Dinamika Kekuasaan Hak Prerogatif Presiden dalam Reformasi Kementerian dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Abstract

Kewenangan Presiden untuk mengangkat & memberhentikan menteri yang disebut hak prerogatif diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa kepala negara memiliki wewenang untuk memilih dan memecat menteri sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang  Nomor 61 Tahun 2024. Salah satu pokok perubahan dalam undang-undang tersebut yaitu Pasal 15 yang berbunyi jumlah keseluruhan kementerian yang semula dibatasi paling banyak 34 kementerian diubah menjadi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Dalam norma tersebut tidak diatur dengan jelas mengenai total jumlah kementerian. Ketentuan tersebut memang konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan secara tegas oleh Indonesia pasca amandemen keempat konstitusi tahun 2002. Masalah yang muncul dari perubahan norma tersebut berkaitan dengan dampak pada peningkatan jumlah kementerian yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan. Untuk menjamin stabilitas politik dan mengoptimalkan pelaksanaan otoritas eksekutif, maka desain struktur kabinet termasuk kuantitas dan cakupan fungsi kementerian harus dirancang secara proporsional berdasarkan kajian fungsional dan konstitusional. Perubahan isi pasal tersebut merujuk pada aspek hukum dan bukan pada hak prerogatif, sebab jika berkaitan dengan prerogatif, jumlah kementerian tidak perlu diatur dalam undang-undang. Dalam kenyataannya, pengangkatan menteri seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan hubungan dengan partai yang mendukung, sehingga hak ini tidak sepenuhnya bersifat mutlak dan tidak dapat dianggap sebagai hak prerogatif yang sepenuhnya independen. Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan, yaitu: 1) Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak hak prerogatif Presiden, melainkan untuk memberikan pedoman bagi Presiden agar dalam menjalankan hak prerogatifnya dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum dalam jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara. 2) Mekanisme pengangkatan menteri yang sepenuhnya bertumpu pada pertimbangan pribadi Presiden cenderung menghasilkan komposisi kabinet yang lebih didominasi oleh kalangan berlatar belakang partai politik dibandingkan mereka yang berasal dari jalur profesional. Oleh karena itu, penerapan prinsip checks and balance menjadi suatu kebutuhan yang mendesak sebagai landasan untuk memberikan batas yang jelas terhadap pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam proses pengangkatan menteri.