Polarisasi Politik: Pro Kontra Warga Mengenai Isu Rekrutmen TNI Dari Keturunan PKI

Muchammad Fajar Aminnullah

Abstract


Dewasa ini terdapat isu menarik sekaligus kontroversial yang dikemukakan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam rapat koordinasi untuk seleksi atau rekrutmen anggota TNI baru yang membolehkan keturunan PKI mendaftarkan diri sebagai TNI. Hal tersebut ternyata menuai tak sedikitnya respon negatif oleh sebagai besar publik. Ini menegaskan bahwa masih absennya penerimaan publik terhadap eksistensi dan identitas PKI. Hal ini diakibatkan oleh faktor sejarah panjang mengenai diskriminasi PKI oleh negara yang mana akhirnya menyebabkan polarisasi kembali dan terbaginya pendapat yang kontras dimana ada yang pro dan juga kontra. Melalui hal tersebut, peneliti mencoba mengungkap hal yang mendasari adanya  polarisasi serta mengapa ini menjadi kasus yang sangat eksis berdasarkan problematika yang menyangkut identitas dan juga hak kewarganegaraan. Penulis membahas penelitian ini, dengan teori penelitian berupa Citizenship, Polarisasi Politik, dan juga Identitas serta metode penelitian kualitatif. Melalui hal tersebut, penulis menemukan bahwa adanya yang melatar belakangi polarisasi dari keputusan Panglima TNI selain berdasarkan kepada sejarah tetapi identitas politiknya juga.


Keywords


Polarisasi, Problematika Citizenship, Keputusan Panglima TNI Andika Perkasa

Full Text:

PDF 117-142

References


Ahmad, T. (2013). Eks Tapol PKI dan Kontrol Pemerintah: Studi pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003). Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research, 5(3), 417-430.

Agrhashakara Tegarpandhiga Nugroho, David Hizkia, Tobing, dan Suprdiyadi.(2022). Preferensi ideologi dan perilaku politik pemilih pada Pilpres 2019: Asosiasi antara openness to experience, conscientiousness, agreeableness, dan otoritarianisme sayap kanan. Jurnal Psikologi Udayana.

Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2020). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan), 20(2), 111-122.

Berenschot, W., & Van Klinken, G. (2019). Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi.

Edda Sant, I. D. (2016). Citizenship and Identity: The Self-Image of Secondary School Students in England and Catalonia . British Journal of Educational Studies.

Jamieson, L. (2014). Theorising identity, nationality and citizenship: implications for European Citizenship Identity . Article in Sociológia.

Klinken, W. B. (2017). Citizenship in Indonesia (Perjuangan Atas Hak, Identitas, dan Partisipasi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

KOMPASTV. “Tegas! Jenderal Andika Perkasa Perbolehkan Keturunan PKI Daftar Jadi Prajurit TNI.” Diunggah di Youtube, 31 Mar 2022. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=XrkgnzMkChs&t=1s, pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 19.52.

Metrotvnews. “Heboh Spanduk Serang Panglima TNI soal PKI, Ini Kata Eks Kabais.” Diunggah di Youtube, 05 April 2022. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=-fwUhwewqcc, pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 09.37.

Metrotvnews. “Keputusan Jenderal Andika Perbolehkan Keturunan PKI Daftar TNI.” Diunggah di Youtube, 02 Apr 2022. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=5JCklFddFko&t=922s, pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 17.31.

Munsi, H. (2016). Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia.

Pazo, G. d. (n.d.). Citizenship Identity And Social Inequality.

Robinson, K. (2014). Citizenship, identity and difference in Indonesia . Review Urusan Indonesia dan Malaysia.

Republika.co.id. (2022, April 10). Jenderal Andika, Keturunan PKI Bisa Jadi TNI, dan Pilpres 2024. Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/ra384u318/jenderal-andika-keturunan-pki-bisa-jadi-tni-dan-pi, pada tanggal 09 Oktober 2022 pukul 17.08.

Simon, J. C. (2021). MEMORI TRAUMA DALAM FILM G30S/PKI: SEBUAH INTERPRETASI TEOLOGIS. Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(2), 129-145.

TAP MPRS XXV/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Tribun-Medan.com. (2022, April 02). POLEMIK Jenderal Andika Perkasa Perbolehkan Keturunan PKI Jadi TNI, PA 212: Fokus Berantas KKB Saja. Diakses dari https://medan.tribunnews.com/2022/04/01/polemik-jenderal-andika-perkasa-perbolehkan-keturunan-pki-jadi-tni-pa-212fokus-berantas-kkb-saja, pada tanggal 01 Juni pukul 12.44.

UBAID, A. H., & SUBANDI, H. H. (2017). Political polarization based on religious identities: Empirical evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial. Jurnal Studi Pemerintahan, 8(4), 411-441.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Van Klinken, G. (2018). Citizenship and local practices of rule in Indonesia. Citizenship studies, 22(2), 112-128.

Zuhdan, M. (2019). Demokrasi Bukan Untuk PKI: Pengeklusian Hak-Hak Politik Kaum Komunis Pasca Reformasi di Indonesia. ijd-demos, 1(3).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Citizenship (JOC) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats