioral intention memediasi pengaruh empat determinan UTAUT, sedangkan kewarganegaraan digital memperlemah ketergantungan niat pada kemudahan teknologi, dukungan eksternal, dan tekanan sosial. Pola tersebut mengindikasikan pergeseran dari partisipasi yang terutama didorong oleh teknologi menuju partisipasi yang lebih mandiri, berbasis isu, dan bersifat hibrida. Kontribusi penelitian terletak pada penempatan kewarganegaraan digital sebagai kapasitas politik substantif, bukan sekadar akses atau kompetensi teknis, serta penghubungan mekanisme penggunaan teknologi pada tingkat individu dengan mobilisasi politik berbasis jaringan.

Komunikasi Cross Media Polri: Sintesis Literatur tentang Integrasi Pesan dan Respons Publik

Hermansyah Hermansyah — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan media digital mendorong institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengembangkan komunikasi lintas media untuk memperluas penyebaran informasi dan interaksi dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi cross media Polri melalui hubungan antara distribusi pesan, konstruksi narasi, dan respons kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur naratif terarah terhadap lima publikasi inti periode 2024-2026. Analisis dilakukan melalui perbandingan fokus, metode, dan temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi keterkaitan konseptual antarsumber. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tema utama, yaitu fungsi platform digital dalam distribusi informasi, dukungan organisasi terhadap interaksi publik, serta transparansi dan legitimasi komunikasi kelembagaan. Sintesis menunjukkan bahwa penggunaan berbagai platform belum cukup untuk menggambarkan integrasi komunikasi tanpa memperhatikan kesinambungan pesan dan tindak lanjut terhadap respons masyarakat. Kontribusi penelitian terletak pada pengembangan perspektif konseptual yang menghubungkan pengelolaan pesan, interaksi publik, dan respons kelembagaan dalam komunikasi digital Polri. Penelitian menyimpulkan bahwa evaluasi komunikasi cross media perlu mempertimbangkan konsistensi informasi, koordinasi antarkanal, dan responsivitas institusi. Keterbatasan korpus literatur dan ketiadaan data primer mengharuskan pengujian empiris lebih lanjut.

Kata kunci: cross media; komunikasi digital; Polri; respons kelembagaan; transparansi.

Reinterpretasi Varians Anggaran: Sensemaking Auditee dan Paradoks Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Akuntansi Syariah pada DPUPR Jember

Andini Risma Ilhami, Annisa Zahrotun Hasana, Luluk Musfiroh — Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan varians anggaran oleh auditee, bagaimana pemaknaan tersebut membentuk praktik akuntabilitas, serta dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varians anggaran dimaknai sebagai fenomena yang wajar karena dipengaruhi faktor teknis dan non-teknis seperti hasil lelang, perubahan harga, dan kondisi lapangan. Pemaknaan ini membentuk praktik akuntabilitas yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga narasi yang didukung data untuk memperoleh legitimasi dari auditor. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan symbolic compliance, di mana kepatuhan lebih bersifat administratif. Varians juga memengaruhi penilaian akuntabilitas, di mana kemampuan menjelaskan varians menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan anggaran dipandang sebagai amanah, namun masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal dan praktik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa varians anggaran merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan aspek teknis, sosial, dan normatif.

Kata kunci: varians anggaran, akuntabilitas, sensemaking, symbolic compliance, akuntansi syariah

Perlindungan Budaya Tradisi Mandiu Pasili pada Masyarakat Suku Kaili di Kabupaten Donggala

Rosnani Lakuna, Aifan, Andi Bustamin Daeng Kunu — Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0000

Tradisi Mandiu Pasili merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Suku Kaili yang mengandung nilai filosofis, solidaritas sosial, dan identitas kolektif dalam prosesi perkawinan adat. Namun, keberlangsungannya menghadapi tantangan akibat modernisasi, perubahan orientasi generasi muda, keterbatasan ekonomi, dan belum optimalnya dukungan pelestarian budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat Suku Kaili dalam pelestarian tradisi Mandiu Pasili serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perlindungannya di Kabupaten Donggala. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala desa, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Mandiu Pasili berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan pelaksanaan ritual, mewariskan pengetahuan budaya, dan memperkuat solidaritas antargenerasi. Faktor yang memengaruhi keberlangsungannya meliputi globalisasi dan modernisasi, kemampuan ekonomi masyarakat, keterlibatan generasi muda, serta kebutuhan dukungan kebijakan pemerintah. Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan Mandiu Pasili tidak cukup dilakukan melalui pemeliharaan bentuk ritual, tetapi juga memerlukan keberlanjutan nilai budaya, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman perlindungan kebudayaan berbasis masyarakat dengan menghubungkan praktik adat dan kerangka hukum pemajuan kebudayaan sebagai dasar pengembangan strategi pelestarian yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Mandiu Pasili; perlindungan budaya; Suku Kaili; partisipasi masyarakat; yuridis empiris.