Bureaucratic Pathology in Investment Permit Granting Procedures in Central Java Province
DOI:
https://doi.org/10.37950/ijd.v8i2.829Abstract
Abstract
In the current bureaucratic process in Indonesia, weaknesses in the service sector are still often found, these weaknesses include complicated services, inefficient services, and a lack of fairness in service delivery. This study aims to analyze the procedures for granting investment permits to minimize the occurrence of bureaucratic pathology and to analyze the steps taken by the Central Java government if bureaucratic pathology occurs in Central Java Province. This study is a qualitative descriptive study. Data collection was carried out using interview, observation, and documentation techniques. The results of this study indicate that in the DPMPTSP of Central Java Province there are still services that have not been running optimally, namely existing infrastructure, employee time discipline, and late issuance of permits. Meanwhile, the obstacle is the public who wants things to be immediate. To overcome this, the DPMPTSP of Central Java is innovating and reforming the bureaucracy.
Keywords: Bureaucracy, Investment, Pathology, Public Services,
Abstrak
Dalam proses birokrasi saat ini di Indonesia, kelemahan di sektor pelayanan masih sering ditemukan; kelemahan tersebut meliputi layanan yang rumit, layanan yang tidak efisien, serta kurangnya keadilan dalam pemberian layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian izin investasi guna meminimalkan terjadinya patologi birokrasi serta menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jawa Tengah jika terjadi patologi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah masih terdapat layanan yang belum berjalan optimal, yaitu terkait infrastruktur yang ada, kedisiplinan waktu pegawai, dan keterlambatan penerbitan izin. Sementara itu, kendala yang dihadapi adalah adanya keinginan masyarakat agar segala sesuatu dapat diselesaikan secara instan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPMPTSP Jawa Tengah melakukan inovasi dan reformasi birokrasi.
Kata kunci: Birokrasi, Investasi, Patologi, Pelayanan Publik.
References
Agus Dwiyanto. (2012). Reformasi birokrasi publik di indonesia. Gadjah Mada University Press
Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 15(1), 101–116. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11850
Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2024). Faktor Faktor Yang Menentukan Tingkat Investasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 10(4), 399-410.
Era Ganjar, Investasi Jateng Berkembang Pesat. (2022). Dinas Kominfo Jateng. https://jatengprov.go.id/publik/era-ganjar-investasi-jateng-berkembang-pesat/
Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Nganjuk. Publika, 7(4).
Febliany, I., Fitriyah, N., & Paselle, E. (2017). Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap penyerapan investasi di Kalimantan Timur (studi pada badan perijinan dan penanaman modal daerah provinsi Kalimantan Timur). Jurnal Administrative Reform, 2(3), 410-420.
Hakim, L. (2025). Patologi Birokrasi Lembaga Publik dan Upaya Pencegahannya. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 3(3), 84-92.
Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan In-strumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. National Multidisciplinary Sciences, 2(4), 365-374.
Handoyo, B. D., Arisyahidin, A., & Daroini, A. (2022). Identifikasi Patologi Birokrasi Guna Mewujudkan Good Governance Di Kantor Kelurahan Pemerintah Kota Kediri. REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen, 11(2), 228-236.
Ida, Y. W., Raga, Y., Wadu, J., & Ratoebandjoe, P. (2020). Identifikasi Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Jurnal Administrasi Publik, 16(1), 15-31.
Investasi Jawa Tengah. (2023). Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. https://cjip.jatengprov.go.id/
Iskandar, D. J. (2015). Menilik kembali makna reformasi birokrasi publik dalam konteks aktualisasi semangat pelayanan publik prima. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 5(01).
Junindra, & Rahmat. (2019). Peran Birokrasi Pemerintah Sebagai. Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika …, 20(1), 7–15. http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/73%0Ahttp://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/download/73/1818
Kaming, P. F., & Raharjo, F. (2017). Komparasi Kecukupan Infrastruktur di Koridor Jawa. Rekayasa Sipil, 6(1), 9-18.
Kesumadianty, A. (2025). Analisis Fenomena Pengusaha Penanaman Modal Asing di Indonesia Mengalihkan Pabrik ke Jawa Tengah. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(04), 1964-1973.
Kurniawan, C. (2016). Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 12(4).
Muhammad. (2018). Birokrasi (Kajian Konep, Teori Menuju Good Governance). Unimal Press, 53(9), 1689–1699
Mutahhara, Prianto, Luhur, A., & Muhammadiah. (2014). Transparasi Pelayanan Izin Investasi Usaha.
Rosellasari, S. (2023). Kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan perizinan berusaha.
Shobaron, F. (2012). Bureaucracy reform of licence service.
Suleman, S., & Abd Fatah, R. (2021). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 68-83.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with International Journal of Demos (IJD) agree to the following Open Access terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution- 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
