Blankspot (Internet Shutdown) Sebagai Bentuk Afirmasi Pemerintah Terhadap Keunikan Masyarakat Baduy
Abstract
Abstract: This study aims to explain how the government can affirm the uniqueness of the Baduy Dalam community, where when the community demands internet access but the Baduy community is the opposite, then in this study it also explains how the government can overcome the differences that exist in the community, besides that it also explains how the Baduy Dalam community in the era of modernization is very rapidly developing, but the Baduy Dalam community is still obedient to customs and its culture or pikukuh . This study also explains about the Inner Baduy Community which is closed to outsiders and how the Inner Baduy community can still preserve its culture. This research also explains the reasons why the Baduy Dalam community asked the government to eliminate internet access in the customary land area and how internet access can be said to be a public service.
Keyword: Baduy Dalam, Internet access, Government
Abstrak: Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dapat mengafirmasi keunikan masyarakat Baduy Dalam, dimana ketika masyarakat menuntut adanya akses internet tetapi masyarakat Baduy malah sebaliknya lalu dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pemerintah dapat mengatasi perbedaan yang ada dimasyarakat, selain itu juga menjelaskan bagaimana masyarakat Baduy Dalam di era modernisasi yang sangat berkembang pesat, tetapi masyarakat Baduy Dalam masih patuh terhadap adat dan budayanya atau pikukuh. Pada penelitian ini juga menjelaskan mengenai Masyarakat Baduy Dalam yang tertutup bagi orang luar dan bagaimana masyarakat Baduy Dalam masih dapat melestarikan budayanya. Penelitian ini juga menjelaskan alasan masyarakat Baduy Dalam meminta kepada pemerintah untuk menghilangkan akses internet dikawasan tanah ulayat tersebut dan bagaimana akses internet bisa dikatakan sebagai pelayanan publik.
Kata Kunci: Baduy Dalam, Akses Internet, Pemerintah
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdoellah,A.Y.,&Rusfiana,Y.(2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik. Bandung Ibnugraha,P.D.,&Fahrudin,T.(2014).Persebaran Layanan dan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua.Jurnal Infotel, 6(1), 37-42
Antoni, D., Herdiansyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). Pengembangan Infrastruktur Jaringan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Palembang. Jurnal Media Informatika Budidarma, 5(4), 1652-1659.
Hadi, I. S., Arfani, R. N., & Ikhwan, H. (2022). Internet Shutdown Policy at Papua and West Papua through the Public Policy Perspective. Indonesian Journal of Social Science Research, 3(1), 1-11.
Hardiansyah, H. (2013). Teori Pengetahuan Edmund Husserl. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 15(2), 226-236.
Hayati, R., & Ifansyah, M. N. (2019). Asymmetric Decentralization Practices in Indonesia. PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 3(2), 131–140. https://doi.org/10.35722/pubbis.v3i2.60
Jones, M., Shanahan,nE., & McBeth, M.(Eds.).(2014).The science of stories : Applications of the narrative policy frame workin public policy analysis. Springer.
Kartika, T., & Edison, E. (2020). Masyarakat Baduy Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Di Era Digital. Prosiding ISBI Bandung, 1(1).
Kuswarno, E. (2006). Tradisi fenomenologi pada penelitian komunikasi kualitatif: sebuah pengalaman akademis. MediaTor (Jurnal Komunikasi), 7(1), 47-58.
Murdiana, E., Sudiono, T., Kosim, N., & E.P., D. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum. Istinbath : Jurnal Hukum, 18(1), 124-141. doi:10.32332/istinbath.v18i1.3383
Nasrullah, R. (2012). Internet dan ruang publik virtual, sebuah refleksi atas teori ruang publik habermas. Komunikator, 4(01).
Purwanto, A. (2002). Pamarentahan Baduy di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan. Sosiohumaniora, 4(2), 104.
Satriawan, I., Elven, T. M. A., & Lailam, T. (2023). Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?. Sriwijaya Law Review, 7(1), 19- 46.
Senoaji, G. (2010). Dinamika sosial dan budaya masyarakat baduy dalam mengelola hutan dan lingkungan. Bumi Lestari, 10(2).
Solissa , A. . (2022). DEMOKRASI ASIMETRIS DAN SEMANGAT MENJAGA ENTITAS KEBERAGAMAN DI MALUKU. Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 3(2), 365-376. Retrieved from https://journal.paramadina.ac.id/index.php/IK/article/view/711
Ulum, B. (2014). Nilai-nilai Demokrasi dalam Pengangkatan Puun/Raja pada Masyarakat Hukum Adat Baduy (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. Jurnal Penelitian Humaniora, 18(1). Amaliyah, E. I. (2018). Masyarakat Baduy Dalam Pergulatan Tiga Jaringan Makna. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 313-326.
Young, I. M. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press. Dhamoon, R. (2010). Identity/difference politics: How difference is produced, and why it matters. UBC Press.
Sumber internet:
https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis elektronik-dalam-pelayanan-publik
DOI: https://doi.org/10.37950/joc.v3i1.483
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Journal of Citizenship (JOC) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.